Raih Nilai 93,67, Pelayanan Publik Kota Padang Catat Rekor Tertinggi Reformasi Birokrasi di Sumbar

Ringkasan Berita:

• Nilai pelayanan publik Kota Padang tembus 93,67, melampaui target nasional.
• Reformasi birokrasi Padang raih skor 87,31, tertinggi di Sumbar.
• Fadly Amran ungkap langkah yang bikin capaian Padang terus meningkat.
• Ombudsman RI apresiasi tindak lanjut rekomendasi oleh Pemko Padang.
• Pencegahan maladministrasi jadi fokus baru, sinergi pengawasan diperkuat.

TRIBUNPADANG.COM, PADANG – Pemerintah Kota Padang mencatatkan capaian positif dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Berdasarkan hasil evaluasi terbaru, nilai Kepatuhan Standar Pelayanan Publik Kota Padang mencapai 93,67, sementara Indeks Reformasi Birokrasi (RB) berada di angka 87,31 atau tertinggi di Sumatera Barat dan terbaik di Pulau Sumatera.

Capaian tersebut disampaikan Wali Kota Padang Fadly Amran saat menerima kunjungan Pimpinan Ombudsman RI Maneger Nasution di Gedung Putih Kediaman Resmi Wali Kota Padang, Kamis (11/6/2026).

Menurut Fadly, peningkatan kualitas pelayanan publik menjadi salah satu fokus utama Pemerintah Kota Padang dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.

"Berkat berbagai upaya perbaikan yang terus dilakukan, alhamdulillah nilai Kepatuhan Standar Pelayanan Publik Kota Padang kini mencapai 93,67, jauh melampaui target nasional. Sementara itu, Indeks Reformasi Birokrasi Kota Padang tercatat 87,31 menjadi yang tertinggi di Sumatera Barat dan terbaik di Pulau Sumatera," ujar Fadly.

Baca juga: Investasi Rp2,2 Triliun Masuk Padang Sarai, Pemko Padang Siap Bangun Tiga Hotel dan Lapangan Golf

Ia mengatakan, berbagai pembenahan terus dilakukan di seluruh organisasi perangkat daerah (OPD), mulai dari peningkatan standar layanan, penguatan sistem pengaduan masyarakat, hingga perbaikan tata kelola birokrasi.

Pelayanan Harus Cepat, Mudah dan Transparan

Fadly menegaskan, keberhasilan pelayanan publik tidak hanya diukur dari nilai evaluasi, tetapi juga dari kepuasan masyarakat saat mengakses layanan pemerintah.

Karena itu, Pemko Padang terus berupaya menghadirkan pelayanan yang cepat, mudah, transparan, serta responsif terhadap kebutuhan warga.

Menurutnya, komitmen tersebut merupakan implementasi Program Unggulan (Progul) Padang Amanah yang menitikberatkan pada tata kelola pemerintahan yang profesional dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.

"Kami ingin memastikan masyarakat dapat merasakan pelayanan yang lebih cepat, mudah, dan transparan. Berbagai masukan dan pengawasan yang diberikan Ombudsman menjadi bagian penting dalam upaya perbaikan yang terus kami lakukan," katanya.

Baca juga: Wagub Jatim Emil Dardak Buka Tribun Putih Abu-Abu Futsal 2026, Pemain Terbaik Terbang ke Spanyol

Ombudsman RI Apresiasi Respons Pemko Padang

Pimpinan Ombudsman RI Maneger Nasution menilai Pemerintah Kota Padang menunjukkan komitmen kuat dalam memperbaiki kualitas pelayanan publik.

Menurutnya, banyak rekomendasi dan tindakan korektif yang sebelumnya disampaikan Ombudsman telah ditindaklanjuti secara nyata oleh pemerintah daerah.

"Kota Padang di bawah kepemimpinan Pak Wali Kota dan Pak Wakil Wali Kota sangat proaktif, akomodatif, dan kooperatif. Banyak rekomendasi tindakan korektif yang telah ditindaklanjuti, dan ini menunjukkan pemerintah daerah terbuka terhadap pengawasan dan memiliki komitmen kuat untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik," ujarnya.

Maneger menyebut keterbukaan pemerintah daerah terhadap pengawasan menjadi modal penting dalam menciptakan pelayanan publik yang semakin baik.

Baca juga: Harga TBS Sawit Dharmasraya 11 Juni 2026 Capai Rp3.855 per Kg, Selisih Tertinggi dan Terendah Rp605

Pencegahan Maladministrasi Jadi Fokus

Selain peningkatan kualitas layanan, Ombudsman RI juga menyoroti pentingnya pencegahan maladministrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan.