Massa Aksi di DPRD Sumbar Bubarkan Diri Setelah Tuntut dan Desak Prabowo Reformasi Polri

TRIBUNPADANG.COM, PADANG - Aksi damai yang dilakukan oleh ratusan masyarakat di kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Barat selesai dilaksanakan dengan damai, Senin (1/9/2025).

Kantor DPRD Sumbar beralamat di Jalan S Parman, Kelurahan Ulak Karang Utara, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat.

Massa membubarkan diri setelah sekira pukul 17.00 WIB ditemui oleh sejumlah anggota DPRD Sumbar.

Anggota DPRD Sumbar tersebut tampak diwakili langsung oleh Ketua DPRD Sumbar Muhidi dan Wakil Ketua serta seluruh ketua fraksi.

Baca juga: Masyarakat Kapalo Hilalang Padang Pariaman Tegaskan Penolakan Yonkes Bukan Bentuk Anti TNI

Selain itu, tampak juga Wakil Gubernur Sumatera Barat Vasko Ruseymi juga turut hadir sesaat setelah anggota DPRD Sumbar keluar.

Saat ditemui, salah seorang perwakilan massa aksi langsung menyampaikan sejumlah aspirasi dan tuntutan.

"Pertama, menuntut DPR RI menyampaikan permintaan maaf kepada publik secara terbuka dalam kurun waktu 1x24 jam," kata Taufiq yang mewakili massa aksi.

Kedua, menuntut anggota DPRD Sumatera Barat berbenah diri dan bersikap lantang menyuarakan aspirasi rakyat Sumbar.

Baca juga: Ketua DPRD Sumbar Muhidi Temui Massa Aksi di Padang, Demo Juga Diikuti Emak-Emak

Ketiga, mengajak seluruh pihak menjaga stabilitas dan kondusifitas kehidupan berbangsa dan bernegara.

Keempat, menolak penuh usulan DPR RI terkait pengesahan undang-undang perampasan aset dalam rentang waktu 1x30 hari.

Kelima, menuntut dan mendesak Presiden RI segera mereformasi institusi Polri secara menyeluruh.

Keenam, tegakan aturan untuk penertiban bangunan liar dan transparansi hukum atas tewasnya Affan.

Setelah itu, Muhidi, langsung menyampaikan bahwa seluruh anggota DPRD Sumbar, sepakat dan menandatangani seluruh tuntutan masyarakat.

"Dengan mengucapkan Bismillahhirrahmanirahim, setelah mendengar tuntutan tadi, saya sebagai ketua dan mewakili seluruh anggota siap menandatangani dan mengantarkannya serta mengawal tuntutan kawan-kawan hingga tingkat pusat," tegasnya.

Setelah itu, ratusan massa aksi pun membubarkan diri dengan tertib dan damai kembali ke tempat masing-masing.

Emak-Emak Ikut Demo di Padang

Emak-emak yang mengikuti aksi demo di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Barat berharap Presiden Prabowo Subianto mencopot Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Listyo Sigit Prabowo serta Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Senin (1/9/2025).

Kantor DPRD Sumbar berlokasi di Jalan S Parman, Kelurahan Ulak Karang Utara, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat.

Ribuan orang yang mengikuti aksi demo tersebut terdiri dari sejumlah organisasi kemasyarakatan (OKP), pengemudi ojek online (Ojol), dan masyarakat.

Baca juga: Rekayasa Lalin saat Demo Kantor DPRD Sumbar, Polisi: Berlangsung Sampai Penyampaian Aspirasi Selesai

Salah seorang peserta aksi dari kalangan emak-emak, Weni, mendesak Presiden Prabowo Subianto agar mencopot Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo serta Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

“Kami meminta Presiden untuk mencopot Kapolri dan Menteri Keuangan. Karena demo akibat ulahnya,” ujarnya.

Selain itu, Weni juga menyinggung kinerja sejumlah anggota DPR RI yang dinilainya tidak berpihak kepada rakyat.

“Kita meminta DPR itu tahu diri. Saat mau pencoblosan, mereka mengemis suara ke masyarakat. Tapi setelah itu, mereka lupa dengan rakyat. Malah berjoget di atas penderitaan masyarakat,” tegasnya.

Baca juga: Bank Nagari Raih The Excellent Performance Bank pada Ajang Infobank Banking Appreciation 2025

Weni yang merupakan warga Kota Padang mengaku sudah datang sejak pukul 14.00 WIB ke Gedung DPRD Sumbar.

Ia bersama dengan peserta aksi lainnya menyampaikan unek-unek. Kehadirannya murni untuk ikut menyuarakan aspirasi rakyat.

“Saya sengaja datang ke sini untuk ikut demo ini. Saya asli dari Kota Padang,” kata Weni kepada TribunPadang.com di lokasi.

Peserta aksi lainnya, Nur, menyampaikan harapannya agar pemerintah menurunkan harga bahan pokok dan membuka lapangan pekerjaan.

“Kami datang ke sini meminta pemerintah menurunkan harga bahan pokok. Selain itu, kami juga minta dibukakan lapangan kerja untuk masyarakat banyak,” ucap Nur.

Pantauan TribunPadang.com, massa mulai berdatangan sejak pukul 14.30 WIB ke gedung DPRD Sumbar yang berlokasi di Jl. S. Parman No.221, Ulak Karang Utara, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang. Mereka datang secara berombongan sambil membawa spanduk, poster, dan bendera organisasi.

Para mahasiswa terlihat mengenakan almamater kampus masing-masing sebagai identitas dalam aksi.

Sebelumnya, Presiden Mahasiswa Universitas Andalas (Unand), Dedi Irwansyah, menyebut massa dari Unand bergerak menuju DPRD Sumbar sekitar pukul 13.30 hingga 14.00 WIB.

Baca juga: Dialog dengan Bupati Buntu, Masyarakat Kapalo Hilalang Akan Kembali Gelar Aksi Tolak Yonkes

“Kami dari Unand start jam 1 siang, kemungkinan setengah 2 atau jam 2 sudah bergerak ke DPRD,” kata Dedi kepada TribunPadang.com, Senin (1/9/2025).

Menurutnya, aksi ini tidak hanya digerakkan oleh BEM Sumbar, tetapi berada di bawah koordinasi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI). Sejumlah kampus di Sumbar juga ikut turun bersama elemen masyarakat lainnya.

“Kita turun hari ini dengan tajuk Masyarakat Sumbar Melawan. Bukan hanya mahasiswa, ada OKP, bahkan kemungkinan ada buruh yang akan bergabung. Kalau dihitung, mungkin lebih dari 5 kelompok,” jelasnya.

Dedi menyebut hasil konsolidasi mahasiswa sehari sebelumnya memperkirakan sekitar seribu mahasiswa bakal ikut serta. Jumlah itu belum termasuk elemen OKP dan buruh.

Adapun tuntutan aksi kali ini terdiri dari isu nasional hingga daerah.

Baca juga: Belasan Emak-emak Ikut Demo di DPRD Sumbar, Tuntut Turunkan Harga Sembako dan Lapangan Kerja

“Di pusat, kami menuntut penghapusan atau penurunan tunjangan gaji DPR RI, evaluasi besar-besaran legislatif, revisi RKUHAP, pengesahan RUU Perampasan Aset, serta revisi RUU TNI yang sudah disepakati,” ungkap Dedi.

Sementara untuk konteks Sumatera Barat, mahasiswa menuntut transparansi kinerja DPRD Sumbar dalam pembuatan kebijakan serta mendesak percepatan pengesahan perda terkait LGBT.

Meski jumlah massa cukup besar, Dedi menegaskan aksi tetap akan berjalan damai.

“Kita tegaskan, aksi ini adalah aksi damai. Tidak ada anarkis. Substansinya jelas, tuntutan akan disampaikan langsung kepada Ketua DPRD Sumbar,” pungkasnya. (TribunPadang.com/Fajar Alfardho Herman/Muhammad Afdal Afrianto)