Pimpinan MPR Zulkifli Hasan Tak Sependapat dengan Rencana Menteri Agama Melarang Pemakaian Cadar
Wakil Ketua MPR RI f-PAN Zulkifli Hasan tak sependapat dengan rencana Menteri Agama Fachrul Razi yang akan melarang pemakaian niqab atau cadar di ling
lihat foto
TRIBUNPADANG.COM - Wakil Ketua MPR RI f-PAN Zulkifli Hasan tak sependapat dengan rencana Menteri Agama Fachrul Razi yang akan melarang pemakaian niqab atau cadar di lingkungan instansi pemerintah.
Menurutnya, cara berpakaian orang, termasuk pemakaian cadar bukan hal penting atau substansi dari tupoksi Kementerian Agama.
"Saya kira banyak hal yang pelru dibahas. Kita lelah juga kalau ribut soal aturan simbol-simbol. Itu hak orang terserah orang mau pakai kaus, ada yg pakai sepatilu kets itu biasa aja. Itu bukan substansi," kata pria yang akrab disapa Zulhas di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (1/11/2019).
• Pemprov dan KPU Sumbar Resmi Tanda Tangan NPHD Dana Pilkada 2020
• Kuota CPNS Provinsi Sumbar 3.521 Formasi, Ada 603 Pemprov Sumbar,Tidak Ada untuk PPPK
Zulhas menilai, masih banyak persoalan yang seharusnya diurus oleh Menag Fachrul Razi.
Bukan persoalan pelarangan memakain cadar dan celana cingkrang yang merupakan ranah privat.
"Bagaimana kemenag itu bisa transparan atau terbuka, bagaiman guru-guru agama itu setara dengan guru-guru diknas atau negeri lainnya. Bayangkan, guru Tsanawiyah dengan guru SMP beda pendapatannya. Padahal sama-sama guru, sama-sama pegawai negeri, itu substansi, Kemenag arahnya mau seperti apa," kata Zulhas.
• Wagub Nasrul Abit Sebut Pemprov Sumbar Serius Capai Nilai Strategis di Iven Tour de Singkarak 2019
• Bamsoet Lempar Pantun ke Prabowo-Sandi saat Mengawali Sambutan Ketua MPR RI
Sebelumnya, Menag Fachrul Razi mengatakan berencana melarang pengguna niqab atau cadar untuk masuk ke instansi milik pemerintah.
Hal itu ia katakan karena alasan keamanan usai penusukan mantan Menkopolhukam Wiranto.
Fachrul mengatakan rencana itu masih dalam kajian.
Namun aturan itu sangat mungkin direkomendasikan Kemenag atas dasar alasan keamanan.
• Jokowi Tiba di Gedung DPR RI Lalu Disambut Bambang Soesatyo dan para Pimpinan MPR
• ASN Pemprov Sumbar yang Tak Hadir Wirid Bulanan Bakal Disanksi, Sekda: Dipotong Tunjangan Daerahnya
"Memang nantinya bisa saja ada langkah-langkah lebih jauh, tapi kita tidak melarang niqab, tapi melarang untuk masuk instansi-instansi pemerintah, demi alasan keamanan. Apalagi kejadian Pak Wiranto yang lalu," kata Fachrul dalam Lokakarya Peningkatan Peran dan Fungsi Imam Tetap Masjid di Hotel Best Western, Jakarta, Rabu (30/10/2019).
Fachrul menyampaikan pihaknya sedang mengkaji hal tersebut untuk ditetapkan melalui peraturan menteri agama. (*)
