Bertambah 1.300 TPS, KPU Sumbar Optimalkan Kelebihan dari Alokasi Anggaran Rp 11 Miliar

Laporan Wartawan TribunPadang.com, Rizka Desri Yusfita

TRIBUNPADANG.COM, PADANG - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumbar akan menambah sekitar 1.300 Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada pelaksanaan Pilkada serentak 9 Desember 2020.

Dengan penambahan itu, jumlah TPS se-Sumbar yang sebelumnya berjumlah 11.300 TPS menjadi 12.600 TPS.

Ketua KPU Sumbar, Amnasmen menyampaikan, penambahan jumlah TPS tersebut sesuai dengan ketentuan pelaksanaan Pilkada pada masa pandemi Covid-19.

• Pemko Padang Minta Maaf Soal Cekcok Petugas PSBB, Amnasmen: Saya Baca dan Pelajari Dulu

Di mana, yang semulanya berlaku 800 pemilih per-TPS disusutkan menjadi 500 pemilih per-TPS.

"Itu berkonsekuensi kepada adanya penambahan lebih kurang 1.300 lebih TPS, ini sementara dan itu berpotensi pada TPS yang pada awalnya lebih kurang 11.300 menjadi lebih dari 12.600 TPS," ungkap Amnasmen kepada TribunPadang.com, Senin (15/6/2020).

Dengan adanya penambahan TPS, jelas Amnasmen, juga akan ada penambahan personal badan adhoc.

Selain itu, akan ada penambahan dukungan kelengkapan dan anggaran dukungan TPS.

• Evaluasi New Normal di Sumbar, Gubernur Irwan Prayitno: Penerapan Protokol Kesehatan Belum Maksimal

Namun hal itu, menurutnya, tidak menjadi masalah.

"Kita (KPU-red) ambilkan anggarannya dari kelebihan alokasi anggaran yang Rp11 miliar, masih ada kelebihan anggaran lebih kurang Rp2,4 miliar kalau tidak salah," ucap Amnasmen.

Amnasmen menjelaskan, anggaran KPU sebetulnya sudah dialokasikan pada NPHD pertama lebih kurang Rp131 miliar.

Sesuai rakor dengan Departemen Dalam Negeri dan Gubernur se Indonesia, KPU diminta merestrukturisasi kembali anggaran.

• Tahun Ajaran Baru di Sumbar Mulai 13 Juli 2020, Sekolah Tatap Muka atau di Rumah? Ini Kata Gubernur

"Akhirnya kita mencoba untuk merelokasi kembali dan mengoptimalisasi anggaran, bahkan bisa mengefisienkan anggaran yang Rp131 miliar."

"Lebih kurang Rp11 miliar bisa diefisiensikan," tambah Amnasmen.

Ia melanjutkan, anggaran beberapa tahapan bisa dimodifikasi mengingat pesta demokrasi tahun ini tak seperti biasa.

Misalnya, kegiatan yang mungkin memakan biaya besar seperti sosialisasi, rapat kerja, bimbingan teknis dan lainnya.

Amnasmen juga menyebut, dengan penambahan TPS juga ada penambahan petugas.

"Itu nanti lebih kurang ada 121 ribu petugas. Ada tujuh hingga sembilan petugas termasuk linmas tiap TPS, kali 12 ribu lebih TPS," kata Amnasmen. (*)