BERITA POPULER SUMBAR: Keunikan Pawai Alegoris, Wako Pariaman Pastikan PBB Tak Naik & Kasus Curanmor

Mereka mengenakan setelan jas dan peci hitam, persis seperti Soekarno dan Hatta.

Pasangan itu menaiki sebuah becak motor dengan hiasan daun kering di sekelilingnya.

Becak itu diberi nomor 23 di bagian depannya dan di sampingnya bertuliskan "Dirgahayu 80 tahun" yang ditulis di atas kain putih.

Peserta pawai yang menyerupai Soekarno-Hatta itu juga menyapa para penonton, serta melambaikan tangan bak pemimpin.

Menanggapi itu, masyarakat yang ikut menyaksikan, Dina mengatakan bahwa kostum tersebut sangat kreatif dan menarik.

"Penampilan peserta pawainya menarik, beragam budaya dan tradusi ditampilkan, salah satunya sosok Soekarno-Hatta," ungkap Dina saat memberikan keterangan.

Dina juga menjelaskan pelajar yang berpenampilan layaknya Soekarno-Hatta tersebut, diarak menggunakan becak motor.

"Ini mengingatkan kita akan perjuangan para pahlawan zaman dahulu saat merebut kemerdekaan," bebernya.

Baca juga: Polisi Tangkap Petani Muda Diduga Pelaku Curanmor di Sutera Pesisir Selatan Sumbar

3. Kado Kemerdekaan, Wako Pariaman Pastikan PBB Tidak Naik di Tengah Tren Kenaikan di Sejumlah Daerah

Di tengah gelombang kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang melanda sejumlah daerah di Indonesia, Pemerintah Kota (Pemkot) Pariaman justru mengambil langkah berani yang berpihak pada rakyat.

Wali Kota Pariaman, Yota Balad, secara tegas memastikan tarif PBB untuk tahun ini tidak akan mengalami kenaikan, sama seperti tahun sebelumnya.

Keputusan ini menjadi angin segar bagi masyarakat, terutama saat banyak daerah lain menaikkan PBB secara signifikan, bahkan hingga 100 persen.

Sebagai contoh, di Kabupaten Pati, kenaikan PBB terjadi di beberapa wilayah, sementara di Bandung, penyesuaian PBB juga dilakukan seiring dengan peninjauan ulang Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).

Baca juga: Upacara HUT ke-80 RI di Permukiman 1 Padang Tarok, Wujud Semangat Nasionalisme di Pelosok Negeri

Langkah serupa juga diambil oleh pemerintah daerah di Kabupaten Bone dan Semarang untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Serta di Kota Cirebon kenaikan PBB juga akan terjadi begitu juga sejumlah daerah lain di Indonesia.