3 POPULER PADANG: Operasi Patuh Singgalang 2025, Kartu Padang Juara, dan Masih Ada ASN Tak Paham HAM

TRIBUNPADANG.COM, PADANG - Simak sejumlah berita menarik seputar Kota Padang yang dirangkum dalam populer Padang setelah tayang 24 jam terakhir di TribunPadang.com.

Pertama, korlantas Polri gelar Operasi Patuh Singgalang 2025 serentak di seluruh Indonesia, termasuk di Sumatera Barat. Kegiatan ini berlangsung mulai 14 hingga 27 Juli mendatang. 

Operasi ini bertujuan menekan potensi kecelakaan dan meningkatkan keselamatan berlalu lintas di jalan raya.

Kedua, sebagai bagian dari aktivasi Progul Padang Juara, Wali Kota Padang, Fadly Amran, menyerahkan Kartu Padang Juara kepada peserta didik baru tingkat SD dan SMP sederajat.

Bantuan menyasar keluarga kurang mampu di Kota Padang. Bantuan ini mencakup seragam sekolah dan Lembar Kerja Siswa (LKS) gratis.

Ketiga, Kepala Kanwil Kemenham Sumbar), Dewi Nofyenti, menyoroti rendahnya pemahaman sejumlah ASN terhadap prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia (HAM) dalam pelayanan publik.

Menurut Dewi, hingga saat ini masih terdapat pelayanan publik dari pemerintah daerah maupun dinas yang belum mencerminkan nilai-nilai HAM.

Baca berita selengkapnya berikut ini:

1. Operasi Patuh Singgalang 2025 Sasar Pelanggar HP, Pengendara Bawah Umur, hingga Bonceng Tiga

Korlantas Polri gelar Operasi Patuh Singgalang 2025 serentak di seluruh Indonesia, termasuk di Sumatera Barat. Kegiatan ini berlangsung mulai 14 hingga 27 Juli mendatang. 

Operasi ini bertujuan menekan potensi kecelakaan dan meningkatkan keselamatan berlalu lintas di jalan raya.

Dirlantas Polda Sumatera Barat, Kombes Pol M Reza Chairul Akbar Sidiq, mengungkapkan bahwa kegiatan Operasi Patuh Singgalang 2025 ini dilaksanakan di seluruh jajaran Polda hingga Polres secara serentak.

Menurut Reza, Operasi Patuh Singgalang 2025 kali ini memiliki beberapa tujuan.

Baca juga: Pemkab Solok Sumbar Bangun Sekolah Rakyat di Lahan 2,4 Hektare di Lubuk Selasih, Fasilitas Lengkap

"Yaitu untuk menurunkan angka pelanggaran lalu lintas, menurunkan angka kecelakaan lalu lintas, menurunkan angka fatalitas korban kecelakaan, meningkatkan kesadaran dan disiplin masyarakat dalam berlalu lintas dan menciptakan Kamseltibcar Lantas," ujarnya saat dikonfirmasi, Jumat (11/7/2025).

Sementara itu, lanjut Reza, ada beberapa jenis sasaran penegakan hukum pada Operasi Patuh Singgalang 2025.

"Yaitu pengendara kendaraan bermotor yang menggunakan HP saat berkendara, pengemudi kendaraan bermotor yang di bawah umur, pengendara kendaraan bermotor roda dua yang berboncengan lebih dari satu orang, pengendara kendaraan bermotor roda dua yang tidak menggunakan helm SNI," katanya.

"Kemudian pengemudi kendaraan bermotor roda empat yang tidak menggunakan safety belt, pengemudi kendaraan bermotor dalam pengaruh alkohol, pengemudi kendaraan bermotor yang melawan arus dan pengemudi kendaraan bermotor yang melebihi batas kecepatan," terangnya.

Baca juga: Dokter Gigi Rini di Pariaman Beberkan Rekam Medis Hengki 4 Tahun Silam, sebelum Mengalami Kebutaan

Reza juga mengatakan bahwa saat pelaksanaan Operasi Patuh Singgalang 2025, ada beberapa tindakan yang akan dilaksanakan oleh pihak kepolisian.

Pertama, melaksanakan deteksi dini, lidik dan pemetaan terhadap lokasi atau tempat rawan macet, pelanggaran dan laka lantas.

Kedua, melaksanakan Binluh kepada masyarakat tentang Kamseltibcar Lantas, penyuluhan berupa pemasangan spanduk banner, leaflet dil, serta melalui media elektronik.

Ketiga, melaksanakan edukasi melalui giat tatap muka bersama komunitas roda dua maupun roda empat dalam rangka pendataan dan membangun kesadaran masyarakat tertib berlalu lintas

Keempat, melaksanakan Gakkum dengan tilang maupun secara elektronik dan teguran secara simpatik dan humanis terhadap masyarakat yang melakukan pelanggaran lalu lintas serta melibatkan instansi terkait dalam pelaksanaannya.

Kelima, melakukan counter opini terhadap berita-berita hoaks di medsos, online maupun media mainstream terkait giat operasi.

Reza menghimbau saat pelaksanaan Operasi Patuh Singgalang 2025 agar masyarakat pengguna jalan tertib, patuh dan taat terhadap segala peraturan berlalu lintas. 

