Gubernur Sumbar Sampaikan Jawaban Tertulis atas Interpelasi DPRD Sumbar 13 Maret 2020
Ketua DPRD Sumbar Supardi mengatakan, dari tujuh fraksi yang ada, enam fraksi menyatakan menerima interpelasi dalam konteks materinya itu adalah penge
Penulis: Rizka Desri Yusfita | Editor: Mona Triana
lihat foto
"Insya Allah ini bentuk pengawasan yang cukup baik untuk negara demokrasi. Kami pemerintah siap untuk dipanggil dan siap memberi jawaban," ujar orang nomor satu di Sumbar ini.
• Afrizal: Seluruh Fraksi Sepakat Tidak Menginterpelasi Soal Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri Gubernur
• Soal Usulan Hak Interpelasi pada Kunjungan Gubernur ke Luar Negeri, Rafdinal: Kunjungan Itu Kegiatan
Dia mengatakan, pihaknya akan memberikan jawaban bukan soal perjalanan dinas luar negeri.
"Nanti tidak lagi menyangkut perjalanan dinas luar negeri sebab semua fraksi menolak. Menyangkut BUMD nanti kita jawab," ucap Irwan Prayitno.
• Usulan Hak Interpelasi Gubernur Sumbar, Hidayat Sebut 18 Anggota DPRD Sumbar Mendukung
• Selain Irwan Prayitno & Mahyeldi, Andre Rosiade Sebut 4 Kepala Daerah Lainnya juga Diinterpelasi
Terkait bergulirnya interpelasi di akhir masa jabatan, Irwan Prayitno menegaskan hal itu tidak menjadi masalah.
"Engga masalah, mau terakhir mau awal itu haknya legislatif. Tidak ada masalah," tegas istri anggota DPR RI ini. (*)
Fraksi PKS DPRD Sumbar menilai ada materi yang masuk di tengah jalan dalam konsep interpelasi kepada Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno.
Anggota DPRD Fraksi PKS Rahmat Saleh mengatakan, materi tersebut ialah soal beasiswa Rajawali dan SPJ fiktif.
• 6 Fraksi DPRD Sumbar Ajukan Interpelasi Terkait Kebijakan Pengelolaan BUMD dan Aset Daerah
• Afrizal: Seluruh Fraksi Sepakat Tidak Menginterpelasi Soal Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri Gubernur
"Ada materi yang di luar itu. Tentu kita mempertanyakan hal itu," kata Rahmat Saleh, Senin (9/3/2020).
Rahmat Saleh mengatakan, PKS menghormati semua proses dalam fungsi controlling, tetapi dilaksanakan dalam sportif, transparan dan sesuai konteks yang ada.
Sependapat dengan hal itu, Wakil Ketua DPRD dari PKS Irsyad Syafar mengatakan pihaknya
menghormati semua proses politik dan demokrasi yang dipayungi undang-undang.
Namun pihaknya melihat ada yang kurang konsisten.
• Soal Usulan Hak Interpelasi pada Kunjungan Gubernur ke Luar Negeri, Rafdinal: Kunjungan Itu Kegiatan
Dari awal interpelasi ditujukan untuk perjalanan dinas luar ngeri Gubernur
"Itulah yang awal-awal didengungkan. Ujung-ujungnya ketika itu dirasa tidak kuat, masuk BUMD. Karena perjalanan luar negeri bukanlah kebijakan, tapi kegiatan atau program," ungkap Irsyad Syafar.
"Ada inkosistensi. Toh, sikap fraksinya juga tidak konsisten, yang mengajukan sendiri juga tidak mendukung," tegas Irsyad Syafar.
Irsyad Syafar mengatakan, pihaknya konsisten karena tentunya ada juga kinerja yang belum dijawab yakni sejauh mana DPRD mengawasi, menindaklanjuti, dan bagaimana bekerja dengan mitranya.
