Jokowi Larang PNS, TNI, Polri hingga Pegawai BUMN Mudik, Turun Pangkat Jika Melanggar

TRIBUNPADANG.COM - Presiden Joko Widodo atau Jokowi resmi melarang PNS, TNI, Polri dan pegawai untuk mudik tahun ini.

Jika ada yang melanggar, sanksi penurunan pangkat siap menanti.

Hal ini diputuskan oleh pemerintah untuk menghambat penularan virus Corona atau Covid-19 di Indonesia.

Namun, Jokowi tidak memberikan larangan kepada masyarakat umum yang mudik pada Lebaran 2020 nanti.

• Tingkatkan Kesadaran Bahaya Covid-19, Relawan Mulyadi Berkeliling Berikan Edukasi

Selain itu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ( Menpan RB) Tjahjo Kumolo juga sudah menyatakan akan memberikan sanksi kepada PNS yang nekat Mudik.

Menurut Tjahjo, jika PNS atau ASN yang nekat mudik itu terbukti positif Covid-19, maka yang bersangkutan dapat dikenakan sanksi disiplin berat karena membahayakan orang lain.

Sanksi berat yakni penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 tahun, penurunan jabatan setingkat lebih rendah, pencopotan dari jabatan, pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri, hingga pemberhentian tidak dengan hormat.

• Relawan Mulyadi Ikut Turun Sosialisasikan Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Padang

Adapun alasan Presiden Jokowi melarang PNS, TNI-Polri, serta pegawai BUMN mudik Lebaran 2020 saat Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah dalah meminimalkan pergerakan orang dari wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi atau Jabodetabek yang menjadi episentrum Covid-19 di Indonesia ke daerah.

"Hari ini sudah kami putuskan bahwa untuk ASN, TNI dan Polri, serta pegawai BUMN, dilarang mudik," ujar Jokowi dalam konferensi pers melalui sambungan konferensi video, Kamis (9/4/2020).

Namun, sejauh ini Jokowi masih memberi izin masyarakat umum untuk Mudik.

• KRONOLOGI Bocah Terseret di Pantai Pasie Nan Tigo Kota Padang, Temannya Teriak Histeris

Meski demikian, Jokowi menyadari bahwa mudik juga bisa menjadi medium penularan Covid-19 ke para masyarakat di desa.

Apalagi, para perantau kebanyakan berasal dari Jabodetabek yang menjadi episentrum Covid-19.

Ia pun membuka kemungkinan larangan mudik bagi masyarakat tetap ada.

Hal itu akan diputuskan setelah melihat pelaksanaan mudik oleh masyarakat.

"Kemudian untuk masyarakat kita akan melihat lebih detail di lapangan akan mengevaluasi dari hal yang ada di lapangan untuk itu," ujar Jokowi.