Baca tanpa iklan
TRIBUNPADANG.COM - Panglima Komando Daerah Militer Jayakarta (Pangdam Jaya) Mayjen TNI Dudung Abdurrachman menjadi perbincangan setelah melontarkan sejumlah pernyataan kontroversial terkait Front Pembela Islam (FPI).
Pernyataannya yang keras soal FPI dan Habib Rizieq membuat nama Dudung Abdurachman diperbincangkan pun banyak menuai rasa penasaran publik.
Melalui respon tegasnya, Dudung Abdurachman melontarkan sejumlah pernyataan kontroversial yang cukup berani sempat mencuri perhatian publik.
Alhasil, Mayjen TNI Dudung Abdurachman beberapa waktu belakangan, sosok dan namanya bahkan menduduki trending topic di Twitter
Sebelumnya, Mayjen TNI Dudung Abdurachman muncul ketika beredar video viral prajurit TNI mencopot spanduk dan baliho.
Spanduk dan baliho yang dicopot oleh prajurit TNI tersebut bergambar wajah Habib Rizieq Shihab.
Ketika awak media mencoba mengonfirmasi, Mayjen TNI Dudung Abdurachman dengan tegas menjawabnya.
Ia mengaku kalau pencopotan baliho dan spanduk bergambar Habib Rizieq merupakan perintahnya.
"Ini negara negara hukum, harus taat kepada hukum. Kalau pasang baliho itu sudah jelas ada aturannya, ada bayar pajaknya, tempatnya sudah ditentukan," kata Dudung Abdurachman di Monas, Jakarta Pusat, Jumat (20/11/2020).
Tak hanya itu, sejumlah pernyataan kontroversial juga terlontar dari bibirnya.
Baca juga: Soal Pencopotan Baliho Habib Rizieq, Jubir FPI Berikan Ulasan Tentang Operasi Militer Selain Perang
Baca juga: Habib Rizieq Shihab Tiba di Indonesia, Ini Agenda Termasuk Nikahkan Putrinya Syarifah Najwa Shihab
Ini Penjelasan Jubir FPI
Menanggapi beberapa tindakan aparat menurunkan baliho Habib Rizieq Shihab hingga langkah berikutnya, pun mendapat respon dari pihak FPI.
Juru Bicara Front Pembela Islam (FPI) Munarman seperti diberitakan TribunnewsMaker, menyinggung soal tugas TNI dalam UU Nomor 34 Tahun 2004.
Menurutnya, peraturan tersebut adalah tentang operasi militer selain perang.
"Untuk operasi militer selain perang (OMSP) yang bisa memerintahkan hanya Presiden," kata Munarman dalam keterangan tertulis, Jumat (20/11/2020).