Tunggakan BPJS Kesehatan Belum Dilunasi, 4 Rumah Sakit di Sumbar Pinjam Duit ke Bank Nagari

Laporan Wartawan TribunPadang.com, Rizka Desri Yusfita

TRIBUNPADANG.COM, PADANG - Wakil Gubernur Sumbar Nasrul Abit mengatakan, empat rumah sakit milik Pemprov Sumbar sudah mulai lega karena BPJS sudah mulai mengucurkan dana untuk membayar tunggakan, Jumat (22/11/2019).

Keempat Rumah Sakit tersebut di antaranya, Rumah Sakit Umum Daerah Pariaman, Ahmad Mochtar Bukittinggi, Rumah Sakit Umum Daerah Solok dan Rumah Sakit Jiwa Prof HB Saanin Padang.

Nasrul Abit menceritakan, empat rumah sakit tersebut sebelumnya mengeluhkan tak bisa maksimal dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

• BPJS Kesehatan Area Padang Bakal Bayar Tunggakan ke RS, Dana Talangan dari Kemenkeu Cair

Hal itu dikarenakan BPJS Kesehatan menunggak pembayaran klaim.

Setelah dana Kemenkeu cair, Nasrul Abit berharap tunggakan tersebut segera dibayar sehingga operasional rumah sakit kembali normal.

"Tunggakan klaim baru akan dibayar sebagian, tetapi sudah bisa untuk mencicil hutang-hutang rumah sakit kepada pihak farmasi," katanya.

Namun demikian, lanjutnya, karena tunggakan klaim belum bisa dilunasi secara keseluruhan, operasional RS akan ditanggulangi dengan dana pinjaman dari Bank Nagari.

• BPJS Kesehatan Nunggak Rp 351 Miliar ke Sejumlah Rumah Sakit di Sumbar, Dipengaruhi 2 Hal Ini

"Tadi sudah didiskusikan bersama dengan pihak Bank Nagari. Didapati solusi, Bank Nagari siap membantu dengan memberikan dana talangan itu," ujar Nasrul Abit di ruang kerjanya, Jumat (22/11/2019).

Nasrul Abit berharap keterbatasan dana tidak lagi membuat pelayanan rumah sakit terhadap masyarakat terkendala.

"Insyaallah ke depan tidak ada lagi barangkali permasalahan di rumah sakit," harap Nasrul Abit

Sementara itu, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ahmad Mochtar Bukittinggi Khairul mengatakan utang BPJS Kesehatan ke rumah sakit hingga Agustus 2019 senilai Rp 19 miliar.

"Kita mengharapkan itu segera menjadi uang. Sehingga tunggakan kita (pihak rumah sakit) ke farmasi obat, PMI dan lainnya bisa terbayar. Sehingga pelayanan tidak terganggu," harap Khairul.(*)