2. Wali Kota Padang Serahkan Kartu Padang Juara, 12.606 Siswa Dapat Seragam dan LKS

Sebagai bagian dari aktivasi Program Unggulan (Progul) Padang Juara, Wali Kota Padang, Fadly Amran, menyerahkan Kartu Padang Juara kepada peserta didik baru tingkat SD dan SMP sederajat dari keluarga kurang mampu di Kota Padang. Bantuan ini mencakup seragam sekolah dan Lembar Kerja Siswa (LKS) gratis.

Penyerahan bantuan dilakukan secara simbolis oleh Wali Kota Padang di SMPN 2 Padang, Jumat (11/7/2025).

Fadly Amran menyatakan bahwa program ini merupakan bentuk kepedulian dan keberpihakan Pemerintah Kota Padang terhadap dunia pendidikan, khususnya bagi siswa dari keluarga tidak mampu.

“Kartu Padang Juara ini kami serahkan tepat menjelang tahun ajaran baru. Program ini hadir untuk memastikan tidak ada anak-anak di Kota Padang yang tertinggal pendidikan karena alasan ekonomi," katanya.

"Semoga bantuan ini meringankan beban orang tua dan memotivasi siswa dalam meraih cita-cita,” sambungnya.

Baca juga: Dokter Gigi di Pariaman Buka Suara di Tengah Tuduhan Malapraktik dalam Kasus Kebutaan Hengki Saputra

Kartu Padang Juara diberikan kepada siswa kelas 1 SD atau MI dan kelas 7 SMP atau MTs, baik di sekolah negeri maupun swasta. Masing-masing siswa menerima enam stel seragam lengkap beserta paket LKS sebagai penunjang kegiatan belajar.

Kepala Disdikbud Kota Padang, Yopi Krislova, menjelaskan bahwa penerima bantuan ini merupakan siswa dari keluarga yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan kategori Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Adapun jenis seragam yang diberikan meliputi seragam sekolah, seragam pramuka, batik, olahraga, muslim atau muslimah, serta pakaian adat basiba dan taluk balango.

“Seluruh pembiayaan program ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Padang. Untuk tahun ini, jumlah siswa penerima sebanyak 12.606 orang, dengan total anggaran sebesar Rp16,9 miliar,” terang Yopi.

3. Masih Ada ASN Tak Paham HAM di Sumbar, Kemenkumham Soroti Buruknya Pelayanan Publik

Kepala Kantor Wilayah Kementerian HAM (Kanwil Kemenham) Sumatera Barat (Sumbar), Dewi Nofyenti, menyoroti masih rendahnya pemahaman sejumlah aparatur sipil negara (ASN) terhadap prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia (HAM) dalam pelayanan publik.

Hal ini disampaikannya saat memberikan sambutan dalam kegiatan Penguatan Kapasitas HAM bagi ASN Pemerintah Daerah se-Sumatera Barat, yang digelar Kanwil Kemenkumham pada Jumat (11/7/2025).

Menurut Dewi, hingga saat ini masih terdapat pelayanan publik dari pemerintah daerah maupun dinas yang belum mencerminkan nilai-nilai HAM.

Salah satu contohnya adalah sikap petugas yang tidak memberikan kemudahan kepada masyarakat, terutama kelompok rentan seperti orang tua.

"Ketika kami turun ke lapangan, masyarakat mengeluhkan pelayanan yang tidak sesuai harapan. Misalnya, ada warga lansia yang datang ke kantor untuk mengurus administrasi dan lupa memfotokopi KTP. Tapi bukannya dibantu, justru disuruh menyeberang jalan untuk fotokopi sendiri, padahal di kantor sudah ada alat yang bisa digunakan," ujar Dewi Nofyenti.

Baca juga: Apel Gabungan Pemkab Solok Selatan: Wabup Yulian Efi Tekankan Pesan Penting bagi ASN

Ia juga menyampaikan keprihatinannya terhadap sikap acuh petugas saat menghadapi masyarakat.

Tak jarang, masyarakat disambut tanpa senyuman, bahkan saat bertanya mengenai prosedur, petugas justru menyuruh mereka membaca sendiri, tanpa penjelasan.

 "Banyak dari orang tua yang kesulitan membaca dan memahami informasi, apalagi jika tidak dijelaskan. Kalau kita tetap seperti itu, berarti kita lupa akan janji kita saat pertama kali menjadi ASN. Ini yang harus dibenahi," tegasnya.

Dewi menegaskan, tugas ASN sebagai pelayan publik bukan hanya soal kepintaran semata, melainkan bagaimana menghadirkan pelayanan yang ramah dan manusiawi.

"Masyarakat datang ke kantor karena mereka berhak dilayani dengan baik. Pelayanan yang baik itu bagian dari hak asasi warga negara. Ini yang harus kita pahami dan terapkan bersama," katanya.

Baca juga: Seruan Keras untuk ASN, Wako Pariaman Sentil Penyakit Mental ASN di Rangkaian Festival Tabuik 2025

Dewi berharap kegiatan ini dapat menjadi momentum penting untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman para ASN terhadap nilai-nilai HAM, sehingga pelayanan publik di Sumbar bisa semakin inklusif, ramah, dan berkeadilan.(*)