Pemerintah Agam Tanggung Biaya Medis Ratusan Korban Keracunan Masal MBG, 7 Dapur SPPG Ditutup

TRIBUNPADANG.COM, AGAM – Pemerintah Kabupaten Agam, Sumatera Barat, mengambil langkah tegas menanggapi insiden keracunan massal yang menimpa sedikitnya 108 penerima manfaat program Makanan Bergizi Gratis (MBG).

Pemerintah daerah memastikan seluruh biaya pengobatan bagi korban keracunan yang tidak terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan akan ditanggung sepenuhnya.

Bupati Agam, Benny Warlis, menyatakan penetapan insiden ini sebagai Kejadian Luar Biasa (KLB) menjadi dasar untuk menalangi biaya pengobatan warga yang keracunan usai menyantap nasi goreng dari menu MBG pada Rabu (1/10/2025).

Korban keracunan tersebar dari kelompok usia Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, hingga Sekolah Menengah Pertama.

Tindakan serius juga langsung dilakukan terhadap operasional program MBG.

Baca juga: Klaim Tanah Pusako Tinggi Picu Kericuhan di Sijunjung, Pemohon Eksekusi Buka Suara Asal Usul Lahan

Benny Warlis mengungkapkan bahwa tujuh dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di daerahnya teridentifikasi belum mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).

Untuk mencegah masalah kesehatan lanjutan, Bupati telah memerintahkan pihak terkait untuk menutup sementara ketujuh dapur tersebut. Mereka diwajibkan segera mengurus SLHS sebelum diizinkan beroperasi kembali.

Dalam pernyataannya di Padang, Bupati Warlis bahkan mengancam akan bertindak langsung jika ketujuh dapur tersebut mengabaikan permintaan ini.

“Yang pasti, kalau mereka tidak mengurus SLHS maka saya yang akan mendatangi langsung karena ini menyangkut kesehatan masyarakat,” tegas Bupati Agam.

Diketahui, dapur SPPG yang diduga menyebabkan keracunan masal ini yaitu SPPG di Yayasan Peduli Karakter Anak (YPKA) di Nagari Kampung Tengah, Lubuk Basung, Agam.

Baca juga: BREAKING NEWS Gempa Magnitudo 2,8 Guncang Pariaman Sumbar, BMKG Sebut Kedalaman 17 Km

Diberitakan sebelumnya, Orang tua siswa korban keracunan masal diduga akibat program Makan Bergizi Gratis (MBG) harap pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh pada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Yayasan Peduli Karakter Anak (YPKA) di Nagari Kampung Tengah, Lubuk Basung, Agam, Sumbar, Kamis (2/10/2025).

Keluarga korban yang ditemui TribunPadang.com di layanan kesehatan, mengaku sangat kecewa atas keracunan yang terjadi pada anak mereka.

Beberapa diantaranya merasa ada hal yang tidak beres dalam proses pemilihan bahan baku, penyajian makanan dan kebersihan makanan.

“Setidaknya jangan pakai MSG untuk anak TK dan SD karena kami para orang tua tidak menggunakan itu pada makanan anak kami,” ujar orang tua siswa Nola Tila Armarcania.

Ia menilai penggunaan MSG pada anak bisa berdampak pada kesehatannya dan bahkan yang tidak terbiasa bisa mengalami diare atau bahkan keracunan seperti saat ini.

Baca juga: "Sebelum Ada MBG Anak Saya Tak Pernah Keracunan", Wali Murid di Agam Usul Program Disetop

Menurutnya perlu dilakukan pengawasan yang ketat dalam menjalankan program ini, baik dari ahli gizi maupun tenaga kesehatan.

“Kalau saya secara pribadi, minta untuk dilakukan evaluasi menyeluruh agar hal serupa tidak terjadi lagi,” ujarnya.

Ia menilai persitiwa seperti ini akan menimbulkan traumatik pada anak sehingga takut untuk menyantap makanan yang sama sekali lagi.

Situasi tersebut tentu memerlukan pendekatan ekstra bagi SPPG setempat untuk mengembalikan kepercayaan orang tua dan anak.

Orang tua lain, Jonedi menilai, jika MBG ini lebih banyak mudarat dari manfaatnya lebih baik dihentikan saja.

Baca juga: Korban Keracunan MBG di Agam Ungkap Kejanggalan Nasi Goreng: Telur Dadar Hitam, tapi Bukan Gosong

“Sebelum program ini ada alhamdulilah kebutuhan makan anak saya masih bisa tercukupi bahkan tidak pernah mengalami keracunan seperti ini. Kalau karena program ini ada dan anak kami keracunan, saya rasa tidak perlu dilanjutkan,” ujarnya.

Jon cemas, program ini hanya akan merugikan negara dan menguntungkan segelintir pihak.

Dampak dari situasi itu tentu masyarakat yang menjadi sasaran kebijakan yang harus menanggungnya.(*)