Berita Padang Hari Ini

Eksepsi Wakil Bupati Pesisir Selatan Ditolak, Perkara Perusakan Hutan Bakau Dilanjutkan

Eksepsi Wakil Bupati Pesisir Selatan Ditolak Hakim, Perkara Perusakan Hutan Bakau Dilanjutkan

Eksepsi Wakil Bupati Pesisir Selatan Ditolak, Perkara Perusakan Hutan Bakau Dilanjutkan
TribunPadang.com/Debi Gunawan
Suasana sidang kasus dugaan perusakan hutan lindung dan penimbunan hutan bakau yang menjerat Wakil Bupati Pesisir Selatan Risma Yul Anwar di Pengadilan Negeri Padang, Selasa (8/10/2019). 

Laporan Wartawan TribunPadang.com, Debi Gunawan

TRIBUNPADANG.COM, PADANG - Keberatan atau eksepsi Wakil Bupati Pesisir Selatan, Risma Yul Anwar atas kasus dugaan perusakan hutan lindung serta penimbunan hutan bakau di kawasan Mandeh, Pesisir Selatan, ditolak majelis hakim Pengadilan Negeri Padang, Selasa (8/10/2019).

Ditolaknya eksepsi tersebut disampaikan dalam putusan sela yang dipimpin oleh Hakim Ketua, Gustiarso.

Hakim Ketua Gustiarso menyampaikan penolakan atas eksepsi terdakwa dan memerintahkan penuntut umum untuk melanjutkan perkara.

Jadwal Acara TV Selasa 8 Oktober 2019, Malam Ini Audisi Indonesian Idol RCTI hingga Furious 7 di GTV

"Menolak eksepsi terdakwa dan memerintahkan penuntut umum untuk melanjutkan perkara," ungkapnya.

Hakim menyebutkan, ekspesi terdakwa sudah membahas isi surat dakwaan sehingga ditolak.

Untuk petusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum Fadlul Azmi meminta waktu satu minggu untuk menghadirkan saksi-saksi mengenai kasus pengrusakan hutan lindung dan penimbunan pohon bakau di kawasan wisata Mandeh Pesisir Selatan.

Namun Hakim Ketua Gustiarso memutuskan untuk melanjutkan sidang pada hari Senin dan Kamis pekan depan.

Sediakan Paket Wisata Domestik Murah, Ero Tours Padang Banderol Paket 3 Hari 2 Malam Rp 1,9 Juta

Sidang tersebut dalam agenda mendatangkan saksi dan ahli.

Dalam kasus dugaan perusakan hutan lindung dan penimbunan hutan bakau di kawasan wisata Mandeh Pesisir Sekatan ini, Risma Yul Anwar didakwa dengan dua pasal.

Pertama, pasal 98 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Kedua, pasal 109 Undang-undang republik Indonesia nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.(*)

Penulis: Debi Gunawan
Editor: Saridal Maijar
Sumber: Tribun Padang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved