Tak Terima Dibebastugaskan, Asisten 1 Pemko Yaminu Rizal Gugat Wali Kota Pariaman ke PTUN

Yohannas juga menyoroti sejumlah pelanggaran asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) yang dilanggar oleh Tergugat, termasuk Asas Kepastian Hukum, Asas Keterbukaan, Asas Tidak Menyalahgunakan Wewenang, dan Asas Proporsionalitas dan Perlakuan yang Adil.

Baca juga: Hari Jadi ke-80 Provinsi Sumbar, Ketua DPRD Akui Masih Ada Ketimpangan Pembangunan

"Tindakan pembebasan tugas tanpa proses pemeriksaan dan tanpa penjelasan yang memadai mencerminkan penggunaan wewenang secara sewenang-wenang (arbitrary), yang dikategorikan sebagai penyalahgunaan wewenang. Kami berharap Majelis Hakim PTUN Padang yang memeriksa dan memutus perkara ini dapat mengabulkan gugatan klien kami dan menyatakan Keputusan Wali Kota Pariaman tersebut batal atau tidak sah," ujar Yohannas Permana.(*)