Pemerintah Gelontorkan Paket Stimulus Ekonomi 2025: Perlindungan untuk Ojol dan Pekerja Lepas

TRIBUNPADANG.COM, JAKARTA - Pemerintah  baru saja menggelontorkan paket stimulus ekonomi 2025 yang  terdiri atas 8 program akselerasi, 4 program lanjutan, dan  5 program penyerapan tenaga kerja.  

Kelompok  pekerja lepas  tanpa  kontrak, seperti pengemudi ojek online atau ojol, menjadi salah satu yang diuntungkan.

"Insentif  dari  stimulus  ekonomi  ini  juga  melindungi pekerja informal. Mereka  mendapat perhatian   khusus   dari   pemerintah," kata Tenaga Ahli Utama Kantor   Komunikasi Kepresidenan (PCO), Fithra Faisal, Rabu (17/9/2025)..

Salah satu program akselerasi dalam paket stimulus ekonomi 2025 adalah bantuan iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) bagi pekerja transportasi online/ojol, ojek pangkalan, sopir, kurir dan  pekerja  logistik  selama enam bulan.  Diskon iuran ini mencapai 50 persen dengan target penerima hingga 731.361 orang.

Selain  itu,  pemerintah  juga   memberikan  program perbaikan  kualitas  permukiman  bagi pekerja lepas (gig worker). Beberapa  daerah  akan  menjadi proyek  percontohan, termasuk DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, Bali, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, dan Batam.

"Untuk gig economy yang  mayoritas berada di sektor informal, mereka diprioritaskan untuk mendapatkan perumahan yang layak," tegas Fithra.

Menurutnya,  insentif  stimulus  ekonomi  merupakan  paket  komplet  yang   tidak  hanya mencakup  kesejahteraan  masyarakat  menengah  ke   bawah

Baca juga: PCO: Tujuan Utama dari Program MBG untuk Tingkatkan Kapasitas SDM

Akan tetapi,  juga menyediakan lapangan  kerja  bagi  angkatan  kerja  baru   melalui  program magang,  serta penyerapan tenaga kerja  lewat program unggulan seperti Koperasi Desa/Kelurahan Merah  Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih. 

"Jadi ini full  coverage. Dari sisi kesejahteraan masyarakat tersedia, dari sisi demand juga konkret dengan adanya subsidi pangan dan  subsidi pajak  yang  ditanggung pemerintah. Semua aspek diperhatikan sebagai jawaban atas concern  masyarakat yang  sempat mengemuka dalam beberapa pekan terakhir," jelas Fithra.

Paket stimulus ekonomi ini, lanjut Fithra, menjadi saluran kebijakan setelah pemerintah, melalui  Kementerian  Keuangan,  memindahkan  dana  sebesar  Rp200 triliun  dari  Bank Indonesia (BI) ke enam bank nasional.

“Jadi  memperbaiki  likiditas  sekaligus  menciptakan  channeling  ke  sektor riil. Karena  kan percuma kalau   kita  membanjiri likiditas tapi sektor riilnya itu belum bergeliat. Makanya pemerintah melakukan akselerasi ini untuk melakukan penciptaan ruang-ruang ekonomi,” tutupnya. (rel/pco)