Bupati Annisa Suci Ramadhani Hadiri Rakornas di SICC, Siap Kawal Program Prioritas Presiden Prabowo

Ringkasan Berita:

• Bupati Dharmasraya Annisa Suci Ramadhani, bersama jajaran lengkap Forkopimda hadir langsung dalam gelaran akbar Rakornas Penyelenggaraan Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026.
• Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, saat membuka acara, memberikan penekanan kuat pada aspek sinkronisasi.
• Presiden menyerukan sebuah gerakan persatuan lintas sektoral. Mulai dari politisi, akademisi, hingga unsur TNI dan Polri diminta untuk bahu-membahu.

TRIBUNPADANG.COM, DHARMASRAYA - Bupati Dharmasraya, Annisa Suci Ramadhani, tampak hadir langsung dalam gelaran akbar Rakornas Penyelenggaraan Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 yang berlangsung di SICC Sentul, Senin (2/2/2026).

Tak sendirian, Bupati perempuan pertama di Sumatera Barat ini memboyong jajaran lengkap Forkopimda untuk mendengarkan langsung arahan tegas Presiden Prabowo Subianto.

Dalam forum tersebut, Presiden Prabowo sempat memberikan pesan menohok mengenai tugas elite bangsa dalam menjaga kekayaan sumber daya alam agar tidak bocor dan benar-benar dinikmati oleh rakyat kecil.

Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Penyelenggaraan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2026 ini bukan sekadar agenda rutin tahunan.

Baca juga: Bupati Annisa Kucurkan Rp1,75 Miliar di Dharmasraya, 861 Warga Rentan Terima Bantuan ATENSI Kemensos

Dengan tema “Sinergi Pusat dan Daerah Dalam Implementasi Program Prioritas Presiden Menuju Indonesia Emas 2045”, pertemuan ini menjadi ajang konsolidasi vital bagi keberlanjutan pembangunan nasional.

Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, saat membuka acara, memberikan penekanan kuat pada aspek sinkronisasi.

Bagi Presiden, Indonesia tidak bisa berlari kencang menuju tahun 2045 jika gerak langkah antara Jakarta dan daerah-daerah di pelosok Nusantara masih kerap bersilangan jalan.

Dalam pidatonya yang lugas, Presiden mengingatkan bahwa keberhasilan program prioritas nasional amat bergantung pada bagaimana kebijakan tersebut diterjemahkan di lapangan.

Baca juga: ASN Dharmasraya Diminta Adaptif usai Pindah Kantor, Wabup Tekankan Disiplin Kerja

Keselarasan eksekusi di tingkat daerah menjadi variabel penentu apakah sebuah program hanya akan berakhir sebagai angka di atas kertas atau menjadi manfaat nyata yang dirasakan masyarakat.

Namun, Presiden Prabowo juga menyelipkan otokritik yang tajam bagi para penyelenggara negara. Ia menyoroti fenomena pengelolaan kekayaan nasional yang menurutnya belum optimal.

Ia menilai, masih ada celah besar dalam penjagaan sumber daya dalam negeri yang kerap memicu kebocoran ekonomi.

“Kita harus akui bahwa elite Indonesia masih kurang dalam tugasnya menjaga dan mengelola kekayaan bangsa,” ujar Presiden.

Pernyataan ini menjadi pengingat bagi seluruh kepala daerah yang hadir bahwa jabatan yang diemban membawa tanggung jawab moral untuk menjaga kedaulatan sumber daya alam demi kesejahteraan publik.

Baca juga: Bupati Annisa Luncurkan Program OVOP, Dorong Ekonomi Nagari Jadi Penopang Dharmasraya

Presiden menyerukan sebuah gerakan persatuan lintas sektoral. Mulai dari politisi, akademisi, hingga unsur TNI dan Polri diminta untuk bahu-membahu.

Ia menegaskan bahwa pemberian izin pemanfaatan sumber daya alam tidak boleh lagi dilakukan secara serampangan, melainkan harus melalui perhitungan matang yang berorientasi pada kepentingan rakyat luas.