Tuntutan Pendemo di DPRD Sumbar Diterima, Mahasiswa: Aksi Ini Peringatan pada Pemerintah dan DPR

TRIBUNPADANG.COM, PADANG – Ribuan mahasiswa dan elemen masyarakat yang tergabung dalam aliansi Cipayung Plus Sumatera Barat dan BEM Sumatera Barat menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Sumatera Barat, Senin (1/9/2025).

Kantor DPRD Sumbar beralamat di Jalan S Parman, Kelurahan Ulak Karang Utara, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat.

Aksi tersebut berlangsung sejak siang hingga sore, dan akhirnya bubar dengan kondusif setelah massa ditemui langsung oleh pimpinan DPRD Sumbar.

Dalam pertemuan itu, seluruh fraksi DPRD menandatangani tuntutan yang diajukan massa aksi.

Baca juga: Sejumlah Mahasiswa Pungut Sampah Sisa Aksi Demo di Halaman Kantor DPRD Bukittinggi

Koordinator Umum Cipayung Plus Sumbar, Taufikul Hakim, menyebutkan aksi kali ini menjadi bukti bahwa mahasiswa dan berbagai elemen masyarakat bisa menyuarakan aspirasi dengan cara damai.

“Kami ingin menunjukkan kepada Indonesia bagaimana melaksanakan demokrasi sebijak-bijaknya. Tuntutan kami konkret, dan sudah dipastikan dibebankan kepada DPR RI melalui fraksi-fraksi DPRD Sumbar. Karena sudah diterima, maka perjuangan kali ini kami anggap cukup, dan kami pulang dengan kondusifitas,” ujar Taufikul saat ditemui TribunPadang.com usai aksi.

Ia menegaskan, aksi ini menjadi sejarah baru di Sumbar karena berhasil mempertemukan berbagai elemen mahasiswa dan organisasi masyarakat dalam satu perjuangan bersama.

Taufikul menambahkan, ada sejumlah tuntutan utama yang disuarakan kepada DPRD Sumbar.

Baca juga: DPRD Sumbar Janji Perjuangkan 6 Tuntutan Massa Aksi, Minta Transparansi Hukum atas Tewasnya Affan

Mulai dari meminta 14 anggota DPR RI dari Dapil Sumbar untuk meminta maaf secara terbuka atas sikap mereka yang dianggap tidak profesional di DPR RI.

Sementara jika tidak ada permintaan maaf dalam 1x24 jam, massa akan meningkatkan eskalasi dengan mendesak partai politik mencopot para wakil rakyat tersebut.

Selain itu ia menyebut mendesak pembahasan RUU Perampasan Aset dalam waktu 30 hari ke depan di DPR RI.

"Kita juga akan menuntut transparansi dari DPRD Sumbar terkait tindak lanjut atas semua tuntutan mahasiswa ini," tegasnya.

Baca juga: DPRD Sumbar Janji Perjuangkan 6 Tuntutan Massa Aksi, Minta Transparansi Hukum atas Tewasnya Affan

Sementara itu, Koordinator Pusat BEM Sumbar, Rifaldi, menambahkan bahwa massa juga menyoroti sejumlah persoalan lain yang dinilai sangat mendesak.

“Kami menuntut reformasi Polri secara total, transparansi atas kasus meninggalnya Affan Kurniawan, hingga peninjauan ulang besarnya tunjangan anggota DPR di tengah kondisi ekonomi yang sulit. Selain itu, kami juga menyoroti isu lokal seperti eksplorasi geotermal di Sumbar yang merusak lingkungan dan tanah adat,” ungkap Rifaldi.

Ia menyebutkan, aksi kali ini diikuti oleh gabungan Cipayung Plus, BEM Sumatera Barat, hingga sejumlah gerakan sipil.

Selain itu, menurut Rifaldi, fakta bahwa hari ini seluruh fraksi DPRD Sumbar menandatangani tuntutan menjadi bukti bahwa aspirasi rakyat tidak bisa diabaikan.

“Aksi ini peringatan kepada pemerintah dan DPR, bahwa suara rakyat adalah suara Tuhan. Jangan main-main dengan aspirasi masyarakat,” tegasnya.

Aksi yang berlangsung kondusif itu akhirnya bubar sore hari setelah massa memastikan tuntutannya diterima.

Emak-Emak Ikut Demo di Padang

Emak-emak yang mengikuti aksi demo di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Barat berharap Presiden Prabowo Subianto mencopot Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Listyo Sigit Prabowo serta Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Senin (1/9/2025).

Kantor DPRD Sumbar berlokasi di Jalan S Parman, Kelurahan Ulak Karang Utara, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat.

Ribuan orang yang mengikuti aksi demo tersebut terdiri dari sejumlah organisasi kemasyarakatan (OKP), pengemudi ojek online (Ojol), dan masyarakat.

Baca juga: Masyarakat Kapalo Hilalang Padang Pariaman Tegaskan Penolakan Yonkes Bukan Bentuk Anti TNI

Salah seorang peserta aksi dari kalangan emak-emak, Weni, mendesak Presiden Prabowo Subianto agar mencopot Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo serta Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

“Kami meminta Presiden untuk mencopot Kapolri dan Menteri Keuangan. Karena demo akibat ulahnya,” ujarnya.

Selain itu, Weni juga menyinggung kinerja sejumlah anggota DPR RI yang dinilainya tidak berpihak kepada rakyat.

“Kita meminta DPR itu tahu diri. Saat mau pencoblosan, mereka mengemis suara ke masyarakat. Tapi setelah itu, mereka lupa dengan rakyat. Malah berjoget di atas penderitaan masyarakat,” tegasnya.

Baca juga: Polisi Rekayasa Arus Lalin di Sekitar DPRD Sumbar, Antisipasi Kemacetan saat Penyampaian Aspirasi

Weni yang merupakan warga Kota Padang mengaku sudah datang sejak pukul 14.00 WIB ke Gedung DPRD Sumbar.

Ia bersama dengan peserta aksi lainnya menyampaikan unek-unek. Kehadirannya murni untuk ikut menyuarakan aspirasi rakyat.

“Saya sengaja datang ke sini untuk ikut demo ini. Saya asli dari Kota Padang,” kata Weni kepada TribunPadang.com di lokasi.

Peserta aksi lainnya, Nur, menyampaikan harapannya agar pemerintah menurunkan harga bahan pokok dan membuka lapangan pekerjaan.

“Kami datang ke sini meminta pemerintah menurunkan harga bahan pokok. Selain itu, kami juga minta dibukakan lapangan kerja untuk masyarakat banyak,” ucap Nur.

Pantauan TribunPadang.com, massa mulai berdatangan sejak pukul 14.30 WIB ke gedung DPRD Sumbar yang berlokasi di Jl. S. Parman No.221, Ulak Karang Utara, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang. Mereka datang secara berombongan sambil membawa spanduk, poster, dan bendera organisasi.

Para mahasiswa terlihat mengenakan almamater kampus masing-masing sebagai identitas dalam aksi.

Sebelumnya, Presiden Mahasiswa Universitas Andalas (Unand), Dedi Irwansyah, menyebut massa dari Unand bergerak menuju DPRD Sumbar sekitar pukul 13.30 hingga 14.00 WIB.

“Kami dari Unand start jam 1 siang, kemungkinan setengah 2 atau jam 2 sudah bergerak ke DPRD,” kata Dedi kepada TribunPadang.com, Senin (1/9/2025).

Menurutnya, aksi ini tidak hanya digerakkan oleh BEM Sumbar, tetapi berada di bawah koordinasi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI). Sejumlah kampus di Sumbar juga ikut turun bersama elemen masyarakat lainnya.

“Kita turun hari ini dengan tajuk Masyarakat Sumbar Melawan. Bukan hanya mahasiswa, ada OKP, bahkan kemungkinan ada buruh yang akan bergabung. Kalau dihitung, mungkin lebih dari 5 kelompok,” jelasnya.

Dedi menyebut hasil konsolidasi mahasiswa sehari sebelumnya memperkirakan sekitar seribu mahasiswa bakal ikut serta. Jumlah itu belum termasuk elemen OKP dan buruh.

Adapun tuntutan aksi kali ini terdiri dari isu nasional hingga daerah.

Baca juga: Ketua DPRD Sumbar Muhidi Temui Massa Aksi di Padang, Demo Juga Diikuti Emak-Emak

“Di pusat, kami menuntut penghapusan atau penurunan tunjangan gaji DPR RI, evaluasi besar-besaran legislatif, revisi RKUHAP, pengesahan RUU Perampasan Aset, serta revisi RUU TNI yang sudah disepakati,” ungkap Dedi.

Sementara untuk konteks Sumatera Barat, mahasiswa menuntut transparansi kinerja DPRD Sumbar dalam pembuatan kebijakan serta mendesak percepatan pengesahan perda terkait LGBT.

Meski jumlah massa cukup besar, Dedi menegaskan aksi tetap akan berjalan damai.

“Kita tegaskan, aksi ini adalah aksi damai. Tidak ada anarkis. Substansinya jelas, tuntutan akan disampaikan langsung kepada Ketua DPRD Sumbar,” pungkasnya. (TribunPadang.com/Muhammad Afdal Afrianto)