Molor Tandatangani NPHD Pilkada, Gubernur Sumbar: Insyaallah dalam Waktu Dekat akan MoU NPHD

Kemudian, juga hasil rakor dengan Depdagri yang dihadiri KPU, Sekda, bahkan Gubernur telah dikatakan Dirjen Keuangan bahwasanya alokasi anggaran Pilkada di setiap daerah itu dibahas oleh TAPD dan KPU.

• Kapan Penerimaan CPNS dan PPPK 2019 di Sumbar? Sekda: Kalau Nggak April, Kalau Nggak Oktober

• ASN Pemprov Sumbar yang Tak Hadir Wirid Bulanan Bakal Disanksi, Sekda: Dipotong Tunjangan Daerahnya

Hasil pembahasan itu, lanjut Amnasmen, menjadi penetapan dalam APBD yang disampaikan Pemda kepada DPRD.

"Jadi, tidak dibahas di DPRD dulu, tapi KPU dan TAPD membahas, hasil pembahasan dan penetapan itu menjadi penetapan APBD dan disampaikan ke DPRD," ungkap Amnasmen.

Saat ini, KPU Sumbar tinggal menunggu keputusan Pemprov Sumbar karena tugas KPU hanya menyiapkan proses Pilkada dengan sebaik-baiknya.

Amnasmen berharap karena amanat penyediaan anggaran itu oleh pemerintah daerah, maka pemerintah daerah harus menindaklanjuti sesuai ketentuan yang ada.

• 19 Pemda di Sumbar Raih WTP, 1 Daerah WDP, Gubernur Irwan Prayitno Ingatkan Komitmen Kepala Daerah

• Nadiem Makarim Merasa Terhormat Bisa Bergabung dan Memberi Andil Pada Pemerintahan Indonesia

"Proses sudah kami lewati. Sudah rapat pleno dan rakor dengan KPU kabupaten/kota. Kami telah menginventarisir dan merinci persoalan yang dihadapi," ujar Amnasmen.

Amnasmen juga berharap hal-hal yang masih menjadi kendala dalam persiapan Pilkada 2020 bisa sesegera mungkin diselesaikan.

Tak hanya itu, ia juga ingin Pemda dan KPU memiliki komitmen bersama sehingga proses penyelenggaraan Pilkada bisa berjalan dengan baik, baik perencanaan, program, tahapan, hingga jadwal. (*)