Dedi Mulyadi Hadapi Protes Calon Mahasiswi: Rumah Digusur, Larangan Wisuda, Miskin Tapi Bergaya?

TRIBUNPADANG.COM - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, dibuat pusing oleh keluhan seorang calon mahasiswi yang viral setelah protes terkait penggusuran rumahnya di bantaran sungai.

Video keluhan dari seorang siswi SMA bernama Aura sebelumnya menjadi viral di media sosial. Dalam unggahannya di TikTok, Aura mengungkapkan bahwa rumahnya dibongkar tanpa adanya komunikasi atau pemberitahuan yang layak sebelumnya.

Aura juga mengkritik proyek-proyek besar pemerintah yang menurutnya malah menambah kesulitan bagi rakyat kecil.

Pada Sabtu (26/4/2025), Aura akhirnya bertemu dengan Dedi Mulyadi bersama warga lain yang terdampak proyek pelebaran sungai di Lembur Pakuan, Kabupaten Subang.

Dalam kesempatan itu, selain mengeluhkan penggusuran rumahnya, Aura juga mengkritik kebijakan yang melarang kegiatan study tour dan perpisahan sekolah.

Baca juga: Viral Kabar Uang Koin Rp 1.000 Bergambar Kelapa Sawit Dihargai Rp 120 Juta, Begini Faktanya

Aura, yang merupakan calon mahasiswi Universitas Indonesia, meminta Dedi Mulyadi untuk mempertimbangkan kembali kebijakan larangan tersebut, karena menurutnya perpisahan adalah kenangan penting bagi dirinya dan teman-temannya di SMA.

Saat mendengarkan keluhan Aura, Dedi Mulyadi juga sempat menyinggung kondisi ekonomi keluarga Aura.

"Tinggal aja di bantaran sungai, tapi gaya hidup begini (tinggi) ini kan harus diubah rakyatnya.

Sekarang teriak-teriak minta penggantian, saya kalau tega-tegaan saya layak ganti gak?

Tanah tanah negara, kebutuhan untuk rakyat, proyek kabupaten (Bekasi), terus kemudian saya ngapain ngeluarin uang Rp 10 juta buat ibu,

udah kasihin orang miskin aja yang lain," kata Dedi Mulyadi, dikutip dari kanal Youtube-nya, Kang Dedi Mulyadi Channel, Minggu (27/4/2025) via TribunJateng.

"Saya juga miskin," timpal ibu Aura yang merupakan asli Solo, Jawa Tengah.

"Kenapa miskin gayanya kayak orang kaya," kata Dedi Mulyadi.

Dedi mengatakan dengan gaya Aura yang sinis mengkritik kebijakan larangan perpisahan sekolah, seharunya disesuaikan dengan kemampuan ekonomi.

"Anak ibu kalau modelnya begini gak bisa. Kan harus dibenerin, rumah gak punya, sekarang ngontrak udah punya?"

"Udah nyicil berapa bulan," katanya.

Dedi Mulyadi menganggap keluarga Aura masuk dalam kategori mampu.

"Udah saya gak usah bantu ibu deh. Karena ibu mapan, orang sekolah aja pengen ada wisuda, berarti kan punya kemampuan. Saya gak usah bantu yah," kata Dedi Mulyadi.

Mendengar tak akan dapat uang kerohiman dari Dedi Mulyadi, Aura langsung bersuara.

"Gak gitu pak, waktu bikin video TikTok bukan untuk minta kerohiman. Saya cuma minta keadilan aja.

Waktu digusur itu gak ada musyawarah cuma ada stapol pp datang," kata Aura.

Dedi Mulyadi pun mengatakan bagaimana jika kondisinya diballik.

"Saya balik pertanyaannya, tinggal di tanah orang harus bayar gak?

Kalau saya balik nuntut pemdanya suruh minta tagihan dihitung berapa tahun ke belakang bayar tipa tahun," tambah Dedi Mulyadi.

Aura justru memintta Dedi melihat latar belakang ekonomi keluarganya.

"Ya bapak kan bisa lihat latar belakang saya miskin atau gak terus mampu bayar apa gak," kata Aura.

"Kamu miskin gak ?" tanya Dedi Mulyadi.

"Iya, saya mengakui," kata Aura.

"Kenapa miskin hidup bergaya? Sekolah harus perpisahan. Kamu kan miskin kenapa orang miskin gak prihatin?" tanya Dedi.

Aura menjelaskan ia hanya meminta kebijakan agar perpisahan sekolah tetap diizinkan karena tidak semua setuju.

"Gini pak mohon maaf ya pak saya bukan menolak kebijakan bapak apapun itu saya mendukung cuma jangan dihapus pak.

Gak semua orang bisa menerima terus kalau misal wisuda dihapus terus bapaknya juga minta pajak ke saya padahal saya miskin," kata Aura.

Mendengar itu, Dedi Mulyadi pun memberi jawaban pedas.

"Bukan minta pajak. Saya balik, anda miskin tapi jangan sok kaya. Orang miskin tuh prihatin membangun masa depan seluruh pengeluaran ditekan.

Digunakan untuk yang positif, bisnis, pengembangan diri. Lah ini rumah gak punya, tinggal di bantaran sungai.

Orang tua yang lain itu menyambut gembira ketika wisuda dihapus, keluarga ini menolak wisuda dihapus, ya kalau gitu saya gak usah kasih kerohiman," jelas Dedi Mulyadi.

Ibu Aura juga mengaku membutuhkan uang kerohiman itu untuk membayar kontrakan.

"Perlu uang gak? Kalau ibu buat ngontrak aja gak punya, ngapain protes wisuda harus ada.

Kan logika harus ada, hidup tuh jangan sombong. Ibu buat ngontrak aja gak punya, tapi ibu merasa wisuda lebih penting.

Lebih penting mana kontrakan untuk tempat tinggal apa wisuda?

Anda teriak-teriak gak punya untuk ngontrak tapi satu sisi anaknya protes harus ada wisuda, saya kan pusing dengerinnya," kata Dedi Mulyadi.

Di sisi lain, di momen yang sama, Dedi Mulyadi menegaskan larangan kegiatan study tour dan wisuda berbayar di seluruh sekolah di Jawa Barat bertujuan untuk meringankan beban orangtua siswa.

Dedi menjelaskan, larangan hanya berlaku untuk kegiatan yang melibatkan pembiayaan dari orangtua melalui pihak sekolah.

Namun, ia tetap memperbolehkan kegiatan perpisahan yang diadakan secara mandiri oleh siswa.

"Kritik sebaiknya diarahkan kepada pemerintah jika tidak memperhatikan pendidikan, bukan terhadap kebijakan yang justru meringankan beban masyarakat," kata Dedi dalam keterangan tertulis, Minggu (27/4/2025), melansir dari Kompas.com.

Dedi berharap, ke depan, generasi muda di Jawa Barat dapat tumbuh dalam suasana keprihatinan yang mendidik, bukan dalam gaya hidup konsumtif yang tidak sesuai dengan kondisi sosial masyarakat.

Artikel ini telah tayang di TribunJatim.com dengan judul Dedi Mulyadi Pusing Calon Mahasiswi yang Rumahnya Digusur Protes Larangan Study Tour: Miskin Bergaya,