Breaking News:

Soal Opini WTP Pemerintah Daerah, Kepala BPK Perwakilan Sumbar: Itu Bukan Hal yang Luar Biasa

WTP bukanlah sebuah prestasi melainkan memang kewajiban Pemda dalam menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Penulis: Rizka Desri Yusfita | Editor: afrizal
TribunPadang.com/RizkaDesriYusfita
Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perwakilan Provinsi Sumbar Yusnadewi 

Laporan Wartawan TribunPadang.com, Rizka Desri Yusfita

TRIBUNPADANG.COM, PADANG - Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perwakilan Provinsi Sumbar Yusnadewi mengatakan pencapaian opini wajar tanpa pengecualian (WTP) yang diberikan oleh BPK terhadap kinerja sebuah pemerintah daerah bukan hal yang luar biasa.

"WTP bukan hal yang luar biasa, tapi itu sebuah keharusan," kata Yusnadewi saat coffee morning dengan awak media, Kamis (16/1/2020).

Selain itu, dia mengutarakan WTP bukanlah sebuah prestasi melainkan memang kewajiban Pemda dalam menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Jika memperoleh WTP bukan berarti sudah efektif pengelolaan keuangannya, tetapi setelah WTP masih ada langkah-langkah yang harus dilakukan oleh Pemda.

Coffe morning BPK Perwakilan Sumbar dengan awak media, Kamis (16/1/2020).
Coffe morning BPK Perwakilan Sumbar dengan awak media, Kamis (16/1/2020). (TribunPadang.com/RizkaDesriYusfita)

"Jika dibilang WTP itu prestasi ya prestasi, sebagaimana Pemda berhasil mengelola keuangan yang sesuai dengan ketentuan yang diharapkan."

"Tetapi apakah itu sudah menjadi suatu titik akhir? Belum," tegas Yusnadewi.

Menurut Yusnadewi, masih ada hal yang harus dilihat bahwa untuk WTP itu bisa disimpulkan pengelolaan keuangannya sesuai dengan ketentuan yang diharapkan.

Tetapi apakah itu sudah efektif, efisien, dan ekonomis, hal itu masih ada lanjutannya.

"Jadi, entitas Pemda jangan berpuas hati bahwa sudah mendapat WTP itu sudah selesai. Tidak!," lanjutnya lagi.

Yusnadewi menjelaskan, akhir dari pengelolaan keuangan ialah memberi manfaat dan kemakmuran bagi masyarakat.

Hal itu yang harus dicapai dan pastinya menjadi visi misi di masing-masing daerah.

Yusnadewi berharap tahun lalu jika masih ada Pemda yang opininya menurun, tahun ini 2020 diharapkan bisa ditingkatkan.

Peningkatan itu dikembalikan ke Pemda masing- masing.

"Jika ingin meningkat pengelolaannya, harus membuat laporan keuangan yang bagus dan sesuai peraturan yang ada," tutur Yusnadewi. (*)

Sumber: Tribun Padang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved