UDA GAGAH Turunkan Angka Kekambuhan Gangguan Jiwa di Sumbar

RUMAH Sakit Jiwa Prof. HB. Saanin Padang mencatat keberhasilan signifikan melalui inovasi pelayanan publik bertajuk UDA GAGAH (Upayakan Deteksi dan Konsultasi untuk Cegah Pasung dan Kekambuhan).

Program yang mulai diimplementasikan pada Maret 2024 ini terbukti mampu menurunkan angka kekambuhan pasien gangguan jiwa sekaligus menekan kasus pasung di Sumatera Barat.

Berdasarkan data RS Jiwa Prof. HB. Saanin Padang, sebelum inovasi ini diterapkan pada 2023, angka kekambuhan pasien gangguan jiwa mencapai 72,96 persen.

Namun setelah program berjalan, angka kekambuhan turun menjadi 64,81 persen pada 2024 dan terus membaik hingga 61,43 persen pada semester pertama 2025.

Baca juga: RS Jiwa Prof HB Saanin Padang Luncurkan Inovasi “PAGI KREASI”, Tekan Perilaku Kekerasan Pasien ODGJ

Penurunan juga terjadi pada angka pasien dengan riwayat pasung, dari 4,61 persen pada 2023 menjadi hanya 1,92 persen pada 2025.

Plt. Kepala Bidang Keperawatan RS Jiwa Prof. HB. Saanin Padang, dr. Ilhami Fithri, Sp.PK, menjelaskan bahwa inovasi ini berfokus pada peran keluarga sebagai caregiver utama.

“Melalui aplikasi UDA GAGAH, keluarga bisa melakukan deteksi dini gejala kekambuhan, mendapatkan panduan penanganan, hingga akses konsultasi langsung dengan perawat jiwa,” ujarnya.

Aplikasi ini juga menyediakan fitur edukasi digital berupa booklet dan video tutorial untuk meningkatkan pemahaman keluarga tentang kesehatan jiwa.

Selain itu, perawat secara rutin memantau perkembangan pasien melalui telepon dan konsultasi langsung, memastikan metode perawatan berkelanjutan atau continuity of care berjalan optimal.

Inovasi ini bukan hanya berdampak pada kesehatan pasien, tetapi juga meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap layanan RS Jiwa Prof. HB. Saanin Padang. Indeks Kepuasan Masyarakat yang pada 2023 berada di angka 93,33 persen meningkat menjadi 94,91 persen pada 2024.

“UDA GAGAH mendukung program Indonesia bebas pasung dan diharapkan menjadi model pelayanan kesehatan jiwa berbasis digital yang bisa diterapkan di daerah lain,” tambah dr. Ilhami.

Program ini sejalan dengan berbagai regulasi nasional, termasuk Undang-Undang No. 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa dan Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah.(rls)