Kasus Drg Romi, Panselda Solok Selatan Bantah Dirinya Tidak Paham Regulasi Proses Penerimaan CPNS

"Tergantung persetujuan Panselnas. Tugas kita hanya mengusulkan.

Kebijakan pengangkatan pegawai berada di tangan Kemenpan RB dan BKN. Semoga bisa masuk jalur khusus tanpa tes," jelas Yulian Efi.

Sementara itu, Wakil Gubernur Sumbar Nasrul Abit berharap BKN dan Menpan bisa menyiapkan formasi sehingga drg Romi bisa diangkat.

"Kalau sudah diangkat, tentu masalah bisa selesai. Harapan kita seperti itu.

Saya berharap drg Romi bersabar menunggu. Sebab Panselnas juga tengah mengurus proses administrasinya," kata Nasrul Abit.

Perjuangan tak kenal lelah ditunjukkan dokter gigi Romi Syofpa Ismael untuk mengembalikan status kelulusan seleksi CPNS (calon pegawai negeri sipil) yang menurutnya dicabut secara sepihak oleh Pemerintah Kabupaten Solok Selatan, Sumatera Barat.

Setelah berkoordinasi dengan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, dokter Romi juga diberi semangat oleh Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo untuk terus berjuang dan mengabdi.

Pada Kamis (1/8/2019) dokter Romi diterima langsung Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko yang menjanjikan solusi yang terbaik.

Saat ditemui wartawan Tribun Network Rizal Bomantama di kantor Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia di Menteng Square Apartement, Senen, Jakarta Pusat, dokter Romi mengaku sempat mengirim surat kepada Presiden Joko Widodo pada Maret 2019 lalu atau beberapa hari setelah status kelulusannya dicabut.

Dokter Romi mengaku ingin menyampaikan keluh kesahnya kepada Presiden setelah mengalami diskriminasi tersebut.

Berikut petikan wawancara Tribun Network dengan dokter Romi yang mengalami paraplegia atau lemah otot kaki usai melahirkan tahun 2016 lalu.

Apa benar Maret 2019 lalu Anda mengirimkan surat kepada Presiden Jokowi?

Benar sekali, tapi mungkin karena kesibukan Beliau jadi surat saya belum dibaca, tapi saya tadi pagi sudah ditemui Pak Moeldoko dan responsnya bagus sekali. Kami menunggu solusi apa yang akan diberikan.

Isi suratnya seperti apa?

Dalam surat itu saya memohon agar hak kami sebagai perempuan penyandang disabilitas dilembalikan. Saya kirimkan surat ke Pak Jokowi karena tidak tahu lagi harus mengadu ke siapa karena segala proses yang kami lakukan buntu sekaligus tak ada titik terang.