Pemerintahan Presiden Prabowo Bertekad Hapus TBC Lewat Gerakan Bersama dari Desa dan Kelurahan

TRIBUNPADANG.COM - Kasus Tuberkulosis (TBC) di Indonesia masih tercatat lebih dari satu juta per tahun, dengan sekitar 125 ribu di antaranya berujung pada kematian. Presiden Prabowo Subianto berusaha mengeliminasi TBC melalui Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC).

Tenaga Ahli Utama Kantor Komunikasi Kepresidenan Hariqo Wibawa Satria melalui rilis mengatakan, pemerintahan Presiden Prabowo berkomitmen melindungi segenap bangsa Indonesia, dengan mempercepat eliminasi penyakit ini, agar tidak lagi menjadi masalah kesehatan utama di Tanah Air. 

Sampai sejauh ini, lanjutnya, percepatan eliminasi kasus TBC dilakukan melalui penguatan Gerakan Bersama Desa dan Kelurahan Siaga TBC.

“Mengapa perlu gerakan bersama? Karena untuk menekan TBC, kita memerlukan kolaborasi dan sinergi lintas sektor. Peran perangkat desa dan kelurahan di tingkat kota dan kabupaten sangat menentukan dalam memberdayakan masyarakat melawan penyakit ini."

"Kami optimistis, karena kekompakan dan kebersamaan bangsa kita semakin kuat. Hal ini tercermin dari suksesnya retret pembekalan Kabinet Merah Putih dan seluruh kepala daerah, yang dihadiri dan dibekali langsung oleh Presiden Prabowo Subianto,” kata Hariqo, Kamis, 8 Mei 2025 pekan lalu.

Dalam rangka mewujudkan penguatan komitmen dan aksi nyata dalam upaya bersama mengentaskan TBC, Kementerian Kesehatan meluncurkan Gerakan Bersama Penguatan Desa dan Kelurahan Siaga TBC, pada Jumat 9 Mei 2025.

Gerakan Nasional ini dipusatkan di Kantor Kelurahan Rambutan, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur dan dapat disaksikan secara langsung di televisi serta akun youtube Kementerian Kesehatan RI.

Tingginya kasus di Tanah Air, yang mencapai satu juta kasus per tahun, menempatkan Indonesia berada di peringkat kedua Tubercolosis terbanyak di bawah India.

Secara global, penyakit mematikan ini masih menulari 10 juta lebih orang dengan kasus kematian di atas satu juta.

Badan Kesehatan Dunia (WHO) telah menetapkan target eliminasi Tubercolosis dengan menurunkan insidensinya menjadi kurang dari satu kasus per satu juta penduduk pada 2050.

Pemerintah, jelas Hariqo, ingin mempercepat eliminasi Tb di Indonesia pada 2030 atau 20 tahun lebih cepat dari target global WHO.

Pada Tahun 2025, ditargetkan tercapai 90 persen deteksi kasus, 100 persen inisiasi pengobatan, dan tingkat keberhasilan pengobatan di atas 80 persen Guna mencapai target-target ini, pemerintah menetapkan berbagai strategi konkret.

Kementerian Kesehatan menetapkan sejumlah strategi, antara lain penguatan promosi dan pencegahan, pemanfaatan teknologi, integrasi data dengan rumah sakit dan Puskesmas, termasuk pengembangan dan adopsi vaksin yang lebih baik untuk pencegahannya.

Baca juga: Indonesia Libatkan 2.095 Partisipan, Uji Klinik Global Vaksin TBC M72 Masuki Tahap Kunci

Sejauh ini, dalam konteks ini merupakan bagian dari pelaksanaan Asta Cita, Program Prioritas dan Program Hasil Terbaik Cepat dari Pemerintah saat ini.

Sebenarnya, pemerintah telah menggratiskan pengobatan TBC sejak 2016. Namun, upaya pemerintah ini perlu diperkuat lagi dengan komitmen bersama antara masyarakat dan pelibatan aparat, mulai dari tingkatan desa dan kelurahan, agar strategi penanggulangannya bisa berjalan lebih efektif.

Melalui Gerakan Bersama Desa dan Kelurahan Siaga TBC, dikembangkan strategi penanggulangan TBC, antara lain treatment enrollment, investigasi kontak, penghentian stigma, transportasi dan akses pengobatan, dan lain-lain, yang kerjanya berbasis kewilayahan dari bawah, yakni melalui desa dan kelurahan, secara berkelanjutan.

Penuntasan TBC merupakan Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) atau quick win Presiden dan Wakil Presiden pada Tahun 2025.

“Terinfeksi TBC bukanlah akhir dari segalanya. TBC bisa disembuhkan dengan pengobatan yang tepat dan disiplin. Maka dari itu, dengan hormat kami mengimbau, mari kita hentikan stigma dan pikiran negatif yang justru menghambat penyembuhan."

"Segera kunjungi Puskesmas di desa atau kelurahan terdekat. Pengobatan TBC tersedia secara gratis dari pemerintah,” ujar Hariqo. (*/rel/pco)