Pemkab Solok Selatan Pacu Sinkronisasi Data Penduduk untuk Perkuat Program Daerah

Ringkasan Berita:

• Pemkab Solok Selatan pacu sinkronisasi data penduduk untuk program daerah.
• Khairunas minta seluruh OPD percepat integrasi data masyarakat.
• Data Dasawisma disiapkan jadi dasar DTKS dan pendataan BPS.
• Pemkab mulai evaluasi rutin agar program pembangunan tidak gagal.
• Khairunas tegaskan data valid jadi senjata saat usul program ke pusat.

TRIBUNPADANG.COM, SOLOK SELATAN - Pemerintah Kabupaten Solok Selatan kini tengah memprioritaskan pembenahan basis data kependudukan sebagai fondasi utama perencanaan pembangunan daerah. 

Langkah ini dinilai krusial agar seluruh program kerja yang dirancang pemerintah daerah dapat dieksekusi secara tepat sasaran dan terintegrasi antar-sektor.

Tantangan besar mengenai krusialnya penguatan data serta matangnya perencanaan tersebut disampaikan langsung oleh Bupati Solok Selatan, Khairunas. 

Hal itu ia tekankan di hadapan jajaran aparatur sipil negara (ASN) saat memimpin Apel Gabungan di Halaman Kantor Bupati Solok Selatan, Padang Aro, Senin (18/5/2026).

Menurut Khairunas, validitas data dan perencanaan pembangunan merupakan dua variabel yang tidak dapat dipisahkan. Keduanya saling mengunci dan memengaruhi keberhasilan roda pemerintahan daerah.

"Kami ingatkan kembali bagaimana pendataan dilakukan sehingga data ini betul-betul terintegrasi dan diketahui di seluruh tingkatan," ujar Khairunas dalam arahannya pagi itu.

Baca juga: Direktur UT Padang Tinjau Praktikum IPA Mahasiswa SALUT PILOLA di Payakumbuh

Menghapus Ego Sektoral Melalui Integrasi Data

Khairunas menegaskan, setelah adanya penyamaan persepsi mengenai data penduduk, langkah konkret berikutnya adalah penyediaan basis data (database) masyarakat yang komprehensif. Proses pengumpulan data ini harus segera dipacu oleh setiap instansi.

Pemerintah daerah mengklaim telah memfasilitasi kebutuhan operasional demi kelancaran proses ini. Oleh karena itu, tidak ada alasan bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menunda sinkronisasi data kependudukan tersebut.

Secara spesifik, Bupati menyoroti optimalisasi Data Dasawisma yang dikumpulkan dari unit masyarakat terkecil. 

Data ini nantinya diproyeksikan menjadi pilar basis data bagi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) maupun pendataan sektoral yang dikelola Badan Pusat Statistik (BPS).

Melalui basis data yang kuat, Pemerintah Kabupaten Solok Selatan berharap dapat memetakan kondisi riil masyarakat secara akurat. 

Indikator yang disasar mulai dari sektor kesehatan, cakupan jaminan kesehatan, hingga validasi jumlah penduduk yang benar-benar menetap di wilayah tersebut.

Baca juga: Sapi Kurban Presiden di Solok Selatan Berbobot 882 Kg, Simental Milik Joni Lolos Seleksi Ketat

Data Sebagai Posisi Tawar di Tingkat Pusat

Keberadaan data yang valid, lanjut Khairunas, juga menjadi modal diplomasi penting bagi pemerintah daerah saat berkoordinasi dengan otoritas yang lebih tinggi. 

Selama ini, usulan program ke tingkat atas kerap terkendala akibat lemahnya argumentasi berbasis data.

Ke depan, ia menginstruksikan agar setiap koordinasi, baik dengan pemerintah provinsi maupun kementerian di Jakarta, wajib dibarengi dengan sajian data yang valid. 

Hal ini diyakini akan meningkatkan posisi tawar dan kepercayaan pemerintah pusat terhadap komitmen Solok Selatan.

Demi memastikan target ini tercapai, lini masa evaluasi ketat telah disiapkan oleh pimpinan daerah. Skema penilaian performa kerja berkala akan diterapkan tanpa pandang bulu.

Manajemen pemerintahan daerah menjadwalkan evaluasi rutin setiap dua pekan sekali untuk tingkat internal dinas. 

Sementara itu, pertemuan koordinasi skala besar guna mengukur progres capaian akan digelar berkala setiap tiga bulan.

Baca juga: Wagub Sumbar Vasco Ruseimy Akui Tak Laporkan Kecelakaan ke Polisi: Salah Saya Sendiri

Kolaborasi Perencanaan untuk Visi Daerah

Selain perkara data, sorotan tajam Bupati juga tertuju pada kualitas perencanaan pembangunan daerah. 

Ia meminta seluruh jajaran eselon dan staf merumuskan program kerja dengan matang guna mengejar target visi dan misi yang telah dicanangkan.

Khairunas mengingatkan bahwa pola kerja lama yang terjebak dalam ego sektoral harus segera ditinggalkan. Sebuah perencanaan yang matang tidak akan pernah lahir dari satu OPD yang berjalan sendiri-sendiri tanpa arah yang harmonis.

Kolaborasi lintas sektor menjadi kunci agar setiap anggaran yang digelontorkan memberikan dampak domino yang besar bagi kesejahteraan masyarakat. 

Integrasi program antardinas diharapkan mampu memangkas tumpang tindih anggaran yang tidak efisien.

Baca juga: Wagub Sumbar Vasco Ruseimy Akui Tak Laporkan Kecelakaan ke Polisi: Salah Saya Sendiri

Di sisi lain, tuntutan profesionalisme ini sejalan dengan diterapkannya sistem manajemen talenta dalam pengisian jabatan di lingkungan Pemkab Solok Selatan. 

Sistem ini didesain untuk menempatkan aparatur sesuai dengan kompetensi terbaiknya.

Bupati menegaskan, para pejabat yang telah diberikan amanah melalui sistem seleksi ini memikul tanggung jawab penuh. Mereka wajib membuktikan kapasitasnya dalam mengeksekusi program pembangunan daerah yang adaptif.

Mengakhiri arahannya, Khairunas menegaskan komitmennya untuk bersikap tegas terhadap jalannya roda pemerintahan. 

Pengawasan ketat akan terus dilakukan demi mengantisipasi potensi kegagalan program di tengah jalan.

"Saya akan tetap melakukan evaluasi karena tidak mau gagal dalam membangun daerah. Gagal datang karena tidak ada evaluasi. Sebaik apapun sistem yang dibangun, namun jika tidak dievaluasi semuanya tidak akan berjalan," pungkas Khairunas. (*)