Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan TribunPadang.com, Rizka Desri Yusfita
TRIBUNPADANG.COM, PADANG - Pemerintah Provinsi Sumatra Barat ( Sumbar) mengusulkan trase tol Padang - Pekanbaru yang melewati Sicincin dan Lubuk Alung digeser ke arah timur.
Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit mengatakan Pemrov Sumbar juga telah mengajukan usulan pergeseran trase tol Padang - Pekanbaru tersebut ke Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
"Perubahan trase belum keluar. Lagi kita tunggu. Tapi proses pembangunan tetap kita lakukan sekarang.
Jadi konsultasi publik kita lakukan. Perubahan trase tinggal menunggu dari kementerian PU," kata Nasrul Abit di Padang, Kamis (5/9/2019).
• Pembangunan Tol Padang - Pekanbaru Terkendala Pembebasan Lahan, Harga Ganti Rugi Dinilai Rendah
Kendati proyek pembangunan tetap jalan, Nasrul Abit menyampaikan pembangunan ruas tol Padang-Pekanbaru dari Sta 0 hingga Sta 4,2 memang masih ada persoalan lahan milik Padang Industrial Park (PIP).
Sebab, PIP tidak terima dengan harga ganti rugi lahan yang terlalu rendah.
Kemudian dari Sta 4,2 hingga Sta 30 juga ada kendala.
"Ada beberapa lokasi di Kecamatan Enam Lingkung itu belum bisa dilakukan uji publik karena masyarakat menuntut janji Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman berupa pembangunan jalan.
• SK Penetapan Trase Jalan Tol Padang-Pekanbaru Belum Kunjung Keluar, Pemprov Masih Tunggu Jakarta
Seharusnya sesuai dengan janji itu dilakukan pengerasan dan perubahan anggaran, tetapi ternyata belum.
Tapi tadi kita cari solusi bahwa kalau memang jalan itu yang akan mengganggu, tahun depan kita bantu dari dana BKK Provinsi.
Sehingga apa yang diharapkan masyarakat tahun depan jalan itu bisa diaspal. Saya rasa itu tidak ada yang menjadi pertanyaan lagi," tambah Nasrul Abit.
Nasrul Abit juga mengatakan pihaknya juga sudah meminta Asisten III berbicara dengan pihak terkait untuk dibantu melalui BKK.
"Dari asisten II mereka juga bantu dari APBD provinsi dan mereka mencatat itu tadi untuk dianggarkan tahun depan.
• Trase Jalan Tol Padang-Pekanbaru Berubah, Bupati Padangpariaman: Tak Ganggu Lingkar Duku Sicincin
Pemprov akan bantu pihak Padang Pariaman untuk pembuatan jalan tersebut supaya proses pembangunan tol tetap jalan," ujar Nasrul Abit.
Terkait persoalan lahan milik Padang Industrial Park (PIP), Nasrul Abit mengatakan itu adalah hal yang wajar.
Sebab, PIP mengacu kepada harga yang ditetapkan sesuai dokumen-dokumen atau informasi yang didapat secara resmi dari pemerintah.
Kemudian, juga pada prinsipnya PIP mendukung pengerjaan proyek tol Padang-Pekanbaru, meskipun mereka tetap meminta harga ganti rugi lahan sesuai NJOP.
• Sebut Masalah Trase Jalan Tol Padang-Pekanbaru Clear, Ali Mukhni: Usahakan Surat dari Pemilik Lahan
"PIP tetap mendukung proyek tol Padang-Pekanbaru dijalankan.
Nah, Pemprov juga akan memberi peluang kepada PIP dan masyarakat, silakan nanti ajukan seperti apa bagusnya karena PIP ini keberatan terhadap harga yang ditetapkan sekarang," ujar Nasrul Abit.
Nasrul Abit menyebut, masalah berawal dari harga yang dikeluarkan tim appraisal.
Lahan masyarakat dihargai Rp27 ribu/meter sementara harga tanah PIP Rp50 ribu/meter.
"Harga tanah masyarakat lebih rendah dari harga tanah PIP. Saya sangat tidak setuju dengan hal ini.
• Perkembangan Terbaru Pembangunan Tol Padang – Pekanbaru, Wagub Sumbar: Sudah Dibikin Trase Baru
Kita ingin sama-sama membantu masyarakat, bukan merugikan masyarakat," ucap Nasrul Abit.
Menurut Nasrul Abit, tim appraisal tidak mengakomodir semua informasi tentang lokasi tanah tersebut artinya penetapan pemerintah tidak sepenuhnya dijadikan sebagai dasar.
Padahal, kata dia, masyarakat tiap tahun bayar PBB tapi ternyata tidak dijadikan sebagai acuan atau dasar.
"Inilah yang tempo hari yang cukup lama kita bicarakan dengan tim appraisal, namun mereka tetap bertahan.
Lalu, sekarang PIP mau mencoba menyiapkan segala sesuatu agar dapat dilakukan perbaikan dari segi harga," ujar Nasrul Abit.
Nasrul Abit berharap persoalan tol Padang-Pekanbaru segera selesai tanpa kendala.(*)