Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan TribunPadang.com, Rizka Desri Yusfita
TRIBUNPADANG.COM, PADANG - Gubernur Sumbar Mahyeldi menyebut ada sejumlah pihak yang menilai Pemprov Sumbar tidak peduli dengan Laboratorium FK Unand.
Ia tidak mempermasalahkan pernyataan-pernyataan seperti itu ditujukan untuk Pemprov Sumbar.
"Jika ada yang mengatakan kita tidak peduli, barangkali mungkin (bisa dilihat) bagaimana menilai, silakan saja."
Baca juga: Disebut Tak Kasih Anggaran untuk Lab FK Unand, Gubernur Sumbar: Belajar Dulu Aturan yang Mengikat
"Disebut tidak peduli, tidak perhatian, silakan saja. Kita tidak akan menyangkal, memang seperti itu keadaannya," ujar Mahyeldi, Selasa (3/8/2021).
Mahyeldi tak ingin dalam penggunaan anggaran, kepala-kepala daerah di Sumbar tersandung kasus.
Ia sudah melihat banyaknya kepala daerah dan kepala dinas yang berurusan dengan hukum ketika penggunaan dana bencana itu.
"Maka hal ini perlu dibicarakan lebih lanjut, jika ada cara-cara yang lebih baik dan cepat, kita juga tidak apa-apa. Bisa menjadi bahan diskusi," sebut Mahyeldi.
Baca juga: Belum Dapat Anggaran dari Pemprov Sumbar, Laboratorium Unand Galang Donasi untuk Periksa Swab
Laboratorium FK Unand, kata Mahyeldi, sudah mengajukan anggaran sebanyak Rp34 miliar untuk operasional pengecekan swab di labor itu.
Hanya saja permohonan anggaran baru diajukan 4 Juli 2021 sehingga perlu dibahas dan didiskusikan lebih lanjut.
"Mekanismenya seperti itu karena ini bantuan, sama dengan permintaan 2020, direalisasikan awal 2021 sehingga menjadi hutang dan itu dilunasi dan dibayar," terang Mahyeldi.
Mahyeldi juga tidak mempermasalahkan untuk operasional sementara Lab FK Unand menggalang donasi.
Baca juga: Hendri Septa Nonaktifkan Sekda Padang, Syafrial Kani: Dewan akan Bahas untuk Tentukan Sikap
"Meminta ke sana kemari, silakan saja. Karena memang orang meminta kan, kepada kita juga meminta, selama ini sudah kita berikan bantuan."
"Dari Padang bantuan mesin PCR, kemudian provinsi juga begitu. Semuanya kita bantu. Tidak ada kita tidak peduli," ujar Mahyeldi.
Menurut Mahyeldi, semua harus mengikuti mekanisme.
Maka perlu ada pertemuan-pertemuan dengan pihak terkait untuk membicarakan faktanya dan langkah yang akan dilakukan selanjutnya.
"Dalam pertemuan itu tidak ada yang tidak kita ikutkan, itu menjadi kesepakatan bersama," tegas Mahyeldi. (*)