Harapan Wagub Sumbar Nasrul Abit pada Kementerian PDT untuk Kemajuan Daerah Tertinggal
Nasrul Abit meminta program terhadap pengembangan usaha perekonomian masyarakat bagi daerah tertinggal menjadi sesuatu yang patut diperhatikan.
Penulis: Rizka Desri Yusfita | Editor: afrizal
Laporan Wartawan TribunPadang.com, Rizka Desri Yusfita
TRIBUNPADANG.COM, PADANG - Wakil Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Nasrul Abit punya harapan pada Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT).
Nasrul Abit meminta program terhadap pengembangan usaha perekonomian masyarakat bagi daerah tertinggal menjadi sesuatu yang patut diperhatikan.
Adanya program dari Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) tersebut, kata Nasrul Abit, membawa mitra perusahaan terhadap potensi yang ada di tiga daerah tertinggal di Sumbar seharusnya dapat memberikan kesejahteraan masyarakat.
"Jika masyarakat hidupnya sudah sejahtera, maka persoalan pendidikan, kesehatan, pemanfaatan teknologi informasi akan memberikan dampak kemajuan suatu daerah," jelas Wakil Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Nasrul Abit di Rumah Dinas Bupati Pasaman Barat, Kamis (7/3/2019).
Nasrul Abit menyebutkan potensi yang ada di Pasaman Barat di antaranya alpukat, pisang, serai wangi, dan nilam.
• Pasaman Barat dan Solok Selatan Segera Lepas Status Daerah Tertinggal, Mentawai Belum
• Pesan Bu Tien Sebelum Meninggal Dunia untuk Soeharto: Jangan Menjadi Presiden Lagi
Begitu juga dengan Solok Selatan dan Mentawai, lanjut Nasrul Abit, mesti juga memiliki perencanaan yang matang dalam tahap proses pengembangan ekonomi masyarakat berdasarkan komoditi unggulan.
Saat ini di Mentawai ada tiga komoditi unggulan, yaitu keladi, pisang dan sagu.
"Hal tersebut mesti dibantu dalam mengembangkan untuk bisa diproduksi lebih baik dan mendatangkan kesejahteraan masyarakat Mentawai," tambah Nasrul Abit.
Direktur Perencanaan dan Identifikasi Daerah Tertinggal Kementerian PDT, Rafdinal juga menyampaikan, kehadiran Kementerian PDT di tengah masyarakat bukan membawa teori.
"Kami membawa praktik berdiskusi duduk bersama masyarakat dan pelaku usaha. Kami mencoba memotong jaringan yang menghambat dan menyusahkan masyarakat," ujar Rafdinal.
• Sebut Posko Satpol PP Padang Berdiri di Hutan, Maidestal Hari Mahesa: Kerjaan Lepas Tanya Saja
• Besok, Jokowi Resmikan Jalan Tol yang Diklaim Terpanjang di Indonesia
"Seperti kita tahu Alpukat yang dijual petani harganya hanya Rp 2 ribu perkilo, sementara di Jakarta menjadi Rp 50 ribu perkilo. Tentu menjadi sesuatu yang tidak adil. Maka kita berusaha menaikan pendapatan petani menjadi Rp 3 ribu perkilo," jelas Rafdinal.
Akan tetapi, Rafdinal melanjutkan, setelah dilakukan praktik dan diskusi serta duduk bersama, ternyata harga alpukat yang dijual petani bisa dinaikkan menjadi Rp 13,500 perkilo.
Kemudian, tambah Rafdinal, kementerian PDT juga mencoba melakukan kerjasama dengan pihak pengusaha dimana potensi alpukat dan pisang dapat dijadikan tepung alpukat dan tepung pisang, baik untuk potensi yang ada di Pasaman Barat maupun yang ada di Mentawai.
Menurut Rafdinal, khas potensi unggulan daerah akan memudahkan masyarakat yang ada di daerah.
"Masyarakat akan berlomba berkreatifitas meningkatkan produk pada barang yang sama dengan jumlah yang banyak sehingga bernilai ekspor. Hal tersebut akan menjadi kebanggaan daerah dalam mensejahterakan masyarakatnya." tutup Rafdinal.(*)