Komisi II DPRD Padang Soroti Rendahnya Pajak Air Tanah, Nilai Bapenda Belum Maksimal Garap PAD

Dari laporan Bapenda, sektor perhotelan menjadi penyumbang terbesar pajak air tanah.

Salah satu hotel tercatat membayar Rp53,6 juta, sementara salah satu hotel lainnya Rp31,8 juta hingga Agustus 2025.

Namun, Rachmad menyoroti perbedaan mencolok antara kedua hotel tersebut.

Meski sama-sama ramai dikunjungi, hotel yang pertama masih membayar tagihan PDAM sekitar Rp47 juta per bulan, sedangkan hotel lainnya tidak berlangganan PDAM.

“Kami ingin memastikan apakah ini logis. Karena dua hotel ini sama-sama memiliki aktivitas tinggi. Apakah cukup hanya dengan air tanah saja bagi hotel tersebut? Nanti akan kami kroscek kembali,” katanya.

Baca juga: Wagub Sumbar Vasko Ruseimy Tekankan Inovasi OPD untuk Tingkatkan PAD Daerah

Rachmad menegaskan, Komisi II DPRD Padang akan terus mendorong Pemko memperkuat pengawasan terhadap penggunaan air tanah dan memastikan semua pengguna berizin membayar pajak sesuai ketentuan.

“Pajak air tanah bukan hanya kewajiban administrasi, tapi juga bentuk tanggung jawab sosial dalam menjaga sumber daya alam,” ujarnya.

Ia meminta Bapenda lebih transparan dan profesional dalam mengelola PAD dari sektor air tanah.

“Kami tidak ingin ada permainan dalam penerimaan PAD air tanah. Rendahnya penerimaan saat ini harus jadi peringatan bagi Pemko agar lebih tegas dan serius. Komisi II DPRD Padang akan terus mengawasinya,” tegasnya.(*)