2.300 Tamatan SD di Padang Terpaksa Masuk SMP Swasta, DKTS yang Tak Lulus Diusahakan di Negeri

Laporan Wartawan TribunPadang.com, Rima Kurniati

TRIBUNPADANG.COM, PADANG - Kepala Dinas Pendidikan Kota Padang, Habibul Fuadi mengatakan, ada 14.836 tamatan sekolah dasar tahun 2020 di Kota Padang.

Namun daya tampung SMP negeri di Padang hanya 8.697 orang.

Daya tampung sekolah di bawah Kementerian Agama sekitar 4.000 orang

• Batas Usia PPDB Online SMP di Padang Jalur Zonasi: Maksimal 15 Tahun, Prioritaskan yang Lebih Tua

"Artinya, ada lebih kurang 2.300 peserta didik yang akan masuk swasta," kata Habibul Fuadi, Selasa (7/7/2020).

Namun, peserta didik yang tidak lulus PPDB tingkat SMP dan termasuk Data Terpadu Kementerian Sosial (DTKS) diusahakan masuk SMP negeri tahun 2020 ini.

"Sesuai usulan bapak dewan tadi, maka pendaftaran melalui episentrum."

"Di mana, daerah banyak yang harus ditampung dan keluarga miskin itu yang kita selamat," kata Habibul Fuadi.

• Tak Lulus PPDB SMP, Kadisdik Padang Sarankan Masuk Swasta atau Sekolah di Bawah Kemenag

Untuk peserta didik yang tidak diterima melalui jalur PPDB tingkat SMP namun dari keluarga mampu bisa masuk swasta.

"Mana yang mampu secara ekonomi, silakan masuk ke sekolah swasta. DTKS ini yang kita selamatkan," ungkapnya.

Ia menambahkan, daerah yang banyak penduduknya, namun SMP di kecamatan tersebut belum memadai, maka juga diusahakan dengan membangun ruang belajar baru di lokasi sekolah.

Seperti di Kecamatan Kuranji, Nanggalo dan Kecamatan Pauh.

• Curhat Orang Tua Murid yang Anaknya Tak Lulus SMP Negeri, Tak Sanggup Biayai Masuk Sekolah Swasta

Lanjutnya, saat ini sudah ada SMP 14 Padang di Pauh yang berstatus fillial dan bisa menampung 100 orang murid.

"Kemudian ada SMP Fillial 26 Padang untuk tiga kelas akan terima tiga dan bisa menambah daya tampung kita," ujarnya.

Kemudian, peserta didik yang tidak lulus PPDB SMP namun berprestasi dan termasuk keluarga tidak mampu yang tidak masuk DTKS maka akan ditinjau untuk verifikasi ulang ke lapangan oleh Disdik Padang.

Habibul Fuadi mengatakan, hasil keputusan tersebut masih menunggu kesepatan Wali Kota Padang terlebih dahulu.

"Hasil keputusan akan disampaikan kepada Wali Kota Padang dulu, gimana nanti kita lihat, sebab harus ada SK Wali Kota Padang," ungkapnya. (*)