Ada Indikasi Pemalsuan Data pada PPDB Online SMA di Sumbar, Alamat di KK Ditempel-tempel

Laporan Wartawan TribunPadang.com, Rizka Desri Yusfita

TRIBUNPADANG.COM, PADANG - Ketua Panitia Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Online SMA dan SMK Sumbar Suryanto mengatakan, saat ini pihaknya tengah melakukan verifikasi dan validasi data pelamar SMA sebelum diumumkan besok, Kamis (9/7/2020).

Verifikasi dan validasi dilakukan sebagai upaya untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan.

"Kita tidak ingin ada orang yang dirugikan," tutur Suryanto kepada TribunPadang.com saat berkunjung ke SMAN 1 Padang, Rabu (8/7/2020) sore.

• Jadwal Pengumuman Hasil Seleksi PPDB Online SMA/SMK di Sumbar, Panitia Verifikasi dan Validasi Data

Suryanto mengungkapkan, pihaknya menemukan ada beberapa dokumen yang terindikasi dipalsukan.

"Kita sudah ketemu, itu ada beberapa dokumen yang dipalsukan, contoh ada kartu keluarga (KK) mereka (alamatnya) ditempel-tempel," ungkap Suryanto.

Adanya dokumen yang terindikasi dipalsukan tersebut, Suryanto meminta seluruh panitia di sekolah untuk ketat dalam proses verifikasi dan validasi data.

Suryanto tak menyebutkan jumlah pasti penemuan tersebut dan lokasi sekolahnya.

• Soal Tambahan Rombongan Belajar untuk SMP, Disdik Padang: Menunggu Keputusan Wali Kota

"Yang jelas ada, sudah kita cek dan lihat, kita ragukan keabsahannya, kemudian kita panggil," tegas Suryanto.

Kalau misalnya, ada dokumen yang ternyata palsu, maka data peserta didik tersebut dibuat tidak valid.

"Bisa buatkan datanya tidak valid, kalau diragukan datanya, tidak bisa dipertanggungjawabkan secara administrasi, dibuat data tidak valid," tutur Suryanto.

Dikatakan Suryanto, jika di pengumuman nanti ada yang tidak diterima, ia menyarankan untuk mengikuti pendaftaran khusus jalur zonasi tahap kedua.

• SMAN 1 Padang Verifikasi Berlapis Surat Domisili Siswa PPDB Online 2020, Kepsek: Panitia ke Lapangan

Suryanto tak menampik, masyarakat banyak yang tidak terima dengan sistem zonasi yang baru diterapkan di Sumbar.

"Masyarakat (memang banyak) tidak menerima, kami hanya menjalankan kebijakan pemerintah," jelas Suryanto.

Di Sumbar, kata dia, sistem itu adalah hal baru.

Tahun lalu, PPDB SMA Sumbar menerapkan sistem zonasi kabupaten dan kota dan calon peserta didik memasukan formulir ke sekolah, sekolah yang mengunggah ke sistem.

"Dulu verifikasi di awal, sekarang sistem zonasi dan online, sesuai Permendikbud, tidak boleh ada perkumpulan di sekolah," tutur Suryanto. (*)