Pemprov Sumbar Harus Transparan dan Terbuka Era Digital, Wagub: Birokrat Perlu Komunikasikan Program

TRIBUNPADANG.COM, PADANG - Wakil Gubernur Sumatera Barat (Wagub Sumbar), Vasko Ruseimy, mengajak seluruh kepala daerah untuk mengoptimalkan peran birokrat dalam mengkomunikasikan program pemerintah melalui media sosial.

Rilis Biro Adpim Pemprov Sumbar yang diterima redaksi, menyebutkan bahwa langkah ini dianggap penting agar program-program yang telah dan akan dilaksanakan dapat diketahui masyarakat luas.

"Coba diingatkan juga, berdayakan seluruh birokrat kita untuk aktivasi sosial media mereka untuk bisa menyampaikan program-program kerja yang akan dan sudah kita lakukan itu, bisa sampai ke masyarakat," ujar Vasko dalam pertemuan dengan jajaran pemerintahan provinsi beberapa waktu lalu.

Ia menekankan bahwa komunikasi yang efektif sangat diperlukan agar masyarakat memahami upaya-upaya yang telah dilakukan pemerintah daerah.

Menurut Wagub, ketidaktahuan masyarakat tentang program yang telah berjalan dapat memicu ketidakpuasan publik.

"Jangan sampai nanti, hal-hal yang sudah baik kita kerjakan tetap tidak juga sampai ke masyarakat dan akhirnya ketidakpuasan terhadap apa yang kita kerjakan itu terjadi," tegas Vasko.

Pernyataan ini menunjukkan kesadaran Pemprov Sumbar terhadap pentingnya transparansi dan keterbukaan informasi di era digital.

Baca juga: Peringatan Hari Otda Ke-29, Gubernur Mahyeldi:Sinergi Pusat-Daerah Kunci Demi Pemerataan Pembangunan

Baca juga: Chairul Tanjung Banggakan Sosok Vasko Ruseimy di Depan Ribuan Alumni

Media sosial, kata Vasko dinilai sebagai saluran komunikasi strategis yang dapat menjangkau berbagai lapisan masyarakat dengan cepat dan efisien.

Dengan memaksimalkan peran seluruh jajaran birokrat dalam penyebaran informasi, diharapkan program-program pembangunan di Sumbar dapat lebih tersosialisasi dengan baik.

"Hal ini juga sejalan dengan upaya pemerintah dalam meningkatkan partisipasi publik dan membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah," katanya.

Vasko berharap, inisiatif ini bisa menjadi contoh bagaimana pemerintahan daerah beradaptasi dengan perkembangan teknologi informasi untuk memperkuat hubungan dengan masyarakat.

"Pemanfaatan media sosial sebagai sarana komunikasi resmi diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas dan efektivitas program-program pemerintah," imbuhnya. (*/rls/adpim)