Breaking News:

Walikota Padang Izinkan Pegawai Work From Home (WFH), Lapor Tiap 2 Jam Pakai WhatsApp, Syaratnya . .

Wali Kota Padang Mahyeldi mengatakan kebijakan ini dilakukan untuk mengantisipasi penyebaran virus corona di Padang.

Penulis: Rima Kurniati | Editor: afrizal
TribunPadang.com/Rima Kurniati
Wali Kota Padang Mahyeldi 

Laporan Wartawan TribunPadang.com, Rima Kurniati

TRIBUNPADANG.COM, PADANG- Pegawai Pemko Padang, Sumatera Barat, yang sedang hamil dan ibu yang memiliki anak usia sekolah tapi tidak ada yang mengawasi di rumah diperbolehkan melaksanakan tugas di rumah.

Wali Kota Padang Mahyeldi mengatakan kebijakan ini dilakukan untuk mengantisipasi penyebaran virus corona di Padang.

5 Film Sepakbola Pengobat Rindu Saat Liga Terhenti Gegara Corona, Kisah Zidane hingga Man United

Wabah Corona di Indonesia Diprediksi Berakhir Awal Juni atau Akhir Mei 2020, Kapan Puncaknya?

Pegawai Pemko Padang yang bekerja di rumah diharuskan melaporkan pekerjaannya melalui WhatsApp setiap dua jam kepada pimpinannya.

"Untuk ibu hamil, menyusui dan memiliki anak sekolah tapi tidak ada yang mengawasi juga diperbolehkan melaksanakan kerja dari rumah.  

Serta melaporkan pekerjaannya melalui Whatsapp kepada pimpinan setiap dua jam sekali dan tidak diperkenankan untuk pulang kampung," kata Mahyeldi,

Mahyeldi mengatakan kebijakan memberlakukan sistem kerja Work From Home (WFH) ini juga berlaku bagi pegawai non esselon Pemko Padang.

Seorang Pasien Gejala Covid-19 Kabur dari RS Achmad Mochtar Bukittinggi? Simak Penjelasan Kadinkes

Cegah Corona Masuk Sumbar, Gubernur Minta Perantau Minang Tak Pulang Kampung Dulu

Kebijakan ini diberlakukan mulai Selasa, 24 Maret hingga 1 April 2020.

"Kebijakan ini hanya untuk pegawai non eselon. Sementara untuk pejabat Eselon II, III dan IV tetap masuk kantor seperti biasa", kata Mahyeldi.

Mahyeldi mengatakan bagi ASN yang bertugas di lapangan atau memberi pelayanan langsung kepada masyarakat bertugas sesuai jam kerja dan arahan Tim Satgas Covid-19 Kota Padang.

Di antaranya Dinas Kesehatan-Puskesmas, RSUD Rasidin, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD, Dinas Lingkungan Hidup atau DLH, Dinas Damkar, Dishub, Disdukcapil, Dinsos, Satpol-PP, DPMPTSP.

Petugas kecamatan dan Kelurahan, harus meminta arahan kepada Tim Satgas Covid-19 Kota Padang dalam upaya-upaya pencegahan penularan Covid-19.

"Pelaksanaan upacara, apel pagi, wirid bulanan dan mingguan pada setiap hari Jumat untuk sementara juga ditiadakan," ungkapnya. (*)

Sumber: Tribun Padang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved