PKL Padang Harap Kebijakan 2026 Berubah, Razia Satpol PP Terus Tekan Penghasilan

Ringkasan Berita:

• PKL Padang berharap kebijakan pemerintah pada 2026 berubah dan memberi ruang usaha yang jelas.
• Razia Satpol PP masih berlangsung dan berdampak langsung pada penghasilan pedagang kecil.
• Pedagang mengaku sering kehilangan waktu berjualan akibat penertiban berulang.
• PKL meminta solusi berupa pengaturan lokasi dan pembinaan, bukan hanya razia.
• Harapan besar muncul agar kebijakan 2026 memberi kepastian nafkah bagi PKL Padang.

TRIBUNPADANG.COM, PADANG — Pedagang kaki lima (PKL) di Kota Padang berharap pada tahun 2026 pemerintah, khususnya Pemerintah Kota (Pemko) Padang, dapat lebih berpihak kepada para PKL dalam mencari nafkah.

Harapan tersebut disampaikan menyusul masih maraknya razia yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) terhadap PKL, yang dinilai berdampak langsung pada menurunnya penghasilan pedagang kecil.

Salah seorang PKL, Indra Syafar, yang sehari-hari berjualan balon di kawasan Pantai Padang, mengaku sering mengalami penertiban saat berjualan.

“Kami berharap tahun 2026 pemerintah bisa melihat ke bawah, yang berjualan ini memang masyarakat paling bawah,” kata Indra Syafar saat ditemui TribunPadang.com di Pantai Padang, Rabu (31/12/2025) malam.

Menurutnya, pemerintah seharusnya mencari solusi yang adil bagi PKL, bukan sekadar melakukan penertiban yang berujung pada pengusiran pedagang dari lokasi berjualan.

Baca juga: Pasar Maninjau Agam Berkali-kali Diterjang Banjir Bandang, BPBD Pastikan Tak Ada Korban Jiwa

“Seharusnya dicarikan pekerjaan atau solusi, bukan malah diusir pedagang-pedagang ini,” jelasnya.

Ia juga menilai para PKL perlu diberikan pembinaan dan edukasi agar bisa tetap berjualan dengan tertib tanpa mengganggu ketertiban umum.

“Harusnya diberikan masukan. Misalnya boleh berdagang tapi harus tertib dan menjaga kebersihan. Bukan langsung diusir, karena dampaknya kami jadi tidak bisa makan,” ungkap Indra.

Lebih lanjut, Indra mengaku dirinya termasuk PKL yang kerap menjadi sasaran penertiban, sehingga menimbulkan rasa takut saat mencari nafkah.

“Saya pedagang keliling, dan teman-teman juga sering ketakutan saat berdagang karena takut dengan Satpol PP. Akibatnya kami merasa pemerintah tidak peduli dengan masyarakat kecil,” tutupnya.

Baca juga: Pesta di Tengah Duka: Warga Padang Rayakan Tahun Baru dengan Kembang Api, Larangan Diabaikan

Tahun Baru Sepi

Indra Syafar, mengungkapkan bahwa keramaian malam tahun baru Rabu (31/12/2025) belum seramai peringatan Tahun Baru 2025 lalu.

“Kalau dibandingkan tahun lalu, ini jauh bedanya. Sekarang memang terasa lebih sepi,” ujar Indra saat ditemui TribunPadang.com di kawasan Pantai Padang.

Ia menilai, minimnya keramaian dipengaruhi oleh tidak adanya perayaan Tahun Baru yang digelar Pemerintah Kota Padang maupun Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

“Karena kita masih dalam suasana kemalangan akibat banjir bandang kemarin. Kalau tidak berduka, mungkin sekarang sudah ramai,” katanya.

Baca juga: Kapan Jalur Pendakian Gunung Marapi Dibuka? BKSDA Sumbar Beri Penjelasan Soal Batas Waktunya