3 BERITA POPULER SUMBAR: Emak-Emak Ikut Demo, Warga Tolak Yonkes dan Karyawan Bawa Kabur Motor Bos

TRIBUNPADANG.COM - Simak sejumlah berita menarik seputar Sumatera Barat yang dirangkum dalam populer Sumbar setelah tayang 24 jam terakhir.

Pertama, ribuan massa aksi memadati kawasan Gedung DPRD Sumatera Barat (Sumbar) di Jalan S. Parman, Kota Padang, Senin (1/9/2025) siang.

Menariknya, di tengah lautan demonstran tersebut, terlihat belasan emak-emak ikut bergabung menyuarakan aspirasi mereka.

Selanjutnya, masyarakat Kapalo Hilalang, Padang Pariaman, Sumatera Barat, tegaskan tidak anti TNI atas penolakan rencana pembangunan Batalyon Kesehatan (Yonkes) di Tarok City.

Wali Nagari setempat, Hendrizal, mengatakan, pembangunan Yonkes bisa dilakukan asal bupati bisa memenuhi sejumlah catatan.

Terakhir, seorang perempuan I.S asal Kelurahan Balai-balai, Kecamatan Padang Panjang Barat dilaporkan ke Polres Padang Panjang, Sumatera Barat atas dugaan penggelapan sepeda motor.

Laporan tersebut diajukan langsung oleh pemilik rumah, Yulia Anggraini (52) atas perempuan berinisial I.S tersebut.

Baca artikel selengkapnya berikut ini:

1. Belasan Emak-emak Ikut Demo di DPRD Sumbar, Tuntut Turunkan Harga Sembako dan Lapangan Kerja

Ribuan massa aksi memadati kawasan Gedung DPRD Sumatera Barat (Sumbar) di Jalan S. Parman, Kota Padang, Senin (1/9/2025) siang.

Menariknya, di tengah lautan demonstran tersebut, terlihat belasan emak-emak ikut bergabung menyuarakan aspirasi mereka.

Salah seorang peserta aksi, Nur, mengungkapkan harapannya agar pemerintah segera menurunkan harga bahan pokok yang semakin mahal serta membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat.

“Kami datang ke sini meminta pemerintah menurunkan harga bahan pokok. Selain itu, kami juga minta dibukakan lapangan kerja untuk masyarakat banyak,” ujar Nur di lokasi.

Peserta aksi lainnya, Weni, mengaku sudah berada di sekitar Gedung DPRD Sumbar sejak pukul 14.00 WIB.

Baca juga: Rekayasa Lalin saat Demo Kantor DPRD Sumbar, Polisi: Berlangsung Sampai Penyampaian Aspirasi Selesai

Ia menegaskan kehadirannya murni untuk menyuarakan aspirasi rakyat.

“Saya sengaja datang ke sini untuk ikut demo ini. Saya asli dari Kota Padang,” kata Weni kepada TribunPadang.com.

Dalam aksinya, Weni menyampaikan desakan kepada Presiden Prabowo Subianto agar mencopot Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo serta Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

“Kami meminta Presiden untuk mencopot Kapolri dan Menteri Keuangan. Karena demo ini akibat ulahnya,” ujarnya.

Tak hanya itu, Weni juga menyinggung kinerja sejumlah anggota DPR RI yang dinilainya tidak berpihak kepada rakyat.

“Kita meminta DPR itu tahu diri. Saat mau pencoblosan, mereka mengemis suara ke masyarakat. Tapi setelah itu, mereka lupa dengan rakyat. Malah berjoget di atas penderitaan masyarakat,” tegasnya.

Baca juga: BREAKING NEWS Ratusan Orang Menggeruduk Kantor DPRD Sumbar untuk Sampaikan Aspirasi

Sebelumnya telah diberitakan masyarakat yang tergabung dari berbagai kalangan seperti mahasiswa, organisasi masyarakat, persatuan ojek online, Pemuda Pancasila dan masyarakat sipil mulai memadati kawasan Kantor DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) Sumatera Barat (Sumbar), Senin (1/9/2025).

Kantor DPRD Sumbar berlokasi di Jalan S Parman, Kelurahan Ulak Karang Utara, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat.

Massa aksi datang dari beberapa arah yang berbeda, ada yang datang dari arah Ulak Karang, Kecamatan Padang Utara, dan ada yang datang dari arah titik lainnya.

Ratusan massa juga datang di waktu yang berbeda. Ada yang datang sekira pukul 15.10 WIB dan pukul 15.20 WIB.

Selain itu, tampak juga massa aksi membawa sejumlah spanduk bertuliskam 'RKUHP Rusak Demokrasi', 'Koruptor Sengsarakan Rakyat'.

Selain itu, terdapat beberapa spanduk lainnya.

"Kita menyadari bahwa banyak permasalahan di negeri ini, terutama permasalahan dari wakil-wakil rakyat kita yang tidak mendukung atau mewakili kita sebagai rakyat," teriak salah seorang orator aksi.

"Kita meminta DPRD Sumbar untuk mengambil tindak tegas membela rakyat indonesia. Kita dicurangi oleh wakil-wakil kita, saatnya kita harus melawan," teriaknya lagi.

Salah seorang orator lainnya juga menyebutkan bahwa banyak tangisan anak-anak Indonesia yang tersiksa tidak bisa didiamkan oleh pemimpin negara karena tidak mampu.

"Kepada para pemimpin yang menghina bangsa pantaskah kalian mewakili kami," teriaknya.

"Jangan sampai sejarah terulang kembali, banyak rezim-rezim yang ada di negara ini sehingga membuat masyarakat sengsara," sambungnya.

Hingga pukul 15.30 WIB, aksi damai masih berlangsung. Massa pun masih menunggu kedatangan perwakilan DPRD Sumbar.

Baca juga: BREAKING NEWS: Massa Padati Halaman DPRD Kota Bukittinggi, Aparat Keamanan Siaga di Lokasi Aksi

Rekayasa Lalu Lintas

Rekayasa lalu lintas yang diberlakukan jajaran Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polresta Padang berlangsung hingga kegiatan penyampaian aspirasi masyarakat selesai, Senin (1/9/2025).

Pelaksanaan aksi demo digelar di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Barat yang beralamat di Jalan S Parman, Kelurahan Ulak Karang Utara, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat.

Oleh karena itu, Satlantas Polresta Padang memberlakukan rekayasa lalu lintas selama pelaksanaan aksi demo berlangsung di Kantor DPRD Sumbar. Aksi demo ini diikuti oleh sejumlah organisasi kemasyarakatan (OKP), pengemudi ojek online (Ojol), dan masyarakat.

Pantauan TribunPadang.com di lokasi, saat aksi damai berlangsung, arus lalu lintas tampak ramai lancar.

Kasat Lantas Polresta Padang, AKP Riwal Maulidinata, meminta kepada pengendara untuk diminta mencari jalan alternatif lainnya.

"Bagi pengendara dihimbau jika tidak ingin terganggu lalu lintas silahkan lewat atau cari jalan alternatif lainnya," ujar AKP Riwal Maulidinata.

Ia menjelaskan untuk pelaksanaan rekayasa lalu lintas akan berlangsung 

"Pemberlakuan arus lalu lintas ini akan kita laksanakan sampai kegiatan penyampaian aspirasi masyarakat ini selesai," katanya.

Menurut Riwal, arus lalu lintas masih terpantau ramai lancar.

"Untuk arus lalu lintas saat ini masih terpantau ramai lancar. Belum tau jika nanti ketika jam pulang kantor," ujarnya.

Untuk pelaksanaan rekayasa lalu lintas tersebut, Satlantas Polresta Padang mengarahkan kendaraan yang datang Basko Grand Mall menuju Ulak Karang tidak bisa lurus atau melewati gerbang depan dari Kantor DPRD Sumbar.

"Ya kami melaksanakan rekayasa arus lalu lintas saat aksi damai, yaitu kendaraan yang datang dari arah Simpang DPRD tidak bisa lurus ke arah Ulak Karang, maka kami belokan ke arah Khatib Sulaiman," ujarnya.

Selain itu, lanjut Riwal, kendaraan yang datang dari arah Khatib Sulaiman tidak bisa lurus menuju Simpang  DPRD, maka diarahkan ke arah Lapai ataupun Ulak Karang.

Kemudian, arus lalu lintas dari arah Ulak Karang yang menuju Simpang DPRD juga dialihkan menuju Khatib Sulaiman. 

2. Masyarakat Kapalo Hilalang Padang Pariaman Tegaskan Penolakan Yonkes Bukan Bentuk Anti TNI

Masyarakat Kapalo Hilalang, Padang Pariaman, Sumatera Barat, tegaskan tidak anti Tentara Nasional Indonesia (TNI) atas penolakan rencana pembangunan Batalyon Kesehatan (Yonkes) di Tarok City.

Wali Nagari setempat, Hendrizal, mengatakan, pembangunan Yonkes bisa dilakukan asal bupati bisa memenuhi sejumlah catatan.

Catatan itu berkaitan dengan adanya Surat Keputusan (SK) pembangunan yang dilakukan oleh bupati secara sepihak.

“Kami tidak pernah diajak berembuk, niniak mamak kami diabaikan. Tiba-tiba datang saja TNI ingin melakukan pembangunan. Tentu kami tangguhkan,” ujarnya.

Baca juga: Update Peringatan Dini Cuaca Sumatera Barat Sore Hari Ini, Berpotensi Hujan di Dharmasraya & Solsel

Ia menilai Bupati John Kenedy Azis harus arif dalam menyikapi persoalan ini, mulai dengan melibatkan niniak mamak dan masyarakat untuk duduk bersama.

Menurutnya jika kepentingan seluruh pihak dapat terakomodir pasti tidak akan ada kesalahpahaman seperti sekarang.

“Kami menangguhkan pembangunan ini bukan karena anti TNI. Hanya saja soal prosedural yang tidak jelas,” ujarnya.

Sebelum aksi ini, Hendrizal menyebut langkah mediasi sudah dilakukan oleh niniak mamak Kapalo Hilalang tapi tidak menemukan titik terang.

Masyarakat Minta Bupati Padang Pariaman Cabut SK Batalyon Kesehatan di Tarok City

Persatuan masyarakat Kapalo Hilalang, Kayu Taman, Padang Pariaman, meminta agar bupati mencabut surat keputusan pembangunan batalyon kesehatan di Tarok City, Senin (1/9/2025).

Permintaan ini mengacu pada munculnya Surat Keputusan pembangunan pada Mei 2025.

Berdasarkan SK tersebut, akan ada sebanyak 55 hektar tanah di kawasan Tarok City yang akan menjadi markas Yonkes

Wali Nagari Kapalo Hilalang, Hendrizal, mengatakan, tanah sebanyak itu tidak tersedia di kawasan Tarok City.

Baca juga: Dialog dengan Bupati Buntu, Masyarakat Kapalo Hilalang Akan Kembali Gelar Aksi Tolak Yonkes

“Kalau mengacu pada rencana penggunaan awal tanah di kawasan itu, tanah yang tersisa hanya 39.5 hektare. Sedangkan di SK 55 Hektare,” ujarnya.

Tentu melalui SK tersebut akan berimbas pada lahan pertanian, perkebunan hingga pemukiman masyarakat.

Lebih kurang akan ada puluhan rumah masyarakat yang sudah bertahun-tahun tinggal di kawasan itu terdampak.

Bahkan ia menilai SK tersebut sudah menciderasi izin tata ruang awal kawasan yang diperuntukkan untuk pembangunan pendidikan.

“Di sini kami minta Bupati Padang Pariaman untuk mencabut SK tersebut, karena perlu pengkajian ulang dalam pelaksanaannya,” ujarnya.

Ia menyebut, kehadiran SK itu juga tanpa sepengetahuan masyarakat nagari Kapalo Hilalang.

Menurutnya sampai SK terbit, belum pernah adanya duduk bersama antara Pemerintah Padang Pariaman dengan pemerintah nagari, niniak mamak dan masyarakat. 

Dialog Masyarakat dengan Bupati Buntu

Masyarakat Kapalo Hilalang, Padang Pariaman akan lakukan aksi kembali meski sudah melakukan dialog dengan bupati di halaman kantor Bupati, Senin (1/9/2025).

Aksi lanjutan ini masih tetap pada tuntutan awal, pembatalan surat keputusan pembangunan Batalyon Kesehatan (Yonkes) di Tarok City.

Aksi lanjutan dilakukan karena ketidakpuasaan masyarakat pada hasil aksi hari ini.

Dimana pada aksi pertama ini, massa sempat ditemui oleh Bupati Padang Pariaman, John Kennedy Azis.

Dalam pertemuan tersebut, sempat berlangsung dialog antara kedua pihak terkait pembangunan Yonkes hingga ganti rugi lahan Tarik City.

Dialog yang sempat berlangsung hampir satu jam tersebut berakhir dengan kebuntuan, karena Bupati butuh waktu untuk menelaah tuntutan masyarakat.

Kordinator Aksi Akmal Usman, mengatakan, hasil dialog yang tidak konstruktif ini menimbulkan kecemasan peserta aksi.

Baca juga: Rekayasa Lalin saat Demo Kantor DPRD Sumbar, Polisi: Berlangsung Sampai Penyampaian Aspirasi Selesai

“Kami takut, dialog panjang lebar ini malah hanya mengambang. Tidak ada kepastian,” ujarnya.

Agar semua kecemasan tidak terjadi, Akmal mengaku akan kembali melakukan aksi di kantor bupati besok (Selasa).

Aksi akan dilakukan di dua lokasi yaitu kantor bupati dan pendopo kantor bupati.

“Kami akan tetap turun dengan tuntutan yang sama hingga ada titik terang dari gerakkan ini,” ujarnya. 

3. Bawa Kabur Motor Bos di Padang Panjang, Perempuan I.S Ditangkap Polisi di Pariaman

Seorang perempuan I.S asal Kelurahan Balai-balai, Kecamatan Padang Panjang Barat dilaporkan ke Polres Padang Panjang, Sumatera Barat atas dugaan penggelapan sepeda motor.

Laporan tersebut diajukan langsung oleh pemilik rumah, Yulia Anggraini (52) atas perempuan berinisial I.S tersebut.

Kasat Reskrim IPTU Ary Andre menyebut bahwa dugaan penggelapan terjadi pada Kamis, 14 Agustus 2025 sekitar pukul 09.00 WIB.

Dugaan penggelapan dilakukan di kawasan Simpang Asam Batang Gadih, Batipuh Baruah, Kabupaten Tanah Datar.

"Sementara laporan masuk dengan nomor LP/B/88/SPKT/VIII/2025/POLRES PADANG PANJANG/POLDA SUMBAR dibuat pada Jumat, 22 Agustus 2025 pukul 16.51 WIB di SPKT Polres Padang Panjang," bebernya.

Baca juga: 6 Shio Paling Beruntung Selasa, 2 September 2025: Shio Kambing Dapat Limpahan Energi

Kata IPTU Ary, kejadian bermula ketika I.S yang bekerja di rumah Yulia Anggraini diminta mengantarkan anaknya menggunakan sepeda motor, namun hingga malam hari tak ada kabar.

“Menurut keterangan pelapor, pada 14 Agustus 2025 sekira pukul 06.30 WIB, terlapor yang bekerja di rumah korban diminta mengantarkan anaknya ke sekolah menggunakan sepeda motor Honda Beat Street 110cc tahun 2025 dengan nomor polisi BA 3475 NAB," bebernya.

"Namun hingga pukul 09.00 WIB, terlapor tidak kembali dan tidak memberikan kabar,” sambungnya.

Tidak adanya kabar dari I.S, pelapor atas nama Yulia Anggraini kemudian mencoba menghubungi terlapor melalui WhatsApp namun tak mendapatkan respons.

Pelapor merasa curiga, lalu meminta anaknya Yosa Levenia Andri (25) untuk menghubungi ibu pemilik kos tempat terlapor tinggal.

Baca juga: Mahasiswa dan Buruh Gelar Aksi di DPRD Sumbar, Pakar Hukum UIN IB Ingatkan Pemerintah Respon Cepat

"Informasi menyebutkan, terlapor sempat terlihat di kos sekitar pukul 07.00 WIB namun kemudian menghilang," sebutnya.

"Ternyata saat di cek kembali pukul 09.12 WIB, pintu kamar kos terlapor dalam kondisi rusak dan isi kamar berantakan. Terlapor pun tidak dapat dihubungi lagi," pungkas IPTU Ary.

Lalu ujar IPTU Ary, pada tanggal 15 Agustus 2025, Yosa menghubungi terlapor lewat aplikasi Facebook dan I.S mengaku telah menjual sepeda motor milik korban.

Tidak hanya itu, I.S juga menantang korban untuk melaporkannya ke pihak berwajib.

"Akibat kejadian ini, korban mengalami kerugian materil sebesar Rp18.500.000," katanya.

Sementara itu pada Minggu (31/8/2025), Satreskrim Polres Padang Panjang berhasil menangkap pelaku saat berada di jalan Kurai Taji-Lubuk alung, Pariaman.

"Pelaku berhasil ditangkap kemarin saat berada di Kurai Taji-Lubuk Alung," terangnya.(*)