Wagub Sumbar Curhat Soal Gajinya Rp6,7 Juta Sebulan, Nasrul Abit: Wajar Gak? Kami Cuti Tidak Pernah

Laporan Wartawan TribunPadang.com, Rizka Desri Yusfita

TRIBUNPADANG.COM, PADANG - Komite IV Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI berkunjung ke Pemerintah Provinsi Sumbar untuk mendengarkan usulan dari daerah terkait penyusunan pertimbangan RUU APBN.

Pada kesempatan tersebut, Wakil Gubernur Sumbar Nasrul Abit mengusulkan agar ada kenaikan gaji untuk kepala daerah.

• Imbas Pengalihan Kewenangan SMA/SMK ke Provinsi, Pemprov Sumbar Tekor hingga Rp 700 Miliar

"Saya ini sudah jadi kepala daerah dari tahun 2000, namun hingga hari ini tidak pernah ada perubahan gaji. Kapan lagi, begitu?

Harapan saya, sebelum saya pensiun 2021, ada jugalah pemikiran pemerintah untuk menaikkan gaji itu.

Katanya, selalu di meja presiden mau ditandatangani. Dari Presiden SBY lagi hingga hari ini masih di meja presiden, gak duduk-duduk. Jadi, mohon diperhatikan," kata Nasrul Abit.

• Program Kotaku di Sumbar Tangani 789,89 Ha Kawasan Kumuh, Wujudkan Pemukiman Layak Huni

Nasrul Abit berbagi cerita dengan bupati/wali kota. Gaji bupati/wali kota itu hanya Rp 5,6 juta, dan wagub itu Rp 6,7 juta sebulan.

Sementara, kata Nasrul Abit, undangan acara di mejanya ada 20 undangan yang harus dipenuhi.

"Ada 20 undangan untuk besok dan Minggu. Di antaranya, undangan nikah. Nah, berapa yang harus kita berikan?" ucap Nasrul Abit.

Ia berharap ada pemikiran pemerintah untuk menaikkan gaji.

• Luas Kawasan Kumuh di Sumbar Capai 9.331,75 Ha, Wagub Nasrul Abit Minta Harus Ditata Ulang 2019 Ini

"Wajar gak? Kami cuti tidak pernah. Tunjangan honor dan lainnya tidak boleh, tunjangan daerah gak dapat, ini tentu perlu pemikiran.

Jika seandainya bisa diusahakan, sekarang waktunya. Pak Jokowi kepilih lagi. Saya harap janji beliau dulu dipenuhi," harap Nasrul Abit.

Sementara itu, Pimpinan Komite IV DPD RI Ajiep Padindang mengatakan, tingkat ketergantungan Sumbar ke pemerintah pusat memang sangat tinggi karena ada PAD-nya masih rendah.

• Info Prakiraan Cuaca BMKG di Sumbar 3 Hari Ke Depan, Berpotensi Hujan Ringan di Sejumlah Wilayah

Oleh karena itu, masih membutuhkan dukungan-dukungan.

Terkait permintaan Wagub Sumbar, Ajiep Padindang mengatakan pihaknya tidak spesifik membahas itu.

"Itu persoalan sudah lama. Tunjangan kepala daerah dan segala macam sudah lama dipersoalkan.

Kami tidak fokus ke sana. Kami agak fokus ke Pengalihan SMA/SMK dari kabupaten/kota ke provinsi," tuturnya.(*)