5 Menteri Jokowi yang Layak Diganti Versi IPO, Fachrul Razi hingga Yasonna Laoly, Ini Sebabnya

Indonesia Political Opinion atau IPO merilis 5 menteri kabinet Jokowi - Ma'ruf Amin yang layak diganti.

5 Menteri Jokowi yang Layak Diganti Versi IPO, Fachrul Razi hingga Yasonna Laoly, Ini Sebabnya
TRIBUNNEWS.COM/Ilham Rian Pratama-Irwan Rismawan
5 Menteri Jokowi yang Layak Diganti Versi IPO, Fachrul Razi hingga Yasonna Laoly, Ini Sebabnya 

TRIBUNPADANG.COM - Indonesia Political Opinion atau IPO merilis 5 menteri kabinet Jokowi - Ma'ruf Amin yang layak diganti.

Mulai dari Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H Laoly hingga Menteri Pendidikan Nadiem Makarim.

IPO pun mengungkap alasan para menteri tersebut layak diganti.

Aldi Taher-Syamsu Djalal Serahkan Mandat ke KPU Sumbar, Terima Password dan Username Silon

Lima nama menteri yang menurut masyarakat pantas diganti karena dinilai memiliki kinerja buruk.

Selain itu, isu korupsi, membuat kegaduhan di publik, dan ada konflik kepentingan juga memengaruhi penilaian publik.

Sejumlah Menteri bersiap menjalani pelantikan Menteri Kabinet Indonesia Maju di Istana Negara, Jakarta, Rabu (23/10/2019). Presiden Joko Widodo resmi melantik 34 Menteri, 3 Kepala Lembaga Setingkat Menteri, dan Jaksa Agung untuk Kabinet Indonesia Maju.
Sejumlah Menteri bersiap menjalani pelantikan Menteri Kabinet Indonesia Maju di Istana Negara, Jakarta, Rabu (23/10/2019). Presiden Joko Widodo resmi melantik 34 Menteri, 3 Kepala Lembaga Setingkat Menteri, dan Jaksa Agung untuk Kabinet Indonesia Maju. (TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN)

Dari kelima nama menteri yang layak diganti, dua di antaranya adalah Menteri Agama, Fachrul Razi dan Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H Laoly.

Direktur Eksekutif IPO, Dedi Kurnia Syah menjelaskan, munculnya nama menteri itu merujuk kepada respons 42 persen responden yang menyatakan perlu ada perombakan kabinet Jokowi-Ma'ruf.

BREAKING NEWS: Menkumham Yasonna Laoly Ajukan Surat Pengunduran Diri ke Presiden Jokowi

"Ini cukup mengejutkan, sebab meski baru 100 hari, sebanyak 42 persen publik menyatakan pergantian menteri itu perlu."

"Kemudian, 36 persen sebut tidak diperlukan dan 22 persen tidak menjawab," ucap Dedi dalam pemaparan diskusi bertajuk "100 Hari Kabinet jokowi-Ma'ruf Amin" di Gondangdia, Sabtu (8/2/2020).

Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah usai mengisi diskusi di Gondangdia, Jakarta Pusat, Sabtu (8/2/2020).
Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah usai mengisi diskusi di Gondangdia, Jakarta Pusat, Sabtu (8/2/2020). (KOMPAS.com/Dian Erika)

Dikutip dari Kompas.com, survei digelar pada 10 Januari - 31 Januari 2020 dengan memakai teknik wellbeing purposive sampling (WPS) terhadap 1.600 responden.

Halaman
1234
Editor: Saridal Maijar
Sumber: Tribunnews.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved