Baca tanpa iklan
TRIBUNPADANG.COM - Tarif PPN 11 persen mulai berlaku hari ini, Jumat (1/4/2022).
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melakukan penyesuaian tarif sesuai dengan Undang-Undang tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).
Sebelumnya, tarif PPN 10 persen, dengan adanya penyesuaian maka tarif PPN naik 1 persen.
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyatakan, kenaikan 1 persen dari PPN ini masih berada di bawah rata-rata PPN dunia.
Ia menyebut rata-rata PPN di seluruh dunia ialah 15 persen.
“Kalau rata-rata PPN di seluruh dunia itu ada di 15 persen, kalau kita lihat negara OECD dan yang lain-lain, Indonesia ada di 10 persen."
"Kita naikkan 11 (persen) dan nanti 12 (persen) pada tahun 2025,” kata Menkeu saat menjadi narasumber CNBC Indonesia Economic Outlook 2022, Selasa (22/03/2022), dikutip oleh Tribunnews dari laman Sekretaris Kabinet RI.
Baca juga: BBM Pertamax Naik Mulai Hari Ini, Harga Satu Liter Jadi Rp 12.750 di Sumatera Barat
Baca juga: Disparitas Harga BBM Solar Subsidi dan Non Subsidi Jadi Faktor Kelangkaan, Selisih Rp 8.100 Perliter
Menkeu mengatakan saat ini Indonesia setara dengan region atau negara-negara OECD atau negara-negara di dunia, namun tidak berlebih-lebihan.
“Kita jelas masih butuh pendidikan yang makin baik, kesehatan yang makin baik, kita butuh bahkan TNI kita yang makin kuat, polisi yang makin hebat supaya kepastian hukum bagus, keamanan kita bagus."
"Itu semuanya bisa dikerjakan, kita capai, dan kita bangun setahap demi setahap kalau pondasi pajak kuat,” jelasnya.
Sebagai informasi, dikutip dari laman Kemenkeu, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atau Value Added Tax (VAT) adalah pajak yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari barang atau jasa dalam peredarannya dari produsen ke konsumen.
PPN termasuk jenis pajak tidak langsung, maksudnya pajak tersebut disetor oleh pihak lain (pedagang) yang bukan penanggung pajak atau konsumen akhir tidak menyetorkan langsung pajak yang ia tanggung.
Tidak semua barang kena PPN.
Terdapat barang yang tidak dikenai PPN yakni karena bebas PPN dan barang tidak dikenakan PPN.
Berikut ini daftar barang dan jasa yang bebas PPN, dikutip dari siaran pers Kemenkeu.
Barang dan Jasa Bebas PPN
1. Barang kebutuhan pokok: beras, gabah, jagung, sagu, kedelai, garam, daging, telur, susu, buah-buahan, sayur-sayuran, dan gula konsumsi;
2. Jasa kesehatan, jasa pendidikan, jasa sosial, jasa asuransi, jasa keuangan, jasa angkutan umum, dan jasa tenaga kerja;
3. Vaksin, buku pelajaran dan kitab suci;
4. Air bersih (termasuk biaya sambung/pasang dan biaya beban tetap);
5. Listrik (kecuali untuk rumah tangga dengan daya >6600 VA);
6. Rusun sederhana, rusunami, RS, dan RSS;
7. Jasa konstruksi untuk rumah ibadah dan jasa konstruksi untuk bencana nasional;
8. Mesin, hasil kelautan perikanan, ternak, bibit/benih, pakan ternak, pakan ikan, bahan pakan, jangat dan kulit mentah, bahan baku kerajinan perak;
9. Minyak bumi, gas bumi (gas melalui pipa, LNG dan CNG) dan panas bumi;
10. Emas batangan dan emas granula;
11. Senjata/alutsista dan alat foto udara.
Barang dan Jasa Tidak Dikenakan PPN
1. Barang yang merupakan objek Pajak Daerah: makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya;
2. Jasa yang merupakan objek Pajak Daerah: jasa penyediaan tempat parkir, jasa kesenian dan hiburan, jasa perhotelan, dan jasa boga atau catering;
3. Uang, emas batangan untuk kepentingan cadangan devisa negara, dan surat berharga;
4. Jasa keagamaan dan jasa yang disediakan oleh pemerintah.
Pertimbangan Penyesuaian Tarif PPN
Penyesuaian tarif PPN ini juga dibarengi dengan berbagai pertimbangan, sebagai berikut:
1. Penurunan tarif Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi atas penghasilan sampai dengan Rp60 juta dari 15 % menjadi 5 %;
2. Pembebasan pajak untuk pelaku UMKM dengan omzet sampai dengan Rp500 juta;
3. Fasilitas PPN final dengan besaran tertentu yang lebih kecil, yaitu 1 %, 2 % atau 3 %;
4. Layanan restitusi PPN dipercepat sampai dengan Rp 5 Milyar tetap diberikan.
Di samping dukungan perpajakan, pemerintah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) juga tetap melanjutkan dan akan memperkuat dukungannya berupa perlindungan sosial untuk menjaga daya beli masyarakat dan kondisi perekonomian nasional.
Pemerintah akan terus merumuskan kebijakan yang seimbang untuk menyokong pemulihan ekonomi, membantu kelompok rentan dan tidak mampu, mendukung dunia usaha terutama kelompok kecil dan menengah, dengan tetap memperhatikan kesehatan keuangan negara untuk kehidupan bernegara yang berkelanjutan.