Wali Kota Padang Pastikan Pengawasan Ketat Dapur MBG, Satker dan Dinkes Rutin Turun ke Lapangan

TRIBUNPADANG.COM, PADANG — Wali Kota Padang Fadly Amran menegaskan komitmennya dalam memastikan keamanan dan kualitas dapur penyedia makanan bergizi (MBG) dan Sekolah Pemberi Pangan Gizi (SPPG) di Kota Padang.

Ia menyebutkan, hingga saat ini terdapat sekitar 48 dapur SPPG yang akan berdiri dan beberapa sudah aktif menyajikan makanan untuk masyarakat.

Menurut Fadly, pemerintah tidak hanya berfokus pada peningkatan jumlah dapur, tetapi juga menekankan pentingnya pengawasan rutin terhadap standar kebersihan, keamanan, dan gizi makanan yang diolah.

Ia menyampaikan bahwa Pemerintah Kota Padang melalui Satuan Kerja (Satker) yang diketuai Kepala Dinas Pangan, bersama Dinas Kesehatan, BPOM, dan instansi terkait, secara berkala turun langsung ke lapangan untuk melakukan pengecekan.

“Saya menyampaikan tentu tidak hanya kita sandarkan kepada ahli gizi di dapur-dapur, tetapi Satker bersama dengan Dinas Kesehatan, BPOM, dan institusi terkait ini harus berkala turun ke lapangan. Mereka mengecek kualitas dan profesionalitas manajemen dapur. Dan ini sudah dilakukan,” ujar Fadly Amran, Minggu (5/10/2025).

Baca juga: Dinkes Agam Harap Dapur Program MBG Kembali Beroperasi Menyusul Hasil BPOM Padang Diketahui

Ia juga meminta agar Satker melakukan pengambilan sampel acak (random sampling) setiap hari untuk memastikan kualitas bahan makanan dan proses pengolahan berjalan sesuai standar.

Fadly menegaskan, langkah ini penting agar pemerintah kota tidak hanya menyerahkan sepenuhnya pengawasan kepada pihak pengelola dapur, tetapi juga aktif dalam fungsi evaluasi dan surveilans.

“Kita harus serius dan betul-betul fokus, bagaimana pemerintah kota juga menjalankan fungsi evaluasi dan pengawasan. Jangan hanya disandarkan kepada dapur semata,” tegasnya.

Menanggapi instruksi Presiden RI yang meminta setiap dapur MBG menggunakan rapid test makanan, Fadly mengaku telah mengarahkan Satker untuk memperluas cakupan pengawasan, tidak hanya pada uji cepat, tetapi juga mencakup fasilitas penyimpanan, sistem pendingin, serta kebersihan ruang pengolahan dan peralatan dapur.

Baca juga: Dinkes Agam Terus Pantau Kondisi Warga dan Sekolah Penerima MBG Usai Keracunan Massal di Manggopoh

“Saya sudah meminta kepada Satker bukan hanya rapid test ya, tetapi juga bagaimana kualitas pendingin, ruang penyimpanan, serta kebersihan dapur dan ruang pembersihan," katanya.

"Ini harus dicek betul-betul agar tidak terjadi kesalahan manajerial yang bisa menyebabkan makanan tidak teruji dengan baik,” sambungnya.

Fadly menambahkan, di Kota Padang saat ini terdapat 16 dapur MBG aktif yang menjadi prioritas utama dalam program pengawasan.

Meskipun kondisi saat ini dinilai cukup baik, ia tetap meminta seluruh jajaran untuk “prepare for the worst” atau bersiap menghadapi kemungkinan terburuk agar tidak terjadi kasus yang merugikan masyarakat.

“So far so good ya, tetapi kita tidak boleh merasa aman. Kita tetap akan memerintahkan Satker untuk memeriksa dapur-dapur secara berkala. Ini jaminan untuk kita bersama agar program ini berjalan baik,” katanya.

Baca juga: Status KLB Belum Dicabut, Dinkes Agam Tetap Buka Posko Pascakeracunan MBG, 1 Korban Dirawat Membaik

Lebih lanjut, Fadly Amran memastikan bahwa hingga kini belum ada laporan kasus keracunan makanan di Kota Padang yang disebabkan oleh dapur MBG atau SPPG.