Kota Padang

PKS - PAN Belumlah Sepakat Soal Kursi Wawako Padang, Asrinaldi: Ada Ketakutan antara Kedua Parpol

Penulis: Wahyu Bahar
Editor: Emil Mahmud
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Ilustrasi kursi kosong Wakil Wali Kota Padang

TRIBUNPADANG.COM, PADANG - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Amanat Nasional (PAN) hingga kini belumlah menemukan kesepakatan untuk mengisi kursi Wakil Wali Kota Padang.

Kedua partai politik (Parpol) sesuai ketentuan, berhak mengusung calon wawako masing-masing, yang kemudian diserahkan ke DPRD melalui wali kota.

Adapun PAN secara resmi telah mengumumkan calon wawako atas nama Ekos Albar, sementara PKS yang mengklaim sudah mengantongi dua nama, namun belum diumumkan secara resmi.

Ketua DPD PKS Kota Padang Muharlion mengatakan, pihaknya akan mengirim nama setelah permintaan untuk duduk bersama dipenuhi oleh PAN.

Berkenaan dengan itu, pengamat politik Universitas Andalas Asrinaldi menilai ada ketakutan antara kedua parpol tersebut.

PKS dinilai takut jika terjadi head to head masing-masing calon dengan PAN, hingga dipilih oleh DPRD.

Baca juga: Kursi Kosong Wawako Padang, Ketua DPRD: Kota Besar Ini Butuh Wakil Wali Kota

Dosen Ilmu Politik Universitas Andalas (Unand), Asrinaldi (TRIBUNPADANG.COM/RIZKA DESRI YUSFITA)

Baca juga: Ketua DPRD Syafrial Kani Kritisi Kekosongan Wawako Padang: Singgung PAD, APBD, dan Pelayanan Publik

Namun sebaliknya, PAN dinilai percaya diri mengajukan satu nama tanpa menghiraukan permintaan PKS untuk duduk bersama.

"PAN percaya diri bahwa calon dia bakal terpilih dan PKS barangkali takut dengan itu, karena PAN sudah mengajukan, makanya digantung seperti itu, itu yang saya baca," kata Asrinaldi kepada TribunPadang.com, Rabu (20/7/2022).

Ia menilai, jika seandainya pertemuan PKS dengan PAN terealisasi, maka PKS disebut akan meminta posisi wakil wali kota itu diserahkan ke PKS.

Kemudian, PKS akan meminta PAN untuk tidak mengajukan calon, dan PKS akan mengusulkan dua nama sekaligus.

"Arahnya ke sana, makanya PKS tak kunjung mengirim nama, itu gambarannya," ujar pengajar di jurusan Ilmu Politik Universitas Andalas ini.

Adapun kata dia, atas permintaan duduk bersama dari PKS terhadap PAN, semestinya ketua DPD PAN Kota Padang Hendri Septa memenuhi permintaan itu. Hal ini menurut Asrinaldi adalah ketakutan dari PAN.

"Mestinya ketua PAN Padang Hendri Septa mau (bertemu), etikanya harus begitu. Walaupun tidak ada titik temu, bertemu dulu, ini bertemu aja tak mau," imbuhnya.

"Tentang apa keputusannya nanti, setidaknya bertemu dulu, atau cari waktu yang pas," lanjut dia.

Baca juga: Ketua DPRD Syafrial Kani Kritisi Kekosongan Wawako Padang: Singgung PAD, APBD, dan Pelayanan Publik

Dijelaskannya, Ketua PAN Kota Padang Hendri Septa punya ketakutan untuk bertemu lantaran PKS diduga akan melakukan dorongan, hingga meminta PAN menyerahkan kursi wawako kepada PKS.

"Kalau ketua PAN Hendri Septa seorang politisi ulung, mestinya ia bisa mengelak dari paksaan PKS, itulah seni berpolitik. Kalau dia tidak paham seni berpolitik, ya ketakutan aja menerima permintaan PKS," ulas dia.

Ia menjelaskan, politik juga berarti the art of possible, yang artinya sesuatu yang tidak mungkin bisa menjadi mungkin.

Dalam kasus ini, misalnya terjadi pertemuan, PKS dan PAN bisa jadi menyetujui suatu hal yang tidak mungkin dan itulah seni berpolitik.

"Di sana-lah kepiawaian seorang politisi itu dilihat, sepertinya ketakutan PAN Padang itu takut terperangkap, kalau takut ya itu bukan politisi," pungkas Asrinaldi.(TribunPadang.com/Wahyu Bahar)

Berita Terkini