Berita Populer Padang

Populer Padang: Unjuk Rasa Penolakan UU Cipta Kerja dan PKS Siap Bertarung di Pemilu 2024

Penulis: Muhammad Fuadi Zikri
Editor: Fuadi Zikri
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Mahasiswa dari Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Seluruh Indonesia (SI) Kerakyatan Sumbar melakukan aksi demonstrasi menolak Undang-undang Cipta Kerja di Kantor DPRD Sumbar pada Kamis (6/4/2023).

TRIBUNPADANG.COM, PADANG - Berikut ini adalah sejumlah berita Padang yang populer di TribunPadang.com selama tayang dalam 24 jam terakhir.

Ada berita tentang unjuk rasa penolakan UU Cipta Kerja dan PKS Padang siap bertarung di Pemilu 2024 usai kalah dalam pemilihan Wawako.

Simak selengkapnya berita populer Padang hari ini:

Baca juga: Gelombang Penolakan UU Cipta Kerja dari Sumbar, BEM SI Kerakyatan Demonstrasi ke DPRD Provinsi

1. Gelombang Penolakan UU Cipta Kerja dari Sumbar, BEM SI Kerakyatan Demonstrasi ke DPRD Provinsi

Gelombang penolakan Undang-undang Cipta Kerja kembali terjadi di Sumatera Barat (Sumbar).

Kali ini, seratusan mahasiswa dari Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Seluruh Indonesia (SI) Kerakyatan Sumbar melakukan aksi demonstrasi menolak UU Cipta Kerja di Kantor DPRD Sumbar pada Kamis (6/4/2023).

Pantauan TribunPadang.com, massa aksi turut membawa spanduk bernada penolakan terhadap UU Cipta Kerja.

Adapun penolakan juga dituliskan pada atribut aksi lainnya. Di antara nada penolakan itu ialah 'Gunakan akal sehat, lawan penindasan #tolakundang-undangciptakerja', 'cabut Perppu tipu-tipu', 'semoga amal ibadahnya berlipat ganda karena tolak Undang-undang Cipta Kerja', 'Tolak Perppu selamatkan buruh'.

Koordinator lapangan BEM SI Kerakyatan, Rifaldi mengatakan, pihaknya meminta DPRD Sumbar turut menolak UU Cipta Kerja.

Baca juga: Ketua DPRD Sumbar Supardi Temui Massa Aksi BEM SB, Tandatangani Pernyataan Sikap soal UU Cipta Kerja

Mahasiswa BEM Seluruh Indonesia (SI) Kerakyatan Sumbar melakukan aksi demonstrasi menolak Undang-undang Cipta Kerja di Kantor DPRD Sumbar pada Kamis (6/4/2023). (TribunPadang.com/Wahyu Bahar)

Begitu juga DPRD Sumbar diminta ikut menuntut pemerintah agar taat terhadap konstitusi yang ada.

"Hari ini kami melihat UU Cipta Kerja tersebut jauh dari kepentingan masyarakat," tuturnya. 

Lebih lanjut kata Rifaldi, massa aksi dari BEM SI Kerakyatan Sumbar agar DPRD fokus mengawal isu agraria di Sumbar.

Rifaldi menuturkan bahwa pihaknya akan kembali lagi menyuarakan aspirasi dengan massa yang lebih besar, jika dalam waktu 7x24 jam tidak bisa bertemu Ketua DPRD Sumbar.

Adapun dua orang anggota DPRD Sumbar yaitu Wakil Ketua Komisi I dari Maigus Nasir dan Ketua Fraksi Demokrat Ali Tanjung.

Baca juga: LIVE: Unjuk Rasa Penolakan UU Cipta Kerja di DPRD Sumbar, Hujan-Hujan Mahasiswa Berorasi

 

Mahasiswa dari Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Seluruh Indonesia (SI) Kerakyatan Sumbar melakukan aksi demonstrasi menolak Undang-undang Cipta Kerja di Kantor DPRD Sumbar pada Kamis (6/4/2023). (TribunPadang.com/Wahyu Bahar)

Ali Tanjung merespons tuntutan massa aksi, kata dia semua fraksi di DPRD Sumbar juga menolak UU Cipta Kerja. Namun, tetap kewenangannya di pemerintah pusat dan DPR RI.

"Kita berdoa MK tetap waras dan kembali menolak UU Cipta Kerja. Sikap kami jelas, sebagai perwakilan masyarakat sumbar, tentu aspirasi masyarakat kami perjuangkan sesuai tugas pokok dan fungsi kami," kata dia.

Sementara itu, Maigus Nasir juga menyatakan hal yang sama, bahwa DPRD Sumbar satu pandangan dengan mahasiswa aksi.

"Kita DPRD provinsi Sumbar bulat dan sama dengan mahasiswa, dengan semangat rakyat yang menuntut dan menolak Omnibus Law," imbuhnya.

Terkait berbagai isu yang disampaikan, ujarnya, DPRD sebetulnya sangat terbuka. Katanya, juga ada mekanisme lain, diskusi, FGD dan berdialog, tidak selalu dengan aksi demonstrasi.

Baca juga: BREAKING NEWS: Tolak UU Cipta Kerja, Hujan Lebat Puluhan Mahasiswa Demo di DPRD Sumbar

"InsyaAllah ke depan, kami siap menampung berdiskusi dan berdialog untuk kemaslahatan rakyat," pungkas Maigus.

2. Calonnya Kalah di Pemilihan Wawako Padang, PKS Siap Bertarung Kembali di Pemilu 2024

Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Padang Muharlion mengatakan, pihaknya legowo dengan kekalahan kadernya Hendri Susanto atas Ekos Albar pada pemilihan Pengganti Antar Waktu (PAW) Wakil Wali Kota (Wawako) Padang.

"Insya Allah, gak ada masalah. Karena pertarungan bagi kita menang kalah itu biasa," ujar Muharlion di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kota Padang, Rabu (5/4/2023).

Ucapan selamat turut dilontarkan Muharlion kepada Ekos Albar yang terpilih menjadi PAW Wawako Padang pendamping Hendri Septa.

"Alhamdulillah semua berjalan dengan lancar, tentu harapan kita beliau (Ekos Albar) segera dilantik sebagai wakil wali kota, kemudian bisa bekerja lebih cepat, karena waktu tersisa hanya tujuh hingga delapan bulan ke depan," katanya.

Usai kekalahan kadernya di pemilihan PAW Wawako Padang, Muharlion langsung menatap pemilu serentak 2024.

Baca juga: Menang Pemilihan Wawako Padang, Ekos Albar: Berkat Doa Ibu dan Ikuti Perintah Pimpinan Partai

Katanya, PKS Kota Padang siap bertarung kembali di Pemilihan Legislatif (Pileg) pada Februari 2024.

Begitu juga siap bertarung di Pemilihan Wali Kota Padang pada November 2024.

"Kita akan menyiapkan kader terbaik untuk menyongsong Pilkada November 2024," tambah dia.

Sementara itu, ketika ditanya apakah akan kembali berkoalisi dengan PAN, Muharlion mengaku belum bisa menjawabnya.

"Belum bisa kita katakan hari ini, karena semua partai akan melihat hasil Pileg Februari 2024 dan kita akan mengusung kader terbaik kita untuk menjadi Wali Kota Padang selanjutnya," tambah dia.

Baca juga: Terpilih Jadi Wawako Kota Padang, Ekos Albar Siap Bantu Wali Kota Hendri Septa

Diketahui sebelumnya, pemilihan PAW Wawako Padang diselenggarakan di ruang rapat paripurna DPRD Padang pada Rabu (5/4/2023).

Hasilnya, kader PAN Ekos Albar unggul telak atas kader PKS Hendri Susanto. Ekos meraup 36 suara dan Hendri hanya meraih sembilan suara.

Menariknya, total Raihan suara Hendri Susanto sama persis dengan total kursi atau anggota DPRD dari PKS.

Muharlion tak menampik bahwa sembilan suara yang diraih Hendri berasal dari kader PKS di DPRD saja, tanpa sumbangsih anggota DPRD dari partai lain.

"Ya, InsyaAllah. Dan 36 suara (Ekos Albar) itu diluar PKS semua. Jelas kan, sembilan (suara Hendri Susanto) dari kader PKS," pungkas dia. (TribunPadang.com)

Berita Terkini