5 Menteri Jokowi yang Layak Diganti Versi IPO, Fachrul Razi hingga Yasonna Laoly, Ini Sebabnya
Indonesia Political Opinion atau IPO merilis 5 menteri kabinet Jokowi - Ma'ruf Amin yang layak diganti.
TRIBUNPADANG.COM - Indonesia Political Opinion atau IPO merilis 5 menteri kabinet Jokowi - Ma'ruf Amin yang layak diganti.
Mulai dari Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H Laoly hingga Menteri Pendidikan Nadiem Makarim.
IPO pun mengungkap alasan para menteri tersebut layak diganti.
• Aldi Taher-Syamsu Djalal Serahkan Mandat ke KPU Sumbar, Terima Password dan Username Silon
Lima nama menteri yang menurut masyarakat pantas diganti karena dinilai memiliki kinerja buruk.
Selain itu, isu korupsi, membuat kegaduhan di publik, dan ada konflik kepentingan juga memengaruhi penilaian publik.

Dari kelima nama menteri yang layak diganti, dua di antaranya adalah Menteri Agama, Fachrul Razi dan Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H Laoly.
Direktur Eksekutif IPO, Dedi Kurnia Syah menjelaskan, munculnya nama menteri itu merujuk kepada respons 42 persen responden yang menyatakan perlu ada perombakan kabinet Jokowi-Ma'ruf.
• BREAKING NEWS: Menkumham Yasonna Laoly Ajukan Surat Pengunduran Diri ke Presiden Jokowi
"Ini cukup mengejutkan, sebab meski baru 100 hari, sebanyak 42 persen publik menyatakan pergantian menteri itu perlu."
"Kemudian, 36 persen sebut tidak diperlukan dan 22 persen tidak menjawab," ucap Dedi dalam pemaparan diskusi bertajuk "100 Hari Kabinet jokowi-Ma'ruf Amin" di Gondangdia, Sabtu (8/2/2020).

Dikutip dari Kompas.com, survei digelar pada 10 Januari - 31 Januari 2020 dengan memakai teknik wellbeing purposive sampling (WPS) terhadap 1.600 responden.
Validitas dagan dengan metode ini dalam rentang minimim 94 persen dan maksimum dan maksimum 97 persen.
IPO adalah lembaga survei yang bergerak di bidang media, demokrasi, dan isu gender sejak 2017.
Berikut daftar lima menteri Jokowi yang layak diganti versi survei IPO sebagaimana dikutip Tribunnews.com dari Kompas.com:
1. Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H Laoly

Yasonna berada di urutan pertama menteri yang patut diganti.