Breaking News:

Corona Sumbar

Insentif Bebas Pajak Hotel dan Restoran, PHRI Sumbar: Gak Ada Sesuatu yang Lebih

Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Sumatera Barat (Sumbar) Maulana Yusran mengatakan, industri pariwisata jadi satu di antara sekto

Penulis: Rizka Desri Yusfita | Editor: Emil Mahmud
TribunPadang.com/Dokumentasi
Suasana di restoran Amaris Kota Padang 

Laporan Wartawan TribunPadang.com, Rizka Desri Yusfita

TRIBUNPADANG.COM, PADANG - Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Sumatera Barat (Sumbar) Maulana Yusran mengatakan, industri pariwisata jadi satu di antara sektor yang terdampak penyebaran virus corona.

Dia mengatakan, memang pemerintah langsung memberikan berbagai stimulus dalam rangka antisipasi terpuruknya industri pariwisata.

Dia menjelaskan stimulus pertama, saat itu suspect corona belum ada di Indonesia. Itu terjadi pada Januari-Februari 2020, karena market-nya dari China.

"Saat itu, pemerintah mengeluarkan stimulus memberikan gratis kepada 33 pemerintah kabupaten/kota selama 6 bulan ke depan tidak akan menarik pajak yang besarnya mencapai 10 persen," kata Maulana Yusran saat jumpa pers online bersama IJTI Sumbar, Selasa (7/4/2020).

Masyarakat Gagalkan Aksi Curanmor di depan Toko Jalan Padang Luar Kabupaten Agam, Sumbar

2 Pasien Positif Corona di Padang Tanpa Menunjukkan Gejala, Kini Isolasi Mandiri di Rumah

Namun, Maulana Yusran menegaskan, pajak hotel dan restoran itu tergantung pada market-nya.

Dulu, sebutnya, pihaknya masih berpikir akan memicu menggerakan 300 juta wisatawan nusantara untuk bergerak mengisi daerah yang wismannya drop sebagai dampak corona.

Namun, begitu suspectnya muncul, lanjutnya, hal itu tidak terealisasi.

"Kami minta ada evaluasi ulang. Ada informasi dari beberapa daerah, Pesisir Selatan dan Padang akan memberikan gratis pajak hotel dan restoran selama dua bulan," ungkap Maulana Yusran.

Tapi menurutnya, hal itu bukanlah sesuatu yang baru.

"Itu gak ada sesuatu yang lebih kalau memberikan pajak restoran dan hotel gratis. Tamunya udah gak ada. Pajak hotel restoran itu,  wajib pungut dari tamu," tambah Maulana Yusran.

Menurutnya, jika Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) digratiskan, menjaga sebagian likuiditas atau cash flow perusahaan, itu baru sesuatu bagi pihaknya.

"Jika beban listiknya juga dihilangkan, pihak hotel hanya membayar atas sesuatu yang digunakan, itu baru sesuatu dan insentif dari pemerintah, namun itu belum ada," keluh Maulana Yusran. (*)

Sumber: Tribun Padang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved