Sekolah yang Tidak Menerima Pendaftaran

Presiden masuk ke aula, duduk bersama orang tua calon siswa tahun ajaran baru, mendengar cerita Bagus dan Ketut Arlan, lalu makan siang bersama siswa menggunakan ompreng MBG.

Di sela kunjungan itu, ada data yang membuat Prabowo bertanya langsung kepada kepala sekolah. Mensos melaporkan bahwa untuk tahun ajaran 2026/2027, kuota Sekolah Rakyat di seluruh Bali hanya tersedia untuk 270 siswa, 90 per jenjang di gedung permanen yang sedang dibangun di Karangasem. Sementara jumlah calon peserta didik yang sudah terjangkau se-Bali telah mencapai 406 anak.

Selisih 136 kursi. Artinya ada lebih dari sepertiga calon siswa yang sudah diidentifikasi, sudah diverifikasi kelayakannya, namun belum bisa tertampung.

"Ini 270 di tempat ini?" tanya Prabowo. Kepala sekolah meluruskan, angka itu untuk seluruh Bali, bukan hanya Tabanan.

Prabowo langsung menginstruksikan Mensos Saifullah Yusuf dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya untuk menggenjot pembangunan. Konstruksi fisik Sekolah Rakyat Tahap II di 93 lokasi nasional per 4 Juni sudah mencapai progres rata-rata 71,13 persen, dengan 69 di antaranya ditargetkan rampung Juli 2026. Tapi di Bali, dan kemungkinan di banyak daerah lain, antrean sudah lebih panjang dari kursi yang tersedia.

Sekolah Rakyat dimulai dari kenyataan bahwa banyak anak Indonesia tidak pernah mendaftar ke sekolah mana pun bukan karena mereka tidak mau, melainkan karena tidak ada keberanian pada keluarga paling rentan itu untuk sekadar mendaftarkan anaknya sekolah. Sekolah seperti impian bagi mereka di saat pada keluarga lain di Indonesia itu adalah standar paling minimal.

Negara kini mencoba mengubah itu. Pertanyaannya tinggal seberapa cepat dan jauh jangkauan negara kepada mereka yang sekadar bermimpi untuk bersekolah. (ANTARA)

Oleh: Aditya Ramadhan