Nasib ASN Pusat Bila Ibukota Negara Dipindahkan ke Kalimantan, Menpan RB: Ya ASN-nya Pindah
Menurut Syafruddin, ini merupakan konsekuensi dari pemindahan pusat pemerintahan dari Jakarta.
lihat foto
Setidaknya, untuk membangun ibukota baru yang rencananya akan seluas 40.000 hektar, pemerintah memerlukan dana hingga 33 miliar dollar AS atau Rp 446 triliun.
Ibu Kota Pindah ke Kalimantan, Bagaimana Nasib DKI Jakarta?
Menteri PPN/Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional Bambang Brodjonegoro mengonfirmasi bahwa pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan telah disetujui oleh Presiden Joko Widodo.
Dengan rencana pindahnya ibu kota, apa dampak yang akan dialami Kota Jakarta?
Pengamat tata kota, Yayat Supriatna, mengatakan baik atau tidaknya perpindahan ibu kota bagi DKI Jakarta ditentukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
"Itu tergantung Pemprov DKI, apakah mereka mau membantu menata ulang kota atau tidak. Setelah (ibu kota) pindah, mau diapakan?" ujar Yayat ketika dihubungi Kompas.com pada Selasa (30/7/2019).
Pemindahan ibu kota akan berdampak besar bagi Jakarta, khususnya terhadap tingkat kepadatan penduduk Jakarta.
Adapun ibu kota baru ini rencananya hanya menampung maksimal 1,5 juta penduduk.
Yayat mengatakan artinya ada 1,5 juta penduduk yang biasa beraktivitas di Jakarta akan pindah ke ibu kota baru.
"Sebanyak 1,5 juta penduduk pindah. Berarti kan mobil berkurang, orangnya berkurang, ada kemungkinan kita bisa menekan kepadatan lalu lintas, polusi udara, dan kepadatan permukiman" kata Yayat.
Perpindahan itu tentu juga memberikan kesempatan kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk melakukan revisi tata ruang.
Sebab, selama ini Jakarta memiliki pola dan struktur ruang yang terpusat. Keberadaan pemerintah pusat di tengah Kota Jakarta membuat kota ini dikepung oleh pusat bisnis sekaligus pusat permukiman.
Hal inilah yang menimbulkan kepadatan dan kemacetan sebagai masalah besar bagi kota Jakarta.
Yayat menjelaskan, hal penting yang bisa terjadi dari perpindahan ibu kota adalah akan muncul pusat bisnis baru di luar Jakarta. Apalagi jika pemerintah provinsi mau mendukung dan mendorong para pelaku bisnis untuk keluar Jakarta.
"Nanti muncul daerah kompetitor bisnis baru, seperti BSD misalnya. Pertumbuhan di sana kan cepat sekali. Dari sana mereka bisa saja lewat tol langsung ke bandara dan terbang ke Kalimantan. Selesai, enggak perlu ke Jakarta lagi," kata Yayat.
