TRIBUNPADANG.COM - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat ada sekitar 700 ribu kubik material vulkanik pasca erupsi Gunung Marapi di Sumatera Barat (Sumbar).

Oleh karena itu Sumbar butuh sistem peringatan dini atau early warning system (EWS) untuk mengantisipasi dampak banjir bandang yang ditimbulkan.

Hal itu disampaikan Direktur Pemetaan dan Evaluasi Risiko Bencana BNPB Udrekh saat rapat persiapan pemasangan sistem peringatan dini pada Minggu (9/6/2024).

Udrekh mengatakan, pemasangan instrumen peringatan dini sangat penting untuk mengantisipasi potensi yang masih akan terjadi di wilayah terdampak saat ini.

"Masih ada sekitar 700 ribu m3 material vulkanik pasca erupsi Gunung Marapi," katanya dilansir laman resmi, senin (10/6/2024).

Baca juga: Status Tanggap Darurat Banjir Bandang Selesai, Pemkab Tanah Datar Tetapkan Transisi Darurat 1 Tahun

Sistem peringatan dini ini akan mengintegrasikan informasi cuaca, informasi aktivitas gunung api, informasi getaran dan sensor cuaca.

Berbagai informasi tersebut akan memberikan rekomendasi kepada pemangku kepentingan untuk kesiapsiagaan maupun langkah mitigasi terhadap potensi dampak bencana. 

Udrekh bersama tim dan dukungan BPBD Provinsi Sumbar akan melakukan survei sebagai langkah awal kegiatan pemasangan alat peringatan dini.

Pihaknya telah mendapatkan data dan informasi spasial kondisi pascabencana lahar dingin. Ia menambahkan, ini akan membantu tim untuk menentukan titik perangkat sebagai bagian dari sistem peringatan dini. 

Selanjutnya, Udrekh menekankan juga pada aspek masyarakat setempat. Sistem peringatan dini tidak sebatas pada perangkat atau fasilitas teknologi yang digunakan, tetapi juga sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat penerima manfaat.

Baca juga: Sempat Macet Akibat Truk Rebah di Tengah Jalan, Jalur Padang-Solok Sudah Bisa Dilewati Kembali

Hal tersebut bertujuan agar warga paham dan melakukan aksi dini apabila mendengar bunyi sirine peringatan dini.

"Di samping itu, sosialisasi juga membuat mereka turut merawatnya sehingga keberlanjutan fungsi perangkat dapat terjaga," ujarnya.

Pertemuan persiapan dihadiri Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Sumbar dan jajaran, serta perwakilan personel dari direktorat di lingkugan BNPB dan Tatonas.

Sedangkan pada rencana survei,  Udrekh menyampaikan langkah-langkah yang akan dilakukan, di antaranya waktu pelaksanaan kegiatan masih pada rentang transisi darurat, penentuan titik sensor dan sirine, serta koordinasi dengan para pemangku kepentingan. 

Sementara itu, Deputi Bidang Sistem dan Strategi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Raditya Jati menyampaikan bahwa peringatan dini ini bentuk komitmen pusat terhadap tiga kabupaten yang dilanda banjir lahar dingin pada 11 Mei 2024 lalu.