PPDB Online Sumbar

Dugaan Manipulasi Data dan Soal Zonasi PPDB, Sejumlah Wali Murid Ngadu ke DPRD Sumbar

Puluhan wali murid mengadukan persoalan penerimaan peserta didik baru (PPDB) ke DPRD Sumbar, bertempat di Kota Padang, Jumat (10/7/2020)

Penulis: Rizka Desri Yusfita | Editor: Emil Mahmud
TribunPadang.com /Rizka Desri Yusfita
Sejumlah wali murid mengadukan persoalan penerimaan peserta didik baru (PPDB) ke DPRD Sumbar, Jumat (10/7/2020 

Laporan Wartawan TribunPadang.com, Rizka Desri Yusfita

TRIBUNPADANG.COM, PADANG - Puluhan wali murid mengadukan persoalan penerimaan peserta didik baru (PPDB) ke DPRD Sumbar, bertempat di Kota Padang, Jumat (10/7/2020).

Juru bicara orangtua murid Rio Agusti Fernando mengatakan mereka datang untuk menemui ketua dan komisi V DPRD Sumbar yang membidangi masalah pendidikan.

"Niatnya bertemu Komisi V, tapi kendalanya Anggota Dewan (DPRD) sedang kunjungan kerja ke daerah," terang Rio.

Kedatangan mereka tetap disambut Kepala Bagian Fasilitasi Anggaran dan Pengawasan DPRD Sumbar Rismunandar.

Selanjutnya, Rio mengatakan ada beberapa tuntutan yang ia sampaikan ke DPRD Sumbar.

"Pertama zonasi, namun yang kami takutkan karena pengumuman hari ini dan besok (Jumat dan Sabtu-red), Senin itu takutnya sudah tidak bisa dilakukan lagi, mau dikemanakan kami," tambah Rio.

Rio mempertanyakan, alasan orang yang jarak rumah dengan sekolah 0,00 dan 0,01 Km lolos zonasi, sementara siswa yang diangap pintar, punya kredibilitas tidak lolos.

"Mereka merasa dirugikan, kasihan kita. Ada juga warga yang tidak masuk sama sekali dengan zonasi. Mau dikemanakan mereka?," tanya Rio.

Rio meminta sistem zonasi yang sudah berjalan dibatalkan, ia ingin sistem PPDB Sumbar seperti tahun sebelumnya, karena dinilai lebih fair.

Orang Tua Murid Protes dan Teriakan Hapus Zonasi PPDB SMA Sumbar 2020 Karena Dianggap Merugikan

Tambahan Rombongan Belajar SMP Negeri di Padang Diprioritaskan untuk Siswa Tidak Mampu

Sebelumnya, sekolah melakukan tes secara mandiri,karena anak-anak harus dites dulu untuk memastikan ia memiliki kemampuan atau tidak.

"Sekarang justru terbalik, asal dekat dengan sekolah lulus, bukan berdasarkan nilai," tegas Rio.

Selain masalah zonasi, Rio menduga banyak pemalsuan data di lapangan, misal surat keterangan domisili dari RT, RW, dan camat.

Menurutnya, jika hal tersebut tidak segera diselesaikan, pihaknya akan melapor kepada pihak kepolisian.

Halaman
12
Sumber: Tribun Padang
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved