Apa Saja yang Disuarakan Mahasiswa Sumbar saat Demo Kamis Sore di Gedung DPRD?

TRIBUNPADANG.COM, PADANG - Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Sumatera Barat (Sumbar) kembali turun ke jalan dan melakukan aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Sumbar, Kamis (23/10/2025).

Dalam aksi tersebut, para mahasiswa menuntut agar pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja satu tahun masa kepemimpinan mereka yang dinilai jauh dari harapan rakyat.

Pantauan TribunPadang.com di lokasi, aksi dimulai sekitar pukul 15.50 WIB. 

Massa yang mengenakan almamater dari berbagai kampus seperti UIN Imam Bonjol Padang, Universitas Perintis Indonesia, Universitas Dharma Andalas, dan beberapa universitas lainnya itu memulai long march dari kawasan Ulak Karang menuju Gedung DPRD Sumbar sambil membawa poster dan spanduk bertuliskan berbagai kritik tajam terhadap pemerintahan.

Baca juga: Mahasiswa Demo di Sumbar Kritik Program Makan Bergizi Gratis, Nilai Kebijakan Tak Tepat Sasaran

Setibanya di depan Kantor DPRD Sumbar, massa aksi langsung membentangkan sejumlah spanduk dengan tulisan-tulisan bernada protes seperti “Bangun Ulang Indonesia”, “Negara Borjuis Kapitalis Penghisap Darah Rakyat”, “Suarakan Kebenaran”, “Cukong Oligarki”, hingga “Evaluasi Total Pemerintahan Prabowo-Gibran”.

Mereka juga bergantian menyampaikan orasi dengan suara lantang yang disambut teriakan semangat dari peserta aksi lainnya.

Koordinator Lapangan (Korlap) aksi, Hidayatul Fikri, menjelaskan bahwa aksi tersebut merupakan bentuk evaluasi kritis mahasiswa terhadap berbagai kebijakan pemerintah yang dinilai semakin menjauh dari cita-cita reformasi.

Menurutnya, satu tahun pemerintahan Prabowo-Gibran lebih banyak diwarnai oleh kebijakan yang mempersempit ruang demokrasi dan memperlebar ketimpangan sosial.

“Revisi UU TNI, lemahnya penegakan hukum antikorupsi, serta masih maraknya praktik kriminalisasi terhadap aktivis dan jurnalis menjadi bukti bahwa pemerintahan hari ini kehilangan arah reformasi. Kritik dibungkam, sementara kepentingan oligarki justru semakin dilindungi,” ujar Hidayatul Fikri.

Baca juga: BREAKING NEWS Mahasiswa Demo DPRD Sumbar, Desak Dewan Sampaikan Evaluasi Kinerja Prabowo-Gibran

Lebih lanjut, Hidayatul juga menyoroti gagalnya sejumlah program unggulan pemerintah yang dinilai hanya gencar di narasi, namun minim realisasi di lapangan.

“Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dijanjikan sebagai solusi gizi nasional malah diwarnai kasus keracunan massal. Begitu juga dengan pelayanan BPJS yang masih carut marut, antrean panjang, birokrasi berbelit, dan kesenjangan layanan di berbagai daerah,” jelasnya.

Dalam aksi tersebut, Aliansi BEM Sumbar menyampaikan 13 tuntutan utama kepada pemerintah. 

Di antaranya, mendesak penyelesaian Tuntutan 17+8 sebagai bentuk komitmen nyata terhadap aspirasi rakyat, menuntut transparansi dan efisiensi Kabinet Merah Putih, serta menghentikan praktik politik pencitraan dan penyalahgunaan kekuasaan.

Selain itu, mahasiswa juga menuntut evaluasi menyeluruh terhadap program Makan Bergizi Gratis, menghentikan kriminalisasi terhadap rakyat dan aktivis, serta meningkatkan anggaran pendidikan minimal 20 persen dari APBN.

Mereka juga meminta pemerintah mencopot menteri-menteri bermasalah di sektor lingkungan, energi, kehutanan, dan HAM, serta menegakkan hukum secara adil terhadap korporasi yang merusak lingkungan.