Rupiah Tembus Rp17.380 per Dolar AS, Pakar Ekonomi Ungkap Dampak ke UMKM Sumbar

"Masyarakat di daerah harus menyadari bahwa rupiah yang lemah bukan sekadar isu elit di pasar keuangan Jakarta. Ini adalah ancaman nyata bagi daya beli. Biaya produksi UMKM, harga pupuk, hingga pakan ternak akan naik, yang pada ujungnya membebani konsumen akhir," jelasnya.

Momentum Ekspor dan Pariwisata

Menanggapi tantangan tersebut, Syafruddin mendorong Pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk tidak hanya menjadi penonton. 

Pemprov perlu mengambil peran konkret dalam menjaga stabilitas harga pangan lokal guna mengompensasi kenaikan harga barang-barang pabrikan yang terpengaruh kurs.

Baca juga: Pemkab Dharmasraya Gelar Lomba Perpustakaan Nagari Terbaik 2026, Hadiah Puluhan Juta Menanti

Ia menyarankan adanya optimalisasi ekspor komoditas unggulan Sumbar sebagai bantalan ekonomi daerah. 

Pelemahan rupiah seharusnya menjadi momentum bagi eksportir gambir, kopi, kakao, kelapa, hingga produk perikanan untuk meningkatkan volume penjualan ke pasar internasional karena produk lokal menjadi lebih kompetitif secara harga.

"Pemerintah daerah harus bergerak cepat mengidentifikasi komoditas siap ekspor dan membantu memfasilitasi kontrak dengan pembeli luar negeri. Tanpa peningkatan kualitas dan kepastian pasokan, pelemahan rupiah hanya akan menjadi beban biaya hidup tanpa memberikan keuntungan dari sisi pendapatan devisa daerah," tegas Syafruddin.

Selain itu, penguatan sektor pariwisata berbasis belanja devisa juga menjadi kunci. Dengan kurs rupiah yang murah bagi wisatawan asing, Sumbar berpeluang menarik lebih banyak kunjungan internasional yang dapat menyuntikkan valuta asing langsung ke ekonomi lokal, mulai dari perhotelan hingga industri kreatif.

Di sisi lain, koordinasi antara pemerintah daerah dengan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) harus diperketat. 

Baca juga: Jalan Bukittinggi-Lubuk Basung Putus Total Akibat Longsor, Alat Berat Mulai Bersihkan Material

Pemantauan stok pangan dan kelancaran distribusi menjadi harga mati agar spekulasi harga di tingkat pedagang tidak memperparah dampak depresiasi rupiah yang tengah terjadi.

Syafruddin menyimpulkan bahwa Indonesia, khususnya Sumatera Barat, sedang berada di zona kewaspadaan tinggi. 

Meski narasi chaos seperti tahun 1998 atau 2008 belum relevan, kedisiplinan kebijakan fiskal dan moneter serta langkah taktis di tingkat daerah akan menentukan apakah Indonesia mampu keluar dari tekanan ini tanpa guncangan sosial-ekonomi yang berarti.

"Kuncinya adalah komunikasi kebijakan yang kredibel dan aksi nyata di lapangan. Jangan sampai momentum pertumbuhan ekonomi yang positif di awal tahun ini tergerus oleh ketidaksiapan kita menghadapi normal baru nilai tukar rupiah," pungkasnya.(*)