Hanya 2 Kota di Sumbar yang Diusulkan PSBB, Gubernur Irwan Prayitno: Kita Rasional dan Realistis

Laporan Wartawan TribunPadang.com, Rizka Desri Yusfita

TRIBUNPADANG.COM, PADANG - Jumlah pasien positif Corona di Sumatera Barat (Sumbar) kian hari kian bertambah.

Kasus terbanyak itu terdapat di dua kota di Sumbar, yakni Kota Padang dan Bukittinggi.

Namun demikian, hingga kini, Senin (13/4/2020) Pemprov Sumbar masih belum menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

• Pendatang Masuk ke Sumbar Capai 62 Ribu, Gubernur Desak Bupati Walikota Paksa Warga untuk Karantina

"Kita provinsi belum. Kita kota dan kabupaten yang ada di Sumbar aja," kata Irwan Prayitno saat ditemui, Senin (13/4/2020).

Menurut sepengetahuan Irwan Prayitno, persetujuan terkait pemberlakuan PSBB tingkat provinsi hanya baru disetujui di tiga daerah di Jawa Barat antara lain Bogor, Depok dan Bekasi.

"Karena provinsi aja, Jawa Barat yang disetujui cuma tiga. Sementara, Jawa Barat lebih gawat daripada kita," tegas Irwan Prayitno.

"Jadi nanti gak dipenuhi, gak diizinkan oleh Menteri Kesehatan. Kita rasional dan realistis," ungkap Irwan Prayitno.

• Padang dan Bukittinggi Bakal Diajukan Pemprov Sumbar untuk PSBB ke Menteri Kesehatan

Maka untuk sementara, Pemprov Sumbar akan mengusulkan ke Kementerian Kesehatan untuk memberlakukan status PSBB hanya di dua kota di Sumbar, yakni Padang dan Bukittinggi.

"Kalau soal kesiapan anggaran, akan ditanyakan ke dua daerah tersebut," terang Irwan Prayitno.

"Dari hasil kajian kita untuk PSBB, Padang dan Bukittinggi yang mungkin memenuhi syarat," kata Irwan Prayitno.

Sementara, 17 kabupaten dan kota lainnya dianggap belum memenuhi syarat.

Irwan Prayitno menuturkan, kabupaten kota lain belum memenuhi syarat karena di antara syaratnya adalah jumlah peningkatan pasien positif Covid-19.

• Kasus Positif Corona Meningkat, Andre Rosiade Dorong Gubernur Ajukan PSBB untuk Padang

"Dari 45 pasien positif Covid-19 saat ini, yang paling banyak adalah Padang dan Bukittinggi," ungkap Irwan Prayitno.

Oleh karena itu, hanya dua daerah itulah yang akan didorong untuk menyiapkan draft dan Pemprov akan memfasilitasi ke Menteri Kesehatan RI.