BERITA POPULER SUMBAR
POPULER SUMBAR - 1 September, Denda Pajak Ranmor Diputihkan| Pengurus DHD '45 Sumbar Dikukuhkan
Sederet berita seputar Sumatera Barat (Sumbar) mewarnai kanal portal berita TribunPadang.com, Selasa (27/8/2019) kemarin
Penulis: Emil Mahmud | Editor: Emil Mahmud
TRIBUNPADANG.COM, PADANG - Sederet berita seputar Sumatera Barat (Sumbar) mewarnai kanal portal berita TribunPadang.com, Selasa (27/8/2019) kemarin.
Sejumlah berita menempati populer di antaranya; mulai 1 September 2019, Denda Pajak Kendaraan Bermotor di Sumbar segera diputihkan dan berita lainnya.
Simak selengkapnya rangkuman sejumlah berita populer berikut ini;
1 Mulai 1 September 2019, Denda Pajak Kendaraan Bermotor di Sumbar Diputihkan, Pindah ke BA Gratis
Pembebasan sanksi administratif berupa denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan denda Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Non BA di Sumbar direncanakan mulai tanggal 1 September hingga 31 Desember 2019.

Demikian diungkapkan Kepala Badan Keuangan Daerah Sumatera Barat (Sumbar) Zaenuddin kepada TribunPadang.com, Selasa (27/8/2019).
"Ya, pemutihan ini direncanakan 1 September hingga 31 Desember 2019.
Semua kendaraan berhak ikut penghapusan denda pajak. Kan itu diputihkan dendanya.
Kalau yang kemarin-kemarin belum bayar pajak, nanti bayar pajak tetap, cuma yang diputihkan dendanya.
Kemudian, misal ada mobil yang bukan BA.
Misal B atau mungkin selain BA, kalau balik nama ke sini (balik nama ke BA) itu diputihkan.
Gratis bayar pajak balik namanya ke BA, tapi bayar pajak kendaraanya tetap," jelas Zaenuddin.
Zaenuddin menjelaskan, teknis pembayaran dilakukan dengan cara wajib pajak mendatangi kantor Samsat, lalu cukup bawa STNK dan bayar di Samsat.
Berita selengkapnya klik di sini!
2 Pengurus DHD '45 Sumbar Dikukuhkan, Wapres ke-6 Try Sutrisno: Saatnya Bangsa Indonesia Bangkit
Dewan Harian Daerah Badan Pembudayaan Kejuangan (DHD) 45 Provinsi Sumatera Sumatera Barat (Sumbar) masa bakti 2018-2023 resmi dikukuhkan di auditorium gubernuran, Padang, Selasa (27/8/2019).
Pengurus DHD 45 dikukuhkan Wakil Presiden ke-6 RI Jenderal TNI (Purn) H Try Sutrisno.

Ketua Dewan Harian Daerah (DHD) Badan Pembudayaan Kejuangan 45 Sumatera Barat (Sumbar), Mayjen TNI (Purn) Amril Amir mengatakan, DHD 45 mulanya didirikan oleh presiden RI pertama Ir Soekarno pada 1964.
Bahkan ketua pertamanya orang Sumbar Kairul Saleh, dilanjutkan ketua kedua, Adam Malik (orang Pusat).
"Jadi DHD ini lembaga bergengsi yang mempunyai visi dan misi yang jelas.
Tahun 1984, Badan Pembudayaan Kejuangan 45 dipimpin Presiden RI Soerharto.
Dan sudah ada Keppres lembaga ini No 50 tahun 1984," jelas Amril Amir.
Sementara itu, Wakil Presiden ke-6 RI Jenderal TNI (Purn) H Try Sutrisno menekankan, agar setiap orang terus mendidik dan meneruskan semangat pejuang kepada generasi muda untuk menjadi bangsa pejuang.
"Saya tekankan, mari didik dan warisi anak-cucu kita untuk menjadi bangsa pejuang karena kita mardeka dengan berjuang.
Berita selengkapnya klik di sini!
3 UPDATE Insiden Sound System Roboh Gladi Kemah Budaya Nasional Padang Panjang, Polisi Periksa 7 Orang
Tujuh orang sudah diperiksa dalam kejadian robohnya tower sound system yang menghilangkan satu nyawa murid SDN 03 Guguk Malintang saat gladi pembukaan Kemah Budaya Nasional (KBN) X 2019.
Tower sound system roboh Minggu (25/8/2019) sekitar pukul 8.30 WIB di Lapangan Bola Kaki GOR Khatib Sulaiman, Kelurahan Koto Panjang, Kecamatan Padang Panjang.
Selain merenggut satu nyawa anak-anak, kejadian ini mengakibatkan sejumlah orang luka-luka tertimpa tower sound sistem yang berada di dekatnya.

Korban meninggal dunia bernama Rara Rizkyatul Hanif (12).
Empat orang lainnya bernama Niesya Defina Putri (11), Adina Raisa Claredta (11), Tiara Afririani (28), dan Afrirona (27) mengalami luka-luka.
Saat dihubungi oleh TribunPadang.com, Kasat Reskrim Polres Padang Panjang, AKP Hidup Mulia mengatakan bahwa pihaknya masih dalam pengumpulan bahan dan keterangan dari kejadian robohnya tower sound system di Padang Panjang.
Ia mengatakan pada hari ketiga setelah kejadian, masih memintai keterangan dari para saksi.
"Kami masih meminta keterangan saksi-saksi sehubungan dengan perkara tersebut," katanya, Selasa (27/8/2019).