SPR Plaza Nunggak Rp 8,3 M ke Pemko Padang, Anggota DPRD Budi Syahrial: Segel Kantor Manajernya

Laporan Wartawan TribunPadang.com, Rima Kurniati

TRIBUNPADANG.COM, PADANG - Sentral Pasar Raya atau SPR Plaza disebut memiliki tunggakan senilai Rp 8,3 miliar ke Pemko Padang.

Nilai itu terdiri dari tunggakan royalti dari tahun 2015 sebanyak Rp 7,5 miliar, dan tunggakan Pajak Bumi Bangunan (PBB) sebesar Rp 860 miliar.

Anggota Komisi I DPRD Padang, Budi Syahrial geram dengan tunggakan SPR Plaza tersebut.

• Nasib Malang SPR Plaza: Sudahlah Nunggak Rp 7,5 M ke Pemko Padang, Listrik Diputus PLN Pula

Ia mendesak Pemko Padang untuk segera melakukan pembenahan.

"DPRD Padang meminta Wali Kota Padang untuk segelah membenahnya," kata Budi Syahrial, Senin (24/8/2020).

Dirinya menilai, Pemko Padang tidak adil alias berat sebelah, dibandingkan saat penarikan retribusi kepada pedagang Pasar Raya.

"Kenapa pedagang kecil, yang menjadi anggota saya di Pasar Raya Padang, ganasnya mintak ampun kalau tidak bayar retribusi," kata pria yang juga Ketua Pedagang Pasar Raya Padang ini.

• Disdag Padang Ungkap Tunggakan Royalti SPR, Desak Pembayaran Rp 7,5 M untuk Genjot PAD

Sedangkan pengusaha besar seperti SPR Plaza, royalti tidak bayar dan PBB menunggak sudah beberapa tahun, tidak seganas itu.

"Kalau tidak juga bayar, Pemko Padang segel kantor managernya, ya bukan gedungnya."

"Kantor manajemennya disegel dan suruh mereka bayar. Jangan dibiarkan begitu saja," ujar Budi Syahrial.

Menurut Budi Syahrial, Pemko Padang bisa mengambil langkah hukum untuk menagih royalti tersebut.

Jika pihak manajemen tidak juga membayar, SPR Plaza bisa diambil alih.

• Transmart Padang Batasi Pengunjung, Sinema dan Wahana Permainan Segera Dibuka

Menurutnya, pedagang sangat mengharapkan agar Pemko Padang mengambil alih SPR Plaza tersebut.

"Pedagang di sana akan sangat bersyukur jika seandainya Pemko Padang yang akan mengelola SPR," tambahnya.