Menteri P2MI Minta Sumbar Serius Garap 1,7 Juta Peluang Kerja Luar Negeri, Dorong Warga Merantau

TRIBUNPADANG.COM, PADANG – Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Abdul Kadir Karding, mendorong Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) untuk memanfaatkan peluang kerja luar negeri yang mencapai 1,7 juta job order.

Hal itu disampaikannya saat menghadiri pertemuan dengan Gubernur Sumbar Mahyeldi, Wakil Gubernur Vasko Ruseimy, serta Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di Istana Gubernur Sumbar, Selasa (3/6/2025).

“Sampai Mei 2025, terdapat 1,7 juta job order dari luar negeri. Namun, sejauh ini baru 297 ribu posisi yang terisi,” ujar Abdul Kadir Karding.

Ia menilai mental perantau masyarakat Sumbar merupakan modal besar dalam menyuplai tenaga kerja migran ke luar negeri.

“Orang Sumbar punya mental merantau yang sudah terbentuk. Ini menjadi titik temu antara potensi daerah dan program kami,” jelasnya.

Baca juga: BREAKING NEWS Satu Orang Dilaporkan Tenggelam di Pantai Padang, Bajunya Tertinggal Dekat Bebatuan

Menurut Menteri Karding, pengiriman tenaga kerja ke luar negeri merupakan bentuk investasi sumber daya manusia (SDM).

Para pekerja diharapkan kembali ke tanah air dengan keahlian dan pengalaman yang bisa bermanfaat untuk pembangunan daerah.

“Yang penting bukan hanya gaji yang dibawa pulang, tapi juga pola kerja, keterampilan, dan kedisiplinan. Ini nilai tambah yang mahal,” tuturnya.

Ia juga menegaskan bahwa pekerjaan di luar negeri saat ini tidak lagi terbatas pada sektor informal seperti asisten rumah tangga (ART), namun juga mencakup pekerjaan dengan keterampilan tinggi seperti IT, pilot, supervisor, dan manajer.

“Permintaan untuk tenaga kerja berkeahlian tinggi sangat besar. Jadi mindset kita harus berubah, bukan hanya pekerjaan kasar,” tambahnya.

Baca juga: Wali Kota Fadly Amran Perkuat Padang Amanah, Pastikan Anggaran Berpihak pada Kesejahteraan Warga

Untuk itu, pihaknya mendorong adanya kerja sama antara KemenP2MI dan pemerintah daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota, terutama dalam pelatihan dan penempatan tenaga kerja.

“Kami siap mendesain program pelatihan sesuai karakteristik daerah. Tinggal komitmen dari pemerintah daerah,” ujar Karding.

Sementara itu, Gubernur Sumbar Mahyeldi menyambut baik berbagai program yang diluncurkan KemenP2MI, mulai dari digitalisasi layanan, pelatihan pra-penempatan, hingga kerja sama internasional.

Ia mengakui bahwa jumlah pekerja migran dari Sumbar masih tergolong kecil dibanding provinsi lain, namun menekankan bahwa sebagian besar dari mereka telah diberangkatkan secara legal dan formal.

“Memang jumlahnya belum besar, tapi yang membanggakan adalah hampir 99 persen penempatan PMI asal Sumbar dilakukan melalui skema formal dan legal,” kata Mahyeldi.(*